Anggota DPD RI Terpilih, Lia Istifahma Apresiasi Program DPMD Jatim

Surabaya, InfoPublik - UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadikan pengelolaan pembangunan desa memasuki babak baru. Pemerintah desa mempunyai kewenangan yang lebih luas untuk mengelola potensi yang dimilikinya.

Dalam mengelola potensi tersebut keberadaaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi salah satu aspek penting yang berperan dalam pembangunan ekonomi masyarakat. BUMDes merupakan penggerak perekonomian desa.

"Kita silaturahmi bertemu kadis Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) untuk berdiskusi program PMD dalam rangka penguatan dan pemberdayaan BUMDes untuk meningkatkan perekonomian dan pendapatan desa" tutur anggota DPD RI terpilih Jawa Timur, Dr. Lia Istifhama, usai bertemu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur, Budi Sarwoto Selasa (2/7/2024)

Secara Ideal, BUMDes dibentuk untuk mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa, puncak manfaat dari BUMDes ini adalah peningkatan perekonomian masyarakat dan pendapatan desa.

"Kita semua harus mengapresiasi atas banyaknya program yang sudah diinisiasi oleh dinas PMD dalam melakukan pemberdayaan BUMDes ini, dari mulai pendampingan awal sampai dengan bantuan stimulus bagi BUMDes tersebut di bidang pertanian, perdagangan, wisata dan pengolahan sampah" imbuh perempuan cantik asal Surabaya ini.

"Kedepan perlu diperluas program kemitraan dengan pihak swasta yang memanfaatkan dana CSR agar pertumbuhan BUMDes di jatim semakin signifikan "harapnya.

Sedangkan Budi Sarwoto yang sebelumnya mendapat penghargaan dari Times Indonesia sebagai est in Innovation Leader Jatim 2023 dalam kategori Inovasi Pengembangan Desa Mandiri Terbanyak, menuturkan bahwa Jawa Timur  mengalami perkembagan pesat sejak kepemimpinan Khofifah Indar Parawansa, yang saat ini diteruskan oleh PJ Gubernur Adhy Karyono.

“Pada awal 2019, desa yang masuk klasifikasi desa maju hanya 58, namun kemudian terus bergerak naik menjadi 175 pada awal 2020, 950 pada awal 2021, 1225 pada awal 2022, dan 6582 pada awal 2023. Ini menunjukkan Pemprov Jatim memang secara nyata komitmen mewujudkan prinsip dari daerah untuk Indonesia. Melejitnya daerah, menjadi indikator kuat Indonesia emas kelak,” ujarnya. (MC Prov Jatim /Pca/hjr/eyv)