: Sejumlah anak memperhatikan paket telur dan daging ayam saat penyaluran bantuan pangan penanganan stunting di Indramayu, Jawa Barat, Selasa (30/4/2024). Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional kembali menyalurkan bantuan pangan penanganan stunting yang menyasar 1,4 juta lebih Keluarga Rawan Stunting (KRS) di tujuh provinsi di Indonesia. ANTARA FOTO/Dedhez Anggara/YU
Oleh Isma, Kamis, 26 September 2024 | 21:08 WIB - Redaktur: Taofiq Rauf - 201
Jakarta, InfoPublik - Sepanjang Kepemimpinan Presiden Joko Widodo, kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) telah berhasil mendorong peningkatan kesejahteraan dan daya saing.
Dalam periode 2015 sampai dengan 2023, anggaran kesehatan untuk produktivitas telah diberikan sebanyak Rp1.335,5 triliun. Anggaran tersebut telah berdampak pada penurunan signifikan prevalensi stunting dari 37,2 di 2013 menjadi 21,5 di 2023.
Belanja kesehatan itu juga berhasil meningkatkan jumlah Rumah Sakit Umum (RSU) dari yang tadinya hanya sejumlah 1.855 di 2014 menjadi 2.636 RSU di 2023. Jumlah Puskesmas pun meningkat dari 9.731 di 2014 menjadi 10.416 di 2023.
Demikian disampaikan Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Wahyu Utomo dalam acara Media Gathering di Anyer, Banten, Rabu (25/9/2024).
Terkait dengan daya saing, Wahyu menambahkan, belanja pendidikan untuk SDM unggul dalam kurun 2015 hingga 2023 tercatat mencapai Rp4.006,1 triliun yang antara lain berhasil meningkatkan jumlah sekolah dan angka partisipasi kasar perguruan tinggi.
Dalam kurun 2014 hingga 2023 tercatat jumlah sekolah pada jenjang SD bertambah dari 147.513 menjadi 148.758 sekolah; jenjang SMP dari 36.518 menjadi 42.548; dan jenjang SMA dari 24.934 menjadi 28.697 sekolah.
"Angka partisipasi kasar perguruan tinggi juga meningkat dari 25,76 di 2014 menjadi 31,45 di 2023," tegas Wahyu.
Sementara itu, kata Wahyu, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah mengeluarkan anggaran perlindungan sosial sebanyak Rp3.127,6 triliun sepanjang 2015 hingga 2023.
"Anggaran ini berdampak pada menurunnya angka kemiskinan menjadi single digit, dari 11,25%di 2014 menjadi 9,03% di 2024," ujar Wahyu.
Menurutnya, penurunan tersebut juga dibarengi dengan menurunnya ketimpangan atau gini ratio, dari 0.406 di 2014 menjadi 0,379 di 2024. Angka pengangguran pun berkurang dari 5,9% di 2014 menjadi 4,82% di 2024.
"Upaya peningkatan produktivitas manusia Indonesia juga dibarengi dengan peningkatan konektivitas dan fasilitas umum untuk menggenjot daya saing melalui pembangunan infrastruktur, yang selama periode 2015 hingga 2023 telah dialokasikan sebesar Rp3.167,4 triliun. Anggaran tersebut salah satunya berhasil meningkatkan pembangunan jalan tol dari 879 km di 2015 menjadi 2.817 km di 2023," kata Wahyu.
