Kendalikan Inflasi Pangan, Presiden Jokowi Salurkan Bantuan Beras di Sumba Barat

Jakarta, InfoPublik – Dalam upaya menjaga ketersediaan pangan, Pemerintah kembali menyalurkan bantuan pangan (banpang) berupa beras kepada warga di Gudang Bulog Kampung Baru, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (2/10/2024). Selain dapat mengendalikan inflasi, kegiatan ini menjadi wujud nyata komitmen Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam mendukung ketahanan pangan nasional selama 10 tahun masa kepemimpinannya.

Presiden menegaskan pentingnya intervensi bantuan pangan untuk menstabilkan harga beras di pasar. “Ini sudah sesuai rencana, dengan penyaluran di bulan Agustus, Oktober, dan Desember. Kami harapkan bantuan pangan ini bisa menahan kenaikan harga beras,” kata Presiden dalam keterangan pers yang diterima InfoPublik pada Kamis (3/10/2024).

Gudang Bulog Kampung Baru sendiri memiliki stok beras sebanyak 1.292,54 ton, dan bantuan tersebut disalurkan kepada 525 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di daerah tersebut. Penyaluran ini merupakan bagian dari program Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) yang telah berlangsung sejak awal tahun 2024.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas)/National Food Agency (NFA), I Gusti Ketut Astawa, menyampaikan bahwa penyaluran bantuan ini berperan penting dalam menjaga stabilitas harga beras di pasar. “Penambahan suplai beras dari pemerintah ini mampu menekan inflasi dan menjaga stabilitas harga, terutama bagi kelompok rentan,” ujar Ketut.

Pemerintah terus mengantisipasi inflasi pangan melalui program penyaluran beras yang sudah berlangsung dalam tiga tahap sejak awal tahun 2024. Total lebih dari 1,5 juta ton beras telah disalurkan ke seluruh Indonesia, dengan tahap pertama sebanyak 659.131 ton, tahap kedua 653.356 ton, dan tahap ketiga mencapai 218.171 ton.

Dilansir dari data Badan Pusat Statistik (BPS), Inflasi Nasional pada September 2024 berada di angka 1,84 persen (year-on-year), dengan kontribusi harga beras dan bahan pangan lainnya sebesar 0,23 persen terhadap inflasi. Berkat program ini, inflasi bulanan harga beras turun dari 0,31 persen di Agustus menjadi 0,05 persen di September.

Dalam kesempatan yang terpisah, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menambahkan bahwa langkah distribusi beras secara masif ini menjadi strategi efektif dalam menjaga daya beli masyarakat dan menekan dampak inflasi pangan. “Kebijakan ini terbukti mampu menjaga stabilitas harga beras, yang menjadi salah satu komponen utama dalam penghitungan inflasi,” jelasnya.

Pemerintah berkomitmen untuk terus memperkuat ketahanan pangan, termasuk di wilayah-wilayah terpencil seperti Sumba Barat, guna memastikan kesejahteraan masyarakat dan stabilitas ekonomi yang berkelanjutan.

Penyaluran bantuan pangan ini juga dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Penjabat (PJ) Gubernur NTT Andriko Noto Susanto, dan Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Sumba Barat Flouri Rita Wuisan, Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog Wahyu Suparyono.