Pembangunan 15 Pelabuhan Selesai, Masyarakat Antarpulau NTT Makin Terhubung

:


Oleh Dian Thenniarti, Selasa, 22 Maret 2016 | 10:06 WIB - Redaktur: Gusti Andry - 565


Jakarta, InfoPublik  Kementerian Perhubungan (Kemhub) menyelesaikan pembangunan 15 pelabuhan di Nusa Tenggara Timur (NTT). Pelabuhan-pelabuhan ini merupakan wujud komitmen Kemhub membangun konektivitas seluruh Indonesia seperti harapan Presiden.

"Dengan komitmen tersebut, Kemhub fokus membangun sarana dan prasarana transportasi yang tidak hanya berpusat di Jawa (Jawa sentris) akan tetapi menyebar ke seluruh pelosok Indonesia (Indonesia sentris), seperti daerah perbatasan, rawan bencana, terpencil, terluar dan terdalam," ujar Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemhub JA Barata.

Ke-15 pelabuhan adalah Pelabuhan Kandidi Reo, Pelabuhan Potta, Pelabuhan Atapupu, Pelabuhan Larantuka, Pelabuhan Papele, Pelabuhan Lamakera, Pelabuhan Waiwerang, Pelabuhan Terong, Pelabuhan Komodo, Pelabuhan Wuring, Pelabuhan Palue, Pelabuhan Baa, Pelabuhan Naikliu, Pelabuhan Maurole, dan Pelabuhan Kolbano.

Dengan selesainya pembangunan 15 pelabuhan di NTT, pemerintah pusat maupun daerah dapat mengembangkan moda transportasi laut baik angkutan penumpang maupun angkutan barang. Masyarakat antarpulau di NTT akan terhubung dan mendapatkan akses yang lebih mudah untuk melakukan perdagangan sehingga dapat menggerakkan dan menumbuhkan perekonomian masyarakat setempat serta menekan disparitas harga antardaerah.

Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo menyatakan pembangunan infrastruktur transportasi sebagai konektivitas yang menghubungkan antarpulau dan antardaerah di Indonesia dibutuhkan untuk menumbuhkan perekonomian masyarakat dan menekan disparitas harga antardaerah. Selain itu konektivitas harus diterjemahkan juga sebagai upaya untuk mempersatukan Indonesia yang beraneka ragam suku, budaya dan bahasanya.

Menurut Barata, pembangunan dengan Indonesia sentris sesuai dengan Nawa Cita ketiga pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.