Karhutla Masih Mengancam, Pembakar Lahan Bakal Ditindak Tegas

Pekanbaru, InfoPublik – Pembakar dan perambah lahan menjadi sasaran penegakan hukum di tengah upaya menekan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau. Hingga Juli 2026, aparat telah menangani 19 kasus karhutla dengan 25 tersangka.

Penegakan hukum menjadi bagian dari strategi pengendalian karhutla yang berjalan bersama pencegahan, pemadaman, dan pemulihan lingkungan.

Komitmen tersebut mengemuka dalam apel kesiapsiagaan penanganan karhutla di halaman Mapolda Riau, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, pada Senin (10/8/2026).

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, mengatakan penanganan karhutla tidak cukup dilakukan setelah api muncul. Pencegahan dan kesiapsiagaan harus diperkuat, sementara pelanggaran yang terbukti menyebabkan kebakaran perlu diproses sesuai ketentuan hukum.

Menurutnya, pengendalian karhutla membutuhkan keterlibatan pemerintah, TNI, Polri, dunia usaha, dan masyarakat. Kepatuhan terhadap aturan juga menjadi bagian penting untuk mencegah kebakaran berulang.

SF Hariyanto menyampaikan apresiasi kepada Kapolda Riau, Pangdam XIX/Tuanku Tambusai, Kepala Kejaksaan Tinggi Riau, serta unsur Forkopimda yang terlibat dalam pengendalian karhutla.

“Pada 2025, penegakan hukum telah dilakukan terhadap kurang lebih 25 tersangka dengan luasan sekitar 200 hektare. Sedangkan pada 2026, luas lahan yang ditangani sekitar 500 hektare dengan kurang lebih 50 tersangka,” ujarnya.

SF Hariyanto menegaskan langkah hukum perlu berjalan beriringan dengan pencegahan dan edukasi. Karhutla tidak hanya berdampak terhadap lokasi yang terbakar, tetapi juga dapat merugikan masyarakat yang tidak terlibat dalam tindakan pembakaran.

“Saya minta kepada kita semua, tolong jaga Riau ke depan. Dampak dari kebakaran hutan ini adalah masyarakat yang tidak berdosa semua kena dampak dari kelalaian kita,” katanya.

Sementara itu, Kapolda Riau, Irjen Pol Herry Heryawan, mengatakan penegakan hukum menjadi salah satu dari tiga pendekatan dalam penanganan karhutla, selain pencegahan dan restorasi lingkungan.

Menurut Herry, proses hukum diarahkan kepada pihak yang melakukan pembakaran maupun perambahan lahan dengan tetap berlandaskan ketentuan hukum dan prinsip hak asasi manusia.

“Saya bersama Pak Kajati sepakat bahwa kita akan melakukan penegakan hukum khusus untuk para perambah dan para pembakar lahan, tentunya dengan berlandaskan hak asasi manusia dan dilakukan secara terukur,” ujarnya.

Herry menyebut hingga Juli 2026 terdapat 19 kasus karhutla yang ditangani dengan 25 tersangka dalam proses penegakan hukum.

“Upaya pemadaman tetap kita lakukan bersama dengan upaya penegakan hukum. Kita ingin seluruh langkah ini berjalan secara seimbang agar pencegahan, penanganan, dan penegakan hukum dapat memberikan hasil yang maksimal,” katanya.

Selain penindakan, edukasi kepada masyarakat dan restorasi lingkungan dinilai tetap diperlukan. Pendekatan tersebut diarahkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat sekaligus menjaga hutan dan lahan secara berkelanjutan.

“Segala daya upaya ini kita lakukan secara kolaboratif. Tidak bisa hanya Pak Gubernur, Pak Pangdam, atau saya sendiri, tetapi merupakan upaya bersama yang dibantu oleh seluruh komunitas masyarakat dan rekan-rekan media,” pungkas Herry.