Badung, InfoPublik – Dunia tidak dapat membiarkan fragmentasi. Menghadapi periode penuh gejolak saat ini merupakan tantangan besar. Oleh karena itu, langkah-langkah transformatif dan kerja sama internasional yang lebih kuat menjadi semakin penting untuk mendorong agenda Sustainable Development Goals (SDGs) 2030.
Hal itu disampaikan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso saat sesi pleno tingkat tinggi High-Level Forum on Multi-Stakeholder Partnerships (HLF MSP) 2024 bertajuk “Building Bridges: Unlocking the Full Potential of Global South through Multi-Stakeholder Partnerships” di Nusa Dua, Bali, pada Senin (2/9/2024).
Suharso menegaskan perlunya langkah transformatif dan kerja sama internasional yang lebih kuat bagi negara-negara Selatan-Selatan untuk mewujudkan agenda SDGs 2030. "Negara-negara Selatan-Selatan menghadapi tantangan besar, seperti pertumbuhan ekonomi yang tidak stabil, defisit infrastruktur, terganggunya rantai pasokan global, serta kembalinya kebijakan proteksionis yang menghambat dan mengikis kepercayaan global terhadap lembaga-lembaga internasional," katanya.
Riset dari World Trade Organization menunjukkan skenario dunia terbagi menjadi dua blok perdagangan yang berbeda, yang dapat mengakibatkan penurunan produk domestik bruto global sebesar 5 persen dan menyebabkan fragmentasi perdagangan dunia.
Pada HLF MSP 2024, juga dibahas solusi kemitraan multipemangku kepentingan sebagai jembatan antara Utara-Selatan (North-South) maupun Selatan-Selatan (South-South) untuk membuka potensi negara-negara Selatan secara maksimal.
Turut hadir dalam forum tersebut Perdana Menteri Timor-Leste Xanana Gusmao, Menteri Perencanaan dan Koordinasi Bantuan Pembangunan Republik Demokratik Kongo Guylain Nyembo Mbwizya, Menteri Perencanaan Kamboja Bin Troachhey, Sekretaris Jenderal UNCTAD Rebeca Grynspan, dan Duta Besar Spanyol untuk Indonesia Fransisco de Asis Aguilera Aranda.
Pada kesempatan tersebut, Perdana Menteri Timor-Leste, Xanana Gusmao, mengapresiasi kepemimpinan Indonesia dalam HLF MSP yang mengangkat isu-isu penting bagi negara berkembang dan Global South, seperti yang dilakukan Indonesia pada Konferensi Asia-Afrika di Bandung pada 1955.
“Konferensi Bandung memperkenalkan prinsip-prinsip penting untuk kerja sama Selatan-Selatan, seperti penghormatan terhadap kedaulatan, tidak campur tangan dalam urusan dalam negeri, penyelesaian sengketa secara damai, dan penerapan hukum internasional yang universal. Prinsip-prinsip ini harus terus membimbing kita dalam mengembangkan model baru kerja sama multilateral dan kemitraan multipemangku kepentingan. Sidang pleno tingkat tinggi hari ini melanjutkan tradisi Indonesia dalam membangun solidaritas antara negara-negara Selatan dan mendukung kemitraan multipemangku kepentingan,” ujar Xanana.
_thumb.jpeg)
