Merdeka Belajar dan Pemerataan Pendidikan, Terobosan Era Jokowi untuk SDM Unggul

Jakarta, InfoPublik – Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo telah menempatkan pembangunan pendidikan nasional pada jalur yang tepat. Berbagai upaya untuk memperluas akses dan meningkatkan kualitas pendidikan terus dilakukan melalui program Merdeka Belajar, yang bertujuan menciptakan sumber daya manusia (SDM) unggul.

Sekretaris Jenderal (Sesjen) Kemendikbudristek, Suharti, dalam Forum Merdeka Barat 9 (FMB9), menyampaikan bahwa program Merdeka Belajar telah memberikan dampak positif signifikan bagi pendidikan di Indonesia. Hal itu ditunjukkan oleh penerapan Kurikulum Merdeka, yang selama tiga tahun terakhir menghasilkan peningkatan kualitas literasi dan numerasi di sekolah-sekolah yang menerapkannya, dibandingkan dengan sekolah yang baru mulai atau belum menerapkan kurikulum ini.

“Kami semakin yakin bahwa kita telah berada di koridor yang benar. Kemendikbudristek ingin terus meningkatkan kualitas pembelajaran, yang akhirnya memberikan dampak positif untuk meningkatkan kompetensi anak-anak Indonesia,” ujar Suharti dalam acara yang disiarkan langsung melalui kanal Youtube FMB9ID_IKP, Selasa (17/9/2024).

Selain meningkatkan kualitas, Kemendikbudristek juga berkomitmen pada pemerataan akses pendidikan, salah satunya melalui program Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang disalurkan dari jenjang Sekolah Dasar (SD) hingga perguruan tinggi. “Program ini bertujuan untuk mencegah anak-anak Indonesia putus sekolah dan mengurangi disparitas pendidikan antara kelompok termiskin dan terkaya,” jelas Suharti.

Program KIP ini menjadi salah satu langkah nyata pemerintah dalam menjamin akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat, dengan harapan mampu meningkatkan tingkat partisipasi sekolah anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Kemendikbudristek juga menyesuaikan satuan biaya Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) untuk wilayah perkotaan dan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Perbedaan ini dilakukan agar anggaran pendidikan di wilayah 3T lebih memadai dan sesuai dengan kondisi geografis dan infrastruktur yang ada. "Satuan biaya antara daerah perkotaan dengan daerah tertinggal tidak lagi sama rata untuk seluruh wilayah Indonesia," ungkap Suharti.

Kemendikbudristek menggunakan indikator Harapan Lama Sekolah untuk mengevaluasi capaian pendidikan. Saat ini, harapan lama sekolah untuk anak usia 7 tahun di Indonesia sudah mencapai 13,1 tahun, melebihi target yang ditetapkan yaitu 12 tahun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia juga mengalami peningkatan signifikan, dari 68,90 pada 2014 menjadi 73,55 pada 2023.

Dalam upaya meningkatkan akses pendidikan di daerah 3T, Kemendikbudristek telah meluncurkan berbagai program afirmasi, seperti Afirmasi Pendidikan Profesi Guru (PPG), Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik), dan Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM). Selain itu, program Kampus Mengajar turut melibatkan mahasiswa untuk membantu guru-guru di daerah 3T, sekaligus memberikan inspirasi bagi para peserta didik di wilayah tersebut untuk terus meraih masa depan yang cerah.