Peringkat 7 Dunia, PANRB Pelajari e-Government Singapura

JPP, SINGAPURA – Indonesia melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terus berusaha meningkatkan penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) atau e-Government untuk mendukung pelayanan publik.

Terkait itu, Delegasi Indonesia yang dipimpin Deputi bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB Rini Widyantini mengunjungi Singapura untuk mempelajari kesuksesan negara Singa tersebut dalam menerapkan SPBE.

“Kami ingin melihat dan berbagi pengetahuan terkait penerapan SPBE