Menteri PPN: Informasi Geospasial Vital Bagi Perencanaan Pembangunan

Jakarta, InfoPublik - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro menyatakan bahwa informasi geospasial dalam perencanaan pembangunan nasional memiliki posisi yang amat vital.

Menteri PPN mengharapkan agar Badan Informasi Geospasial (BIG) berperan penuh atas kebijakan Presiden RI Joko Widodo dalam mewujudkan kebijakan satu peta atau one map policy yang ditargetkan rampung pada 2019.

"Peran BIG yang menyediakan informasi geospasial disebut vital bagi perencanaan pembangunan Indonesia karena juga menunjukkan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Tanggung jawab yang diemban Badan Informasi Geospasial sebagai pelaku utama one map policy sangat penting mengingat nantinya hanya akan ada satu peta acuan,” kata Bambang dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa (23/8).

Dengan demikian, lanjut Bambang, pemerintah bisa menghemat anggaran mengingat alokasi dana untuk pembuatan peta bisa disatukan pada BIG. Sesuai amanat Presiden Jokowi, salah satu bidang penting yang terdampak atas informasi geospasial dalam kebijakan satu peta adalah pertanian, dengan fokus utama pada produksi padi.

"Pasalnya, penambahan luas cetak sawah selama ini hanya berdasarkan pada konversi jumlah rupiah untuk prakiraan berapa hektar yang akan dibangun," ujarnya.

Untuk itu, Menteri PPN menyebutkan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik dan BIG untuk kemungkinan kegiatan verifikasi  terkait  pencetakan  sawah baru tersebut.  “BIG bisa memverifikasi  akurasi data yang digunakan untuk membuka lahan pertanian baru,” tuturnya.

Ditambahkannya, selain untuk produksi padi, kebijakan satu peta juga akan diandalkan untuk identifikasi titik-titik kebakaran hutan, dan akan bermanfaat sebagai acuan perencanaan kegiatan atau program  kementerian/lembaga.