Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Diaz Hendropriyono, mendorong sinkronisasi data antarinstansi untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Timur. (Foto: Humas Kemen LH)
Jakarta, InfoPublik - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) mendorong sinkronisasi data antarlembaga sebagai bagian dari upaya memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), khususnya di Kalimantan Timur.
Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala BPLH, Diaz Hendropriyono, mengatakan sinkronisasi diperlukan karena terdapat perbedaan data titik panas yang digunakan sejumlah instansi dalam memantau karhutla. “Kami melihat ada tiga data yang berbeda dari Komando Daerah Militer, Polisi Daerah, SiPongi, dan BPBD. Tadi ditemukan bahwa ada sumber data dari tiga satelit yakni NOAA-20, Terra/Aqua dan SNPP,” jelas Diaz dalam keterangannya seperti dilansir pada Rabu (16/9/2026).
Menurutnya, perbedaan sumber data tersebut terjadi karena masing-masing instansi dapat menggunakan data dari satelit yang berbeda. Kondisi itu menjadi salah satu hal yang perlu diselaraskan agar proses pemantauan dan verifikasi karhutla dapat dilakukan secara lebih konsisten.
Wamen Diaz menyebut penggunaan satu sumber satelit oleh ASEAN dalam memantau asap karhutla dapat menjadi pembelajaran bagi Indonesia untuk membangun konsistensi data. “Tadi ada masukan bahwa ASEAN dalam memonitor kebakaran lahan hanya menggunakan satu satelit saja yaitu NOAA-20 untuk monitor asap karhutla. Jadi ini bisa menjadi lesson learned bagi Indonesia untuk menciptakan konsistensi data,” tuturnya.
Setelah data disinkronkan, KLH/BPLH akan mendorong verifikasi lapangan untuk memastikan indikasi karhutla sekaligus menentukan langkah penanganan yang diperlukan.
Selain penguatan sistem pemantauan, KLH/BPLH juga terus melakukan pengawasan terhadap perusahaan yang terindikasi memiliki titik kebakaran di area konsesi. Wamen Diaz menyampaikan, sekitar 50 perusahaan di delapan provinsi telah disegel terkait temuan titik kebakaran di area konsesi perusahaan. “Kita mengawasi perusahaan-perusahaan ini dan sekarang sudah ada 50 yang disegel. Artinya di situ ada yang terbakar, kalau benar ada keterlibatan perusahaan maka akan diberi sanksi,” tegas Diaz Hendropriyono.
Adapun, KLH/BPLH juga mendorong penguatan sarana penanganan karhutla melalui kolaborasi dengan sektor swasta. Salah satunya pembangunan sumur bor di sejumlah lokasi yang sulit mendapatkan sumber air.
Menurut Diaz, sejumlah perusahaan telah menyatakan kesediaannya untuk mendukung pembangunan sumur bor sebagai bagian dari upaya memperkuat sumber air bagi kebutuhan pemadaman karhutla. “Tadi kami mengimbau perlu adanya kolaborasi dengan pihak swasta untuk membangun sumur bor. Ada beberapa perusahaan yang setuju, jadi saya rasa ini langkah yang penting untuk pemadaman,” ujarnya.
Upaya tersebut dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2026 dan Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2026 terkait pengamanan karhutla dan pencegahan berulangnya kejadian serupa.
Wamen LHK/BPLH Diaz menegaskan, ketentuan terkait pencegahan pembakaran lahan telah diatur, termasuk larangan pembakaran di lahan gambut serta kewajiban pemerintah daerah melakukan moratorium terhadap regulasi yang masih memungkinkan pembukaan lahan dengan cara membakar.
Karena itu, pihak KLH/BPLH selanjutnya akan memperkuat koordinasi dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan sektor swasta untuk memastikan upaya pencegahan, pemantauan, dan penanganan karhutla berjalan secara terpadu.
