Sumenep Perkuat Pencegahan Karhutla Saat Musim Kering
Sumenep, InfoPublik – Musim kekeringan 2026 meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kabupaten Sumenep. Pemerintah Kabupaten Sumenep memperkuat langkah pencegahan dengan meminta seluruh unsur meningkatkan kewaspadaan, patroli, serta pengawasan di wilayah rawan kebakaran.
Langkah tersebut dituangkan dalam Surat Edaran (SE) Bupati Sumenep Nomor 35 Tahun 2026 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan serta Larangan Pembukaan Lahan dengan Cara Membakar dalam Kondisi Risiko Kebakaran Hutan dan Lahan di wilayah Kabupaten Sumenep.
Melalui surat edaran tersebut, Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo meminta pimpinan perangkat daerah, instansi vertikal, BUMN, dan BUMD mengoptimalkan sumber daya untuk mencegah sekaligus mengendalikan potensi Karhutla.
“Kami mengimbau agar upaya pencegahan melibatkan seluruh unsur, mulai dari Pemerintah Daerah, instansi vertikal, dunia usaha, masyarakat, akademisi, media, relawan hingga pemangku kepentingan lainnya,” kata Bupati kepada Media Center, Selasa (1/9/2026).
Penguatan pencegahan juga diarahkan hingga tingkat kecamatan dan desa. Camat, lurah, dan kepala desa diminta menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai larangan membuka lahan dengan cara membakar.
Selain sosialisasi, masyarakat juga didorong aktif melaporkan apabila menemukan kegiatan atau kondisi yang berpotensi memicu Karhutla. “Pihak terkait harus meningkatkan pengawasan dan patroli di wilayah yang dinilai rawan kebakaran demi mencegah Karhutla,” tegasnya.
Pemkab Sumenep juga menginstruksikan inventarisasi dan pemetaan kawasan yang memiliki tingkat kerawanan Karhutla. Pemantauan titik panas dan potensi munculnya titik api dilakukan secara berkala sebagai bagian dari sistem peringatan dini.
Setiap aktivitas pembakaran yang berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan diminta segera dihentikan agar api tidak berkembang dan meluas. “Setiap kegiatan pembakaran yang berpotensi menimbulkan kebakaran hutan dan lahan juga harus segera dihentikan sebagai langkah antisipasi agar kebakaran tidak meluas,” jelas Achmad Fauzi.
Jika Karhutla terjadi, koordinasi penanganan dapat dilakukan melalui Call Center 112, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), maupun Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumenep.
Bupati juga meminta kesiapsiagaan personel, sarana, prasarana, dan peralatan penanggulangan bencana dipastikan dalam kondisi siap digunakan. Kecepatan respons menjadi penting agar kebakaran dapat dikendalikan sebelum menimbulkan dampak yang lebih besar. “Personel harus siap siaga, sarana dan prasarana serta peralatan untuk menghadapi Karhutla untuk memastikan penanganan bisa dilakukan secara cepat jika terjadi kebakaran,” tuturnya.
Menurutnya, pencegahan Karhutla membutuhkan kerja bersama karena dampaknya dapat mengancam keselamatan masyarakat, lingkungan, dan aktivitas warga. Karena itu, pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan harus dilakukan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh dengan tetap memperhatikan kearifan lokal.
“Seluruh stakeholder dan jajaran terkait memperkuat kerja sama dan koordinasi untuk mengantisipasi berbagai dampak yang mungkin timbul selama musim kekeringan 2026, sekaligus menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat Kabupaten Sumenep dari ancaman kebakaran hutan dan lahan,” pungkas Achmad Fauzi Wongsojudo.
(Yasik/Fer)
