DPR Sambut Gembira Kerangka Kerja Ekonomi Biru

Jakarta, InfoPublik - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Rachmat Gobel menyambut gembira adanya adopsi kerangka kerja ekonomi biru dalam momen Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 ASEAN. Mengingat, Indonesia memiliki laut yang sangat luas, memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia dan sebagai negara tropis Indonesia juga memiliki potensi air tawar yang besar.

“Semua potensi itu bisa menjadi magnet dalam ekonomi biru, khususnya di bidang pangan, energi, wisata, dan riset. Tantangannya adalah bagaimana mengoptimalkan semua potensi tersebut menjadi keuntungan nyata bagi Indonesia dan berkontribusi bagi dunia,” ungkap Gobel sebagaimana disampaikan dalam keterangan tertulisnya, Senin (11/9/2023).

Pimpinan Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) ini mengakui Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam, khususnya tambang mineral, serta potensi pasar yang besar sehingga, bisa berkontribusi besar dalam ekosistem kendaraan listrik maupun ekonomi digital. Namun demikian, Gobel menyayangkan Indonesia hingga saat ini masih menjadi objek dunia.

Akan tetapi, Gobel percaya dengan ide, prakarsa, dan kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Indonesia akan mendapat kepercayaan investor global dalam membangun ekosistem kendaraan listrik maupun ekonomi digital.

“Kuncinya adalah pada kemampuan para menterinya dalam menerjemahkan visi Presiden. Jangan ada vested interest pribadi agar investor dunia percaya. Kita memiliki segalanya untuk mewujud semua potensi yang ada,” tukas Gobel.

Pada bagian lain, Politisi Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) ini. mengatakan, teknologi ramah lingkungan tak hanya kendaraan listrik, tapi juga mencakup beragam produk industri, termasuk di bidang elektronika. "Banyak hal yang harus disiapkan dan dikerjakan," tandas Gobel.

Lebih lanjut, Ia mengingatkan, investasi teknologi membutuhkan kepercayaan yang besar. “Karena butuh dana besar dan berjangka panjang maka tidak boleh ada ruang untuk bermain untung jangka pendek. Nanti dapatnya teknologi sisa,” tegas Gobel.

Selain itu, Gobel juga mengatakan bahwa masih banyak pekerjaan rumah bagi Indonesia untuk mewujudkan semua kesepakatan yang dihasilkan dalam KTT ke-43 ASEAN.

"Kita sudah memiliki omnibus law UU Cipta Kerja, namun masih banyak regulasi turunannya yang belum terwujud serta perilaku yang belum seirama sehingga kemudahan berinvestasi dan kepastian hukum masih menjadi masalah," pungkas Gobel. 

Foto Istimewa/Humas DPR RI