Jakarta, InfoPublik – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kemen PKP) terus mempercepat pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatra Utara (Sumut).

Sebanyak 120 unit hunian tetap tahap pertama telah diserahkan kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Penyerahan kunci hunian tetap tersebut dilakukan dalam kegiatan penyerahan tahap pertama yang berlangsung pada Jumat (27/3/2026). Program pembangunan ini merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta berbagai pemangku kepentingan, dengan Kementerian PKP berperan dalam pembangunan hunian tetap komunal.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Menteri PKP), Maruarar Sirait, menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan masyarakat terdampak bencana dapat segera menempati hunian yang layak dan aman. “Kementerian PKP hadir untuk memastikan masyarakat yang terdampak bencana dapat segera memiliki hunian yang layak, aman, dan nyaman. Pembangunan hunian tetap ini kami percepat melalui koordinasi dengan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan,” ujar Maruarar.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menyampaikan bahwa percepatan pembangunan hunian tetap di Tapanuli Selatan menjadi salah satu yang tercepat dalam penanganan pascabencana di wilayah Sumatra. “Ini termasuk gotong royong tercepat dalam penanganan pascabencana. Prosesnya sangat cepat karena koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pihak yang terlibat,” kata Tito.

Menurutnya, keberhasilan percepatan pembangunan hunian tetap tidak terlepas dari sinergi lintas kementerian dan lembaga, serta kesiapan pemerintah daerah dalam menyiapkan data korban berbasis nama dan alamat (by name by address). Data tersebut kemudian diverifikasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai dasar pelaksanaan pembangunan dan penyaluran bantuan.

Selain pembangunan hunian tetap, pemerintah juga menyalurkan berbagai dukungan bagi masyarakat selama masa pemulihan. Bantuan tersebut meliputi Dana Tunggu Hunian sebesar Rp1,8 juta untuk tiga bulan, bantuan Jaminan Hidup dari Kementerian Sosial sebesar Rp15.000 per orang per hari, bantuan perabotan rumah tangga sebesar Rp3 juta, serta dukungan stimulan ekonomi sebesar Rp5 juta.

Pemerintah berharap keberhasilan percepatan pembangunan hunian tetap di Tapanuli Selatan dapat menjadi model bagi daerah lain yang terdampak bencana hidrometeorologi, khususnya di wilayah Sumatra.

Dengan demikian, proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan lebih cepat dan masyarakat dapat segera kembali menjalani kehidupan secara normal.