Literasi Covid-19: Sapu Bersih Hoaks

Jakarta, InfoPublik - Istilah hoax nampaknya sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi Kelima mengartikan hoaks (kata serapan hoax) sebagai informasi bohong.

Di tengah maraknya wabah Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) seperti saat ini, fenomena hoaks pun masih mendistorsi dunia maya sehingga terjadi kesimpangsiuran informasi terkait virus tersebut dan menyebabkan kebingungan di kalangan masyarakat.

Maka itu, guna meningkatkan literasi masyarakat terhadap Covid-19, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) berkomitmen menyapu bersih seluruh hoaks yang ada di dunia maya, khususnya di media sosial.

Menurut Kemkominfo, data per 17 Maret 2020 mencatat ada sebanyak 242 hoaks yang telah berhasil ditemukan melalui berbagai layanan media sosial. Kemudian, hasil penelusuran tersebut ditindaklanjuti dengan memberikan informasi yang benar sesuai dengan fakta di lapangan.

Hoaks nomor 242, misalnya, menyebutkan telah beredar informasi di Facebook bahwa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim dinyatakan positif Covid-19 dan sedang menjalani isolasi secara mandiri.

Faktanya, berita dengan judul "Menteri Nadien Dinyatakan Positif Virus Corona, Jalani Isolasi Secara Mandiri" itu merupakan judul artikel yang salah. Menteri Nadien yang dimaksud adalah Menteri Kesehatan Inggris Nadine Dorries yang dinyatakan positif Covid-19 dan sedang mengkarantina diri pada 10 Maret 2020. Kesalahan penulisan nama Nadine menjadi Nadien ini pun menimbulkan salah persepsi sehingga ada yang mengiranya sebagai Mendikbud Nadiem Makarim.

Itu adalah salah satu contoh hoaks yang ditemukan terkait Covid-19. Masih banyak lagi hoaks lainnya yang menyesatkan, seperti Presiden Joko Widodo positif Covid-19, peta sebaran virus Corona di Kota Depok, berkumur air hangat dengan garam dan cuka bisa menghilangkan virus Corona, 15 warga Blitar positif Covid-19, , Bali menerapkan lockdown pada 25 Maret, dan lain sebagainya.

Terkait ini, Menkominfo Johnny G Plate pun memastikan pihaknya akan selalu melakukan konfirmasi atas kebenaran isu di media sosial yang menjadi perhatian masyarakat. Tujuannya, tentu saja untuk melindungi segenap bangsa dan masyarakat dari dampak negatif informasi yang tidak benar terkait Covid-19.

"Ini bahaya apabila masyarakat mengkuti informasi yang tidak benar itu," katanya dalam konferensi pers di kantor Kemkominfo, Jakarta, Senin (16/3/2020).

Menurut Menkominfo, tindakan penyebaran informasi yang tidak benar terkait wabah Covid-19 seperti saat ini sangat tidak bertanggung jawab. Disiinformasi itu berpotensi membuat berbagai lapisan masyarakat panik dan takut dalam menghadapi bencana nonalam ini.

Disebutkan, dalam mengatasi informasi hoaks Covid-19 yang beredar di media sosial, Kemkominfo akan menindaklanjutinya bersama dengan para pemilik layanan media sosial. Pasalnya, tugas dan fungsi Kemkominfo sesuai dengan kebijakan yang berlaku tidak bisa melakukan penutupan akun yang terbukti menyebarkan hoaks.

Akan tetapi, Kemkominfo akan memberikan rekomendasi akun-akun mana saja yang terindikasi melakukan penyebaran hoaks sesuai dengan aduan masyarakat dan patroli di media sosial.

Sementara berkaitan dengan konten hoaks yang menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat, maka akan ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum, yakni Kepolisian Republik Indonesia (Polri), bila ada unsur delik pidana yang telah dilanggar oleh pemilik akun penyebar informasi yang tidak benar tersebut.

"Kami memberikan rekomendasi kepada pemilik platform (media sosial) dan pihak penegak hukum. Kemudian mereka (pemilik platform) yang menutup akun tersebut. Bila sifatnya masif dan menimbulkan keresahan publik, maka akan ditindaklanjuti oleh Kepolisian," jelas Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kemkominfo Semuel Abrijani Pangerapan.

Narasi Tunggal dan Positif

Selain menyapu bersih hoaks, pemerintah juga terus mengeluarkan narasi tunggal dan positif untuk disebarkan ke ruang publik dalam meningkatkan literasi masyarakat terhadap informasi terkini terkait Covid-19. Narasi tunggal dan positif tersebut menjadi salah satu upaya lain pemerintah untuk mencegah semakin banyaknya penyebaran Covid-19 di Indonesia.

Menurut Menkominfo, narasi tunggal sendiri secara hierarkis berada pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Narasi tunggal pada tingkat pemerintah pusat dibagi menjadi dua, yakni penanganan secara medis oleh Kementerian Kesehatan dan nonmedis yang terkonsentrasi di Kantor Staf Presiden (KSP) melalui Juru Bicara Penangangan Covid-19.

Sedangkan narasi tunggal pada tingkat pemerintah daerah dikoordinasikan lewat pemerintah provinsi, kota, dan kabupaten. Diharapkan, dinas kesehatan yang memahami tentang medis dan pencegahan Covid-19 menjadi juru bicara pemerintah daerah untuk membangun narasi yang sama dengan pemerintah pusat agar masyarakat tidak terjebak hoaks dan disinformasi.

"Inilah peran dari pemerintah daerah, kita harapkan kalau narasi tunggal dari pemerintah pusat ditransmisikan dan langsung sampai ke rakyat, aman. Tapi kalau belum sampai, ada instrumen daerah untuk meneruskan narasi yang sama, jangan sampai di situ bias," kata Menkominfo.

