Sebanyak 18 Posko Jadi Andalan Riau Percepat Penanganan Karhutla

Pekanbaru, InfoPublik – Sebanyak 18 posko dan tim gabungan respons cepat disiagakan di sejumlah wilayah Riau untuk memperpendek waktu penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ketika titik api ditemukan, personel terdekat dapat segera dikerahkan sebelum kebakaran berkembang semakin luas.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau bersama TNI dan Polri memperkuat sistem tersebut melalui pembentukan tim gabungan Quick Response Force (QRF), klasterisasi, dan rayonisasi wilayah penanganan karhutla.

Kesiapan tersebut menjadi bagian dari apel kesiapsiagaan penanganan karhutla di halaman Mapolda Riau, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, pada Senin (10/8/2026).

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, mengatakan kesiapan operasional menjadi salah satu faktor penting dalam mencegah kebakaran berkembang semakin luas. Personel, peralatan, komunikasi, sumber air, hingga akses menuju kawasan rawan harus dipastikan siap sebelum kejadian.

Menurut SF Hariyanto, informasi awal mengenai titik panas juga harus segera diikuti tindakan di lapangan. Verifikasi diperlukan untuk memastikan kondisi sebenarnya sekaligus menentukan respons yang dibutuhkan.

“Peringatan dini harus segera diterjemahkan menjadi aksi dini. Setiap titik panas perlu segera diverifikasi dan apabila ditemukan api, dilakukan pemadaman awal sebelum meluas dan masuk lebih dalam ke lahan gambut,” ujarnya.

Selain kecepatan respons, SF Hariyanto menekankan pentingnya kesatuan informasi dalam menentukan pengerahan personel dan dukungan operasi.

Data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), TNI, Polri, Manggala Agni, pemerintah daerah, perusahaan, hingga masyarakat perlu dihubungkan dan diverifikasi.

“Data BMKG, BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni, pemerintah daerah, perusahaan, dan masyarakat perlu segera dihubungkan dan diverifikasi. Dengan begitu, dukungan operasi dapat digerakkan ketika dibutuhkan,” katanya.

Sementara itu, Pangdam XIX/Tuanku Tambusai, Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo, mengatakan TNI, Polri, dan pemerintah daerah telah membentuk sistem klasterisasi dan rayonisasi untuk mempercepat penanganan ketika ditemukan titik api.

Pembagian tersebut memungkinkan pengerahan personel dilakukan berdasarkan wilayah tanggung jawab. Dengan demikian, unsur yang berada paling dekat dengan lokasi dapat bergerak lebih cepat melakukan penanganan awal.

“Saya bersama TNI dan Polri, Pak Kapolda, dibantu dan diarahkan oleh Pak Gubernur, sudah membentuk clusterisasi dan rayonisasi ketika terjadi titik-titik api. Melalui sistem tersebut, kita dapat mempercepat penanganan di lapangan,” ungkapnya.

Selain itu, tim gabungan Quick Response Force telah disiapkan untuk mendukung respons cepat terhadap kejadian karhutla.

Sebanyak 18 posko ditempatkan di sejumlah wilayah. Posko tersebut menjadi titik koordinasi sekaligus pengerahan personel ketika dibutuhkan di lapangan.

“Ada tim-tim Quick Response Force secara gabungan yang kita bentuk, serta posko-posko di beberapa titik, sebanyak 18 titik sesuai dengan wilayah, sehingga dapat digerakkan dengan cepat apabila dibutuhkan,” kata Agus.

Keberadaan posko dan pembagian wilayah menjadi penting karena karakteristik geografis Riau menghadirkan tantangan tersendiri dalam penanganan karhutla. Luas wilayah serta sulitnya akses menuju sejumlah lokasi dapat memengaruhi kecepatan petugas mencapai titik kebakaran.

Karena itu, penempatan personel berdasarkan wilayah tanggung jawab diharapkan memperpendek waktu respons sejak laporan diterima hingga penanganan dilakukan.

Agus menegaskan sistem tersebut tetap membutuhkan koordinasi lintas unsur. Dukungan masyarakat juga diperlukan, terutama dalam memberikan informasi awal ketika menemukan indikasi kebakaran di lingkungan sekitar.

“Kita tidak bisa bekerja sendirian, harus terpadu, termasuk dengan dukungan dari seluruh masyarakat dan kesadaran masyarakat. Kuncinya adalah terpadu,” pungkasnya.