Pantau Karhutla lewat Tiga Aplikasi, Pemprov Riau Gerak Cepat Deteksi Titik Api

Pekanbaru, InfoPublik – Titik panas yang muncul di wilayah Riau tidak boleh berhenti sebagai data di layar pemantauan. Setiap indikasi kebakaran harus segera diverifikasi di lapangan agar api dapat dipadamkan sebelum meluas, terutama jika mengarah ke kawasan lahan gambut.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau memperkuat sistem deteksi dini kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui integrasi data, pemantauan berbasis teknologi, pembagian wilayah respons, serta koordinasi lintas instansi.

Upaya tersebut menjadi bagian dari kesiapsiagaan karhutla yang melibatkan pemerintah daerah, TNI, Polri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Manggala Agni, dunia usaha, dan masyarakat. Kesiapan itu diperkuat melalui apel di halaman Mapolda Riau, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, pada Senin (10/8/2026).

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, mengatakan luasnya wilayah Riau serta sulitnya akses menuju sejumlah kawasan membutuhkan sistem yang mampu menghubungkan informasi dari berbagai sumber dengan petugas terdekat di lapangan.

“Ketika ditemukan titik panas, kita harus segera mengetahui lokasi, unsur terdekat, akses menuju lokasi, serta dukungan yang dibutuhkan. Setiap titik panas perlu segera diverifikasi dan apabila ditemukan api, dilakukan pemadaman awal sebelum meluas dan masuk lebih dalam ke lahan gambut,” ungkapnya.

Menurut SF Hariyanto, masing-masing instansi tetap bekerja sesuai tugas dan kewenangannya. Namun, informasi yang diperoleh harus terhubung agar dapat menjadi dasar pengambilan keputusan secara cepat.

Data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni, pemerintah daerah, perusahaan, hingga laporan masyarakat perlu diverifikasi dan disinkronkan dengan kondisi di lapangan.

Selain mengandalkan data dan teknologi, Pemprov Riau mendorong penguatan patroli serta jejaring masyarakat. Warga dinilai memiliki posisi penting karena dapat memberikan informasi awal ketika melihat asap atau api di lingkungannya.

Informasi masyarakat juga dapat membantu petugas mengetahui kondisi wilayah, akses menuju titik kebakaran, hingga keberadaan sumber air terdekat.

“Semangat Ekspedisi Merah Putih Presisi 2026 yang digagas Bapak Kapolda sangat sejalan dengan pencegahan karhutla, dengan menjangkau wilayah 3T, mengedepankan green policing, dan membangun kedekatan dengan masyarakat. Jejaring masyarakat tersebut dapat mempercepat pelaporan kepada posko,” kata SF Hariyanto.

Sementara itu, Pangdam XIX/Tuanku Tambusai, Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo, mengatakan TNI, Polri, dan pemerintah daerah telah menyiapkan sistem klasterisasi dan rayonisasi untuk mempercepat respons ketika ditemukan indikasi kebakaran.

Pembagian wilayah tersebut memungkinkan personel yang berada paling dekat dengan lokasi segera bergerak melakukan pengecekan sehingga waktu respons dapat dipersingkat.

Strategi itu diperkuat melalui pemantauan sejumlah aplikasi, yakni SIPONGI, SiPakar, dan Lancang Kuning.

“Melalui pemantauan dari seluruh aplikasi yang kita miliki, mulai dari SIPONGI, SiPakar, maupun Lancang Kuning, kita dapat melakukan deteksi untuk kemudian melaksanakan verifikasi dan deteksi dini agar kebakaran tidak berkembang menjadi lebih besar,” ujarnya.

Meski teknologi membantu mempercepat identifikasi indikasi kebakaran, Agus menegaskan kesiapan personel tetap menjadi faktor penting. Luas wilayah Riau dan sulitnya akses darat menuju sejumlah kawasan menjadi tantangan dalam melakukan pengecekan maupun penanganan.

“Wilayah kita luas, kemudian akses di lapangan juga sulit. Oleh karena itu, semua membutuhkan extra effort dari kita untuk dapat melaksanakan penanganan ini secara terpadu, dan kuncinya adalah terpadu,” tegasnya.

Integrasi data, teknologi pemantauan, pembagian wilayah respons, patroli, dan jejaring masyarakat diharapkan memperpendek waktu antara terdeteksinya titik panas dengan verifikasi petugas di lapangan.

Dengan respons yang lebih cepat, indikasi kebakaran dapat segera ditangani sebelum api berkembang lebih luas dan menjangkau kawasan yang lebih sulit dikendalikan.