Sementara itu, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemkominfo Widodo Muktiyo mengatakan pihaknya akan menyebarkan narasi positif terkait kepedulian sesama masyarakat melalui berbagai kanal komunikasi sehingga mampu menumbuhkan rasa kepedulian antarsesama.

Menurutnya, Kemkominfo akan terus membuat berbagai konten yang akan menggugah rasa kepedulian antarmasyarakat dalam menghadapi bencana nonalam ini sehingga muncul gerakan-gerakan sosial untuk bersama-sama menghadapi penyebaran Covid-19. Konten tersebut akan dibuat sesederhana mungkin dan mudah dimengerti oleh masyarakat.

Dengan adanya gerakan bersama yang terjalin dalam melawan Covid-19 di dalam negeri, disinyalir mampu membuat pemerintah lebih mudah menanganinya.

Maka itu, Widodo mengajak seluruh pemangku kepentingan dalam negeri untuk gotong royong mengatasi penyebaran Covid-19, mengingat pemerintah tidak akan mampu berbuat maksimal tanpa adanya dukungan dari seluruh elemen masyarakat.

Adapun kanal komunikasi yang akan digunakan untuk menyebarkan narasi positif ini adalah media sosial dan tatap muka. Menurut Widodo, pihaknya telah menggandeng seluruh pemilik layanan media sosial untuk bersama menghadapi dampak negatif Covid-19.

Dijelaskan, seluruh media sosial yang ada, seperti Facebook, Twitter, Youtube, dan lain sebagainya, akan memberikan informasi positif dalam penanganan Covid-19 yang telah dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah.

Mekanismenya, setiap informasi positif yang disebarkan akan muncul di muka halaman setiap pengguna media sosial sehingga masyarakat yang telah mengaksesnya dapat mengetahui informasi yang benar terkait Covid-19.

"Melalui gadget yang dimiliki, dia (masyarakat) bisa dijangkau dengan informasi yang benar. Ini bagian dari pendekatan dengan media sosial," kata Widodo.

Sedangkan pendekatan tatap muka dilakukan bersama komunitas-komunitas yang rawan terkena hoaks terkait Covid-19. Melalui kegiatan diskusi maupun telekonferensi dengan para anggota komunitas diharapkan akan mampu membuat setiap informasi yang benar terkait Covid-19 dapat tersampaikan.

Pendekatan tatap muka ini, menurut Widodo, perlu dilakukan terhadap masyarakat yang kurang mampu menggunakan teknologi, serta yang sulit mengakses layanan telekomunikasi digital di berbagai daerah.

"Glontoran informasi-informasi positif dari berbagai kanal, baik di media sosial dan tatap muka ini yang bersama-sama sedang dilakukan oleh Kemkominfo," ujarnya.

Portal Resmi Covid-19

Sejalan dengan Kemkominfo, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 juga telah meluncurkan portal www.covid19.go.id sebagai sumber informasi resmi penanggulangan virus Corona di Indonesia, di mana wabah virus tersebut kini menjadi pandemi global.

Dikutip dari laman Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Rabu (18/3/2020), situs tersebut dikembangkan oleh Tim Komunikasi Risiko dan Pelibatan Masyarakat untuk Penanggulangan Covid-19 yang terdiri dari berbagai unsur, yaitu pemerintah, Badan PBB (UNICEF, WHO, dan lain-lain), mitra pembangunan internasional, organisasi masyarakat sipil, dan dunia usaha.

Menurut BNPB, situs ini bertujuan untuk memastikan publik mendapatkan akses pada informasi resmi dan akurat mengenai penanggulangan wabah Covid-19 di Indonesia. Pasalnya, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 sekaligus Kepala BNPB Letjen Doni Monardo menegaskan bahwa situasi darurat global akibat pandemi Covid-19 membuat banyak informasi yang beredar di masyarakat tak semuanya akurat.

“Kami menyadari masyarakat butuh akses pada informasi akurat, cepat, dan terpercaya. Untuk itulah mengapa situs www.covid19.go.id ini dibuat agar bisa menjadi sumber informasi resmi satu pintu,” tegasnya.

Menurut Doni, situs ini selain sebagai sumber rujukan informasi juga menekankan pesan utama, yaitu "Lindungi Diri, Lindungi Sesama". Sebab, Kepala BNPB ini menilai upaya menghadapi Covid-19 hanya bisa dilakukan jika semua bekerja sama dan disiplin mematuhi protokol kesehatan dari pemerintah.

“Di antaranya menjaga jarak aman dengan bekerja, beribadah, belajar dari rumah, serta selalu melakukan praktik kebersihan dasar, khususnya cuci tangan menggunakan sabun,” jelasnya.

Adapun situs www.covid19.go.id memuat pesan tentang tiga langkah penting untuk dilakukan masyarakat, yaitu cara mengurangi risiko penularan, mencari informasi yang benar, dan apa yang perlu dilakukan bila sakit.

Data statistik mengenai jumlah kasus positif Covid-19 terus diperbarui secara real-time dan diharapkan menjadi acuan untuk berbagai pihak, terutama rekan-rekan media dalam pemberitaan mereka.

Di samping itu, ada pula Hoax Buster yang bisa digunakan sebagai acuan untuk menentukan apakah sebuah informasi tentang Covid-19 merupakan berita benar atau hoaks.

“Kami berkomitmen memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab kepada masyarakat. Pengetahuan dan perilaku yang benar adalah elemen penting untuk melawan penyebaran penyakit ini,” kata Doni. (Foto: ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma)