RAKOR. Dinas ESDM Aceh mengadakan rapat koordinasi dengan PT Pertamina Patra Niaga Sales Area Aceh, Rabu (29/11/2023), membahas antrean solar. (mc aceh)
Banda Aceh, InfoPublik - Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh mengadakan rapat koordinasi dengan PT Pertamina Patra Niaga Sales Area Aceh, Rabu (29/11/2023).
Pertemuan tersebut menyoroti kondisi antrean yang terjadi di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah Aceh, seperti Kota Banda Aceh, Aceh Besar dan Kota Lhokseumawe.
Menurut penjelasan pihak Manager Sales Area PT. Pertamina Patra Niaga Aceh, antrean solar subsidi di beberapa SPBU disebabkan oleh tindakan pembinaan yang dilakukan oleh Pertamina.
Pembinaan ini berupa sanksi penghentian pasokan solar subsidi kepada SPBU yang melakukan pelanggaran penyaluran yang tidak tepat sasaran atau dikenal sebagai pelansiran.
Sanksi ini, sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, berupa penghentian pasokan selama 14 hingga 30 hari. Enam SPBU di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar telah menerima sanksi ini, menyebabkan penumpukan kendaraan di SPBU lain yang masih beroperasi normal.
Kepala Dinas ESDM Aceh, Mahdinur, meminta Pertamina untuk memberlakukan kebijakan penghentian pasokan secara bergiliran, bukan secara serentak.
Hal ini bertujuan agar SPBU yang mendapat sanksi masih dapat menerima pasokan Solar Subsidi secara teratur dan dapat terus melayani konsumen.
Mahdinur juga mengusulkan penambahan kuota (top up) ke SPBU terdekat yang tidak terkena sanksi, sehingga antrean ini bisa diurai.
Menanggapi prediksi kekurangan kuota, Pertamina menjamin ketersediaan Solar Subsidi di SPBU dan mendorong penyediaan produk substitusi seperti Dexlite dan Pertamina Dex.
Kepala Dinas ESDM Aceh menekankan agar SPBU mematuhi ketentuan penyaluran solar subsidi dan menyakinkan masyarakat bahwa pasokan akan tetap normal selama penyaluran berlangsung sesuai sasaran.
“Kepada masyarakat diminta untuk tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan solar subsidi, karena Pertamina berdasarkan kondisi realisasi terakhir, telah menjamin penyaluran akan tetap normal sampai akhir tahun,” pungkasnya.
Sebelumnya, pada tanggal 29 Mei 2023, Pj. Gubernur Aceh telah mengirim surat kepada Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, mengusulkan penambahan kuota Solar Subsidi sebesar 45.000 kilo liter untuk tahun 2023. Namun, kebijakan penambahan kuota masih menunggu keputusan Pemerintah Pusat. (mc06)
