Sebanyak 27 Perusahaan Sawit Jadi Fokus Pemetaan Karhutla di Kubu Raya
Istimewa
Kubu Raya, InfoPublik – Lahan kosong di sekitar kawasan perkebunan sawit menjadi salah satu sasaran pemetaan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kubu Raya untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Pemetaan akan melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) guna mengidentifikasi kawasan yang berpotensi rawan kebakaran.
Wakil Bupati (Wabup) Kubu Raya, Sukiryanto, mengatakan terdapat sekitar 27 perusahaan sawit di wilayah tersebut. Karena itu, ia meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kubu Raya berkoordinasi dengan BPN untuk mengetahui lokasi Izin Usaha Perkebunan (IUP), Hak Guna Usaha (HGU), serta lahan kosong di sekitar kawasan perusahaan.
“Kita kan ada kurang lebih 27 perusahaan sawit di Kubu Raya. Tentu BPN akan tahu di mana IUP atau HGU yang potensi kanan, kiri, belakang, depannya itu masih tanah kosong. Ini yang perlu kita petakan,” ujar Sukiryanto seusai rapat koordinasi lintas sektor menghadapi peningkatan eskalasi Karhutla di Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, pada Senin (10/8/2026).
Menurutnya, pemetaan diperlukan sebagai bagian dari upaya memperkuat kesiapsiagaan sehingga potensi kebakaran dapat diketahui dan ditangani lebih cepat.
Selain pemetaan wilayah rawan, Sukiryanto menekankan pentingnya memastikan kesiapan dukungan operasional bagi personel yang menangani Karhutla. Unsur tersebut meliputi TNI, Polri, Manggala Agni, serta petugas lainnya di lapangan.
Ia menilai kondisi darurat membutuhkan kesiapan anggaran dan sarana pendukung agar petugas dapat bergerak ketika kebakaran terjadi. Kebutuhan operasional di lapangan karena itu harus segera diinventarisasi dan dilaporkan secara jelas.
“Namanya darurat, minimal anggarannya harus sudah standby. Jangan sampai teman-teman di lapangan berharap semuanya terakomodasi, sementara barangnya belum ada. Itu yang perlu diperjelas supaya tidak menjadi rancu,” tegasnya.
Sukiryanto juga meminta BPBD Kubu Raya menginventarisasi kekurangan sarana maupun kebutuhan lain dalam penanganan Karhutla untuk dilaporkan kepada Bupati Kubu Raya dan ditindaklanjuti.
Menurut dia, koordinasi antarlembaga diperlukan agar setiap unsur dapat saling melengkapi ketika melakukan pencegahan maupun penanganan kebakaran di lapangan.
Kondisi Karhutla di Kalimantan Barat, lanjut Sukiryanto, perlu mendapat perhatian serius. Kubu Raya dinilai berpotensi menghadapi eskalasi kebakaran yang tinggi, sementara sejumlah sarana pendukung, termasuk sumur bor, masih terbatas.
Kebutuhan sarana tersebut perlu dikaji berdasarkan tingkat risiko dan kondisi masing-masing wilayah sehingga dukungan dapat diarahkan ke lokasi yang membutuhkan.
“Kalau dibiarkan seperti ini, risikonya besar. Bantuan dari luar, termasuk dari pusat, tentu terbatas. Ini yang perlu kita kaji bersama,” katanya.
Melalui koordinasi lintas sektor, Pemkab Kubu Raya mendorong pemetaan wilayah rawan, kesiapan anggaran dan sarana, serta penguatan personel agar potensi Karhutla dapat dideteksi dan ditangani sedini mungkin.
(Red- DiskominfoKKR/IKP)
