Indonesia Kolaborasikan Kebijakan Climate Change Antarnegara Kepulauan di KTT AIS Forum 2023

: Ilustrasi Information Desk KTT AIS Forum 2023 di Bandara Ngurah Rai, Bali pada Sabtu (7/10/2023)/Amiriyandi/InfoPublik


Oleh Tri Antoro, Senin, 9 Oktober 2023 | 08:27 WIB - Redaktur: Untung S - 144


Bali, InfoPublik - Indonesia memiliki peran penting dalam mendorong kolaborasi kebijakan perubahan iklim atau climate change antara negara-negara kepulauan  di dunia. Momentum itu data terwujud saat menjadi tuan rumah  Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Archipelagic and Island States (AIS) Forum  2023 di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali pada 10-11 Oktober 2023.

Tujuannya, dapat mengantisipasi dampak negatif perubahan iklim atau climate change secara efektif di masa mendatang. Sebab, pertemuan KTT AIS Forum 2023 akan membuka ruang diskusi antar negara kepulauan, sehingga mampu menjadi medium dalam menyelaraskan kebijakan yang berkaitan dengan perubahan iklim dengan mempertimbangkan berbagai aspek  yang ada.

“KTT AIS akan berlangsung di High Level, sehingga kepentingan antara negara kepulaan dapat dikolaborasikan,” kata Dosen Departemen Kelautan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung Noir Purba kapad InfoPublik, pada Minggu (8/10/2023). 

Menurut Noir, Indonesia layak mendorong sinergitas kebijakan antarnegara kepulauan di ajang bergengsi tersebut. Sebab, dari sisi historis Indonesia mempunyai pengalaman yang mumpuni dalam menginisiasi konsep pengelolaan negara kepulauan pada 1960 silam yang sesuai dengan hukum laut internasional . 

Tokoh yang menonjol kala itu berasal dari Unpad Bandung Mochtar Kusumaatmaja yang tampil di tingkat dunia ketika menjadi diplomat dan Menteri Luar Negeri. 

“Kita sudah berperan di kancah global dalam merumuskan negara kepulauan yang diinisiasi oleh Prof. Mochtar Kusumaatmaja sejak puluhan tahun silam,” kata Noir. 

Kemudian dari sisi kelautan, Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam menjaga biodiversitas keanekaragaman hayati dari ancaman kebencanaan hingga polusi. Dari pengalaman itu, dapat dijadikan data riset yang menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan yang tepat dalam mengatasi ancaman perubahan iklim di masa depan. 

Dengan begitu, solusi dalam menghadapi perubahan iklim dapat diambil secara konkret melalui pengalaman nyata Indonesia saat menjaga keanekaragaman hayati pada beberapa waktu belakangan. 

“Negara kepulauan terbesar Indonesia mempunyai banyak solusi terhadap permasalahan permasalahan di negara-negara Kepulauan yang lain,” ujar Noir. 

Melalui KTT AIS Forum di Bali, lanjut Noir, Indonesia harus mampu menggandeng seluruh negara kepulauan di dunia dalam mensinergikan kebijakan perubahan iklim. Ancaman perubahan iklim ke depan, mampu berdampak negatif terhadap eksistensi negara kepulauan. 

Sebab, banyak negara kepulauan yang terancam tenggelam pada beberapa tahun ke depan, termasuk di Indonesia. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Noir, terdapat kenaikan muka air di sejumlah wilayah di tanah air. Mengakibatkan, ratusan pulau Indonesia yang mengalami penurunan tanah secara masif. Gejala tersebut, merupakan efek dari pemanasan global yang merupakan bagian dari perubahan iklim. 

Maka, faktor kolaborasi kebijakan antarnegara kepulauan sangat penting disepakati melalui KTT AIS Forum 2023 mendatang. 

“Kenaikan muka air telah terjadi di negara-negara kepulauan,” pungkas Noir. 

 

Berita Terkait Lainnya

  • Oleh MC KOTA DUMAI
  • Jumat, 15 November 2024 | 02:57 WIB
Bersama Menuju Indonesia Emas: PKK dan DWP Dumai Perkuat Peran Perempuan
  • Oleh Dian Thenniarti
  • Jumat, 6 September 2024 | 21:43 WIB
Kemenhub Ingatkan Pentingnya Penggunaan AIS di Perairan Indonesia
  • Oleh Putri
  • Senin, 12 Agustus 2024 | 06:58 WIB
Kemenkop UKM Perkuat Pengawasan Koperasi di Indonesia
  • Oleh MC KOTA PONTIANAK
  • Jumat, 2 Agustus 2024 | 09:57 WIB
Pemkot Pontianak Libatkan Akademisi Susun Strategi Ekonomi 2025-2029
  • Oleh MC KAB MUSI BANYUASIN
  • Sabtu, 13 Januari 2024 | 21:29 WIB
Peneliti Universitas Toyo Asal Jepang Kunjungi Muba