Jakarta, InfoPublik - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, menyebut pembangunan pusat data (data center) harus mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan komputasi dengan ketersediaan energi dan air.

Di Gedung Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Jakarta Pusat, Rabu (7/10/2026), Meutya menjelaskan bahwa wajar jika suatu negara membutuhkan kemampuan komputasi. Karena itu, pembangunan data center menjadi beralasan.

“Tapi di saat yang bersamaan, tentu kita harus melihat kecukupan energi. Tidak boleh kecukupan energi terganggu untuk hal-hal lain, terutama ya publik, layanan publik. Tidak boleh juga kebutuhan air terganggu. Nah, cara mem-balance-nya adalah memang berbagai sektor ini harus berbicara,” terang Meutya.

Bila saat ini regulasi terkait pembangunan data center masih berada di satu atau dua sektor, Meutya berharap aturan tersebut dapat dibicarakan secara bersama sebelum izin pembangunan dikeluarkan.

“Jadi dari Komdigi-nya misalnya, kebutuhan kita untuk komputasi sekarang berapa, sih? Pengguna internet berapa? Di mana titik-titik yang konektivitasnya baik dan di situ layak dibangun data center? Penentuan titiknya juga harus ditentukan,” katanya.

Menurut Meutya, sejumlah faktor perlu diperhatikan dalam menentukan lokasi pembangunan data center, antara lain ketersediaan air, kebutuhan energi di wilayah tersebut, hingga ketersediaan sinyal.

Meutya mengatakan, pembangunan data center sebelumnya belum banyak dilakukan di Indonesia. Namun, perkembangan geopolitik dan meningkatnya kebutuhan komputasi membuat semakin banyak pusat data yang ingin masuk dan dibangun di Indonesia.

“Tapi itu, penjagaan, supaya kita ini tidak boleh dibanjiri. Kita harus betul-betul pilih-pilih lokasi, kemudian juga sesuai kebutuhan, tidak boleh juga terlalu berlebih, karena harus ada trade-off-nya. Bagaimana ekonomi kreatif digital tetap tumbuh, tapi air terjaga, energi tetap terjaga,” tegasnya.

Menurut Meutya, persoalan data center kini telah menjadi isu global. Sejumlah wilayah di Indonesia, termasuk Batam dan Jatiluhur, juga menghadapi perdebatan terkait pembangunan pusat data dan kebutuhan sumber daya pendukungnya. Karena itu, ia kembali menekankan pentingnya menjaga keseimbangan.

“Kalau di Amerika memang komputasi mereka saat ini salah satu tertinggi di dunia. Artinya mereka sebetulnya tidak memerlukan tambahan data center,” ujarnya.

Sementara Indonesia masih membutuhkan peningkatan kapasitas komputasi karena pertumbuhan ekonomi digital dan industri kreatif yang sangat cepat. Karena itu, pembangunan data center tetap dapat dipertimbangkan, tetapi penentuan lokasinya menjadi faktor yang sangat krusial.

“Tidak boleh mengganggu ketersediaan kebutuhan air di situ dan juga kebutuhan energi di situ, dan kemudian juga ya itu, yang penting masyarakat kebutuhannya tidak boleh terganggu, tapi di sisi lain juga kebutuhan komputasinya terpenuhi,” kata dia.

Pemerintah sebelumnya juga terus mendorong pengembangan infrastruktur digital dan kapasitas komputasi untuk mendukung pemanfaatan AI serta pertumbuhan industri digital di Indonesia. Penguatan infrastruktur tersebut dinilai penting agar perkembangan teknologi tidak hanya meningkatkan konektivitas, tetapi juga menciptakan nilai ekonomi dan mendorong inovasi di dalam negeri.

Namun, peningkatan kapasitas data center memiliki konsekuensi terhadap kebutuhan sumber daya, terutama listrik dan air. Karena itu, pembangunan pusat data perlu ditempatkan pada lokasi yang memiliki dukungan infrastruktur memadai serta tidak mengganggu pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Dalam konteks tersebut, penentuan lokasi menjadi bagian penting dari perencanaan pembangunan data center. Ketersediaan energi, air, konektivitas, dan kebutuhan komputasi perlu dihitung secara bersamaan agar pertumbuhan infrastruktur digital dapat berjalan berkelanjutan.

Pendekatan tersebut sejalan dengan perhatian pemerintah terhadap perkembangan ekonomi digital yang tetap harus diiringi pengelolaan sumber daya secara bijak. Dengan demikian, peningkatan kapasitas komputasi nasional dapat terus dilakukan tanpa mengorbankan kebutuhan masyarakat maupun daya dukung lingkungan.