Jakarta, InfoPublik - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) terus memperkuat pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama di Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan yang dalam pemantauan terbaru mencatat konsentrasi titik panas (hotspot) tertinggi di antara enam provinsi prioritas.

Berdasarkan pemantauan Sistem Informasi Deteksi Dini Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (SiPongi) Kementerian Kehutanan hingga Rabu (7/10/2026) pukul 21.00 WIB, terdeteksi 1.176 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi (high confidence) berdasarkan satelit NASA Terra/Aqua, NASA SNPP, dan NASA NOAA-20.

Jumlah tersebut turun 25 titik dibandingkan sehari sebelumnya yang mencapai 1.201 hotspot. Namun, perkembangan di sejumlah wilayah masih perlu diwaspadai karena terjadi peningkatan konsentrasi titik panas, terutama di Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan.

Pada enam provinsi prioritas, hotspot high confidence tercatat masing-masing 225 titik di Kalimantan Tengah, meningkat dari 182 titik; 224 titik di Sumatra Selatan, naik dari 71 titik; 47 titik di Kalimantan Barat, meningkat dari 34 titik; 31 titik di Kalimantan Selatan, naik dari 18 titik; 16 titik di Jambi, turun dari 21 titik; serta nihil di Riau atau tetap sama dengan pemantauan sebelumnya.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun jumlah hotspot secara nasional mengalami penurunan tipis, konsentrasi titik panas di wilayah tertentu masih membutuhkan perhatian dan respons lapangan yang kuat. Pemantauan, patroli, dan pemeriksaan lapangan (groundcheck) terus diperkuat, terutama di Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan.

Kementerian Kehutanan menegaskan, hotspot merupakan indikasi anomali suhu permukaan yang terdeteksi melalui satelit sehingga tidak dapat langsung disamakan dengan jumlah kejadian kebakaran maupun luas areal yang terbakar. Satu kejadian kebakaran dapat terdeteksi sebagai beberapa hotspot.

Karena itu, setiap indikasi titik panas tetap harus diverifikasi melalui pemeriksaan langsung untuk mengetahui kondisi sebenarnya dan menentukan tindakan penanganan di lapangan.

Pengendalian karhutla dilakukan secara terpadu oleh Manggala Agni Kementerian Kehutanan bersama BNPB, TNI, Polri, BMKG, BPBD, pemerintah daerah, masyarakat, relawan, dunia usaha, serta para pihak terkait.

Pemerintah tetap menyiagakan 61 unit armada udara, terdiri atas 17 unit untuk patroli dan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) serta 44 unit untuk operasi water bombing.

Operasi udara berjalan bersama penguatan penanganan di darat melalui patroli, groundcheck, pemadaman langsung, penyekatan penjalaran api, pembasahan, mopping up, serta pendinginan. Perhatian khusus diberikan pada kawasan gambut karena bara api dapat bertahan dan menjalar di bawah permukaan meskipun api di atas tanah sudah tidak terlihat.

Karena itu, pembasahan dan pendinginan dilakukan hingga lokasi benar-benar dinyatakan aman.

Selain penanganan kebakaran, pemerintah juga terus memantau kondisi udara berdasarkan konsentrasi PM2,5 sebagai bagian dari upaya perlindungan kesehatan masyarakat. Pantauan terkini menunjukkan sebagian wilayah Indonesia berada pada kategori baik hingga sedang, sementara sejumlah wilayah masih berada pada kategori tidak sehat hingga sangat tidak sehat, terutama di beberapa bagian Sumatra, Kalimantan, Jawa, dan Papua.

Pada sebagian wilayah Kalimantan juga masih terdapat kantong dengan kategori berbahaya. Perkembangan kualitas udara dan pergerakan asap terus menjadi perhatian karena kondisi udara dapat berubah mengikuti perkembangan kebakaran, konsentrasi partikulat, arah dan kecepatan angin, serta dinamika atmosfer lainnya.

Masyarakat di wilayah terdampak diminta terus mengikuti informasi kualitas udara dan arahan pemerintah daerah. Apabila kondisi udara memburuk, masyarakat disarankan mengurangi aktivitas di luar ruangan dan menggunakan masker apabila harus beraktivitas di luar.

Perhatian khusus perlu diberikan kepada anak-anak, ibu hamil, lanjut usia, serta masyarakat dengan gangguan pernapasan atau penyakit kronis.

Karhutla juga berpotensi mengganggu habitat, sumber pakan, dan jalur pergerakan satwa liar. Kementerian Kehutanan melalui Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dan unit terkait terus melakukan pemantauan serta penanganan terhadap satwa yang terdampak.

Masyarakat yang menemukan satwa liar terluka, terjebak, terdampak kebakaran, atau masuk ke kawasan permukiman diminta tidak melakukan penanganan maupun evakuasi secara mandiri. Masyarakat diminta menjaga jarak, menghindari tindakan yang dapat membuat satwa stres atau agresif, mencatat lokasi serta kondisi satwa apabila memungkinkan, dan segera melaporkannya kepada BKSDA atau petugas kehutanan terdekat.

Kementerian Kehutanan kembali mengimbau masyarakat dan pelaku usaha untuk tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara membakar. Perkembangan hotspot dari hari ke hari menunjukkan situasi karhutla yang dinamis. Penurunan secara nasional dapat terjadi bersamaan dengan peningkatan di wilayah tertentu.

Karena itu, deteksi dini, verifikasi lapangan, dan respons cepat terus menjadi bagian penting dalam pengendalian karhutla.

Masyarakat yang menemukan asap, titik api, aktivitas pembakaran, maupun satwa liar yang membutuhkan penanganan diminta segera melaporkannya kepada petugas agar respons dapat dilakukan sedini mungkin.

Informasi karhutla dapat dilaporkan melalui Posko Karhutla Kementerian Kehutanan di nomor telepon 021-5704618, WhatsApp +62 8131-00-35000, atau email posko.karhutla@kehutanan.go.id.