Bahas APBN, Pemerintah Rapat Konsultasi Bersama DPR

Jakarta, InfoPublik - Pemerintah melakukan rapat konsultasi dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) guna membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Beberapa pimpinan  lembaga negara seperti pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) juga turut menghadiri rapat konsultasi yang digelar di gedung DPR-RI, Senin (29/8).

Ketua DPR-RI Ade Komarudin mengatakan rapat tersebut guna membahas prinsip dan komitmen bersama antara pemerintah dan DPR dalam setiap pembahasan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN). Baik pemerintah maupun DPR dituntut untuk melaksanakan pembahasan tersebut secara akuntable dengan prinsip good and clean governance.

"Kami tadi bahas menyangkut komitmen bersama agar ada clean and good government untuk penyusunan APBN dan ada beberapa catatan penting dari situ," kata Ade Komarudin di gedung DPR-RI Jakarta, Senin (29/8).

Ade mengungkapkan bahwa dari hasil rapat tersebut, ada beberapa catatan penting yang disepakati antara Pemerintah dan DPR dalam penyusunan APBN.

Pertama, DPR dan pemerintah memiliki pemahaman yang sama dalam pembahasan APBN secara prosedural yang sudah ada dasar hukumnya, mulai dari perencanaan, lingkungan pemerintahan sampai pembahasan di DPR. Meskipun demikian pertemuan konsultasi dapat menjadi media untuk mengambil kebijakan penting berkaitan dengan APBN.

Kedua, DPR dan pemerintah sama-sama menciptakan clean governance dan good governance dalam proses penetapan dan pelaksanaan APBN. DPR juga meminta pemerintah menjalankan anggaran ini dengan menerapkan money follow program.

Ketiga, segala permasalahan dalam pelaksanaan APBN atau bila terjadi miss match dalam transfer daerah harus dicarikan solusinya supaya tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Dalam hal ini, DPR meminta pemerintah melakukan restrukturisasi atau penyesuaian anggaran sehingga dapat dilaksanakan secara efektif dan optimal dan tidak menimbulkan area abu-abu dan jelas.

Keempat, DPR menghargai pandangan pemerintah dalam pelaksanaan fungsi DPR sebagai agreagasi demi kepentingan rakyat terutama di daerah pemilihan (dapil). Oleh karenanya DPR mengharapkan pemerintah mengakomodasi usulan anggota DPR terutama berkaitan program pembangunan di daerah pemilihan sesuai janji dalam anggota DPR.

Kelima, DPR mengapresiasi kerja-kerja KPK yang mendorong transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. Pemerintah dalam hal ini harus meningkatkan peran APIP menjadikannya lebih independen dalam bekerja

Keenam, DPR memandang perlu untuk konsultasi lanjutan untuk hal ini bersama pemerintah.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menambahkan bahwa pemerintah menerjemahkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), RPJM dan Nawa Cita menjadi program-program prioritas dengan skema money follow program.

"Semua ini dituangkan dalam RAPBN 2017 dan akan dibahas dengan DPR, mulai dari pembahasan awal, asumsi makro sampai penetapan lebih detail menyangkut penerimaan dan belanja.Semuanya disepakati dan sebelum proses itu masih ada ruang untuk memperbaikinya sore ini. BPK bahkan menyampaikan laporan sangat bagus mengenai perbaikan progress anggaran dari perencanaan dan penetapan asumsi makro," jelas Sri Mulyani.

Menurutnya, pemerintah masih perlu memperbaiki proses penetapan penerimaan negara maupun belanja Kementerian/Lembaga dan transfer daerah yang akan berpengaruh ke postur APBN. Pemerintah akan memperhatikannya supaya tidak terjadi tumpang tindih dari sisi fungsi anggaran.

"Jadi tidak ada anggaran yang abu-abu, kemudian menimbulkan tumpang tindih. Di mana implikasinya inefisiensi dan paling berat bisa terjadi korupsi. Hal-hal seperti ini harus kita hindari bersama," pungkasnya.