Ini Penyebab Kepuasan Publik Terhadap Pemerintah Jokowi Tetap Tinggi

Jakarta, InfoPublik – Kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dalam 10 tahun terakhir menunjukkan tren yang positif berdasarkan hasil survei terbaru dari beberapa lembaga survei ternama, termasuk Litbang Kompas. Hal ini disebabkan adanya kestabilan politik dan ekonomi.

“Kestabilan politik dan ekonomi selama ini memungkinkan pemerintahan Jokowi untuk menyelesaikan berbagai program prioritas, termasuk pembangunan infrastruktur dan transformasi digital yang manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat,” ujar Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Dirjen IKP Kominfo), Prabunindya Revta Revolusi, dalam Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) bertema Satu Dekade Memimpin Indonesia, Lebih Dari 70% Publik Puas, di Jakarta, pada Jumat (4/10/2024).

Menurut Prabu, keberhasilan dalam menjaga stabilitas ini tercermin dalam pertumbuhan ekonomi nasional yang rata-rata mencapai lima persen, meskipun Indonesia baru saja keluar dari pandemi COVID-19 dan menghadapi ketidakpastian ekonomi global. 

Pertumbuhan ini didukung pula oleh pembangunan infrastruktur yang masif di berbagai daerah, termasuk kereta cepat Jakarta-Bandung yang memangkas waktu perjalanan dari sebelumnya tiga jam menjadi hanya menjadi 30 menit dan percepatan transformasi digital di berbagai bidang.

“Ini semua adalah capaian luar biasa yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” katanya.

Prabu mengatakan, keberhasilan ini juga tak lepas dari gaya kepemimpinan Jokowi yang berkesan dan membekas di hati masyarakat.

Bahkan hal ini dinilai menjadi salah satu faktor utama yang menambah kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi.

“Jokowi memiliki gaya kepemimpinan yang unik dan sangat dekat dengan masyarakat, hal ini meninggalkan kesan mendalam di hati rakyat,” lanjut Dirjen IKP Kominfo.

Kepuasan publik yang masih tinggi dinilai menunjukkan apresiasi atas berbagai terobosan yang telah dilakukan, sekaligus menjadi modal berharga bagi pemerintahan selanjutnya.

Selain itu, lanjut Prabu, tren positif kepuasan publik terhadap Jokowi tak lepas dari kenyataan masyarakat kelas menengah tak terpengaruh signifikan terhadap kehebohan di dunia maya.

“Ya saya pikir ini menunjukkan bahwa ada disparitas yang sangat tinggi ya antara konstruksi nyata di ruang maya dengan di ruang nyata Jadi kalau selama ini banyak diskursus mengenai Pak Jokowi yang kurang ini kurang itu, namun ternyata di masyarakat tidak melihat dengan cara yang sama,” jelasnya.

Dia juga menegaskan bahwa kebijakan dan regulasi oleh pemerintah terkait media sosial bukanlah upaya untuk membatasi masyarakat untuk berekspresi. Melainkan lebih kepada untuk menangkal berita-berita bohong atau hoaks yang bertebaran di media sosial.

“Regulasi yang dibuat bukan untuk membatasi kebebasan bicara, tapi untuk menjaga agar ekosistem digital tetap sehat dan informasi yang diterima masyarakat adalah informasi yang benar dan bermanfaat,” pungkas Dirjen IKP Kominfo.