Pemkab Nagan Raya Perjuangkan Pemulihan 129 Hektare Sawah Pascabencana
Istimewa
Suka Makmue, InfoPublik – Seluas 129 hektare lahan sawah di Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, yang rusak akibat bencana hidrometeorologi pada akhir 2025 diusulkan untuk direhabilitasi oleh Kementerian Pertanian (Kementan).
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nagan Raya kini menunggu tahapan teknis sebelum survei lapangan dilakukan untuk menentukan kelayakan dan tindak lanjut penanganan lahan pertanian terdampak bencana tersebut.
Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (DTPHP) Kabupaten Nagan Raya, Marzuki, mengatakan usulan rehabilitasi 129 hektare sawah tersebut telah diterima Kementan dan proses penanganannya sedang berjalan.
“Pihak Kementan telah menerima usulan dari Pemkab Nagan Raya terkait lahan sawah yang rusak pascabencana tersebut,” kata Marzuki dalam keterangannya di Suka Makmue, Rabu (12/8/2026).
Menurut Marzuki, pihaknya saat ini menunggu proses kontrak Dokumen Rancangan Teknis (DRT) dengan Universitas Syiah Kuala (USK) sebagai bagian dari persiapan rehabilitasi lahan sawah.
“Insyaallah jika tidak ada kendala, setelah proses kontrak DRT selesai, Kementan direncanakan melakukan survei langsung ke lokasi lahan sawah yang diusulkan,” ungkap Marzuki.
“Hasil survei tersebut nantinya menjadi salah satu dasar untuk menentukan kelayakan dan tindak lanjut penanganan lahan terdampak bencana,” tambahnya.
Selain mengupayakan rehabilitasi lahan, DTPHP Nagan Raya berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Nagan Raya serta instansi terkait untuk menangani jaringan irigasi yang rusak.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah jaringan Irigasi Desa Blang Puuk, Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang.
Marzuki menegaskan, pemulihan jaringan irigasi menjadi bagian penting untuk mengembalikan fungsi lahan pertanian terdampak bencana.
“Karena tidak mungkin lahan sawah dapat difungsikan dengan baik apabila irigasinya tidak tertangani dengan baik. Oleh karena itu, kami akan terus berkoordinasi dengan berbagai instansi terkait penanganan irigasi tersebut,” jelasnya.
Ia menjelaskan, rehabilitasi sawah pascabencana tidak hanya berupa pembersihan lahan. Penanganan dapat mencakup perbaikan jaringan irigasi, normalisasi saluran air primer, sekunder, dan tersier, hingga perbaikan bendung atau saluran yang mengalami kerusakan.
Pemulihan sektor pertanian juga dapat didukung dengan bantuan sarana produksi, seperti alat dan mesin pertanian (alsintan), pupuk, serta benih padi agar kegiatan budi daya dapat kembali berjalan.
Marzuki berharap usulan rehabilitasi tersebut segera direalisasikan sehingga petani terdampak bencana dapat kembali menggarap lahan mereka.
“Semoga yang kita usulkan tidak mengalami kendala apa pun dan dapat secepatnya diproses agar para petani yang menjadi korban bencana tersebut bisa turun lagi ke sawah seperti biasa, sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan oleh petani,” pungkasnya.
(MC Kab Nagan Raya/SA)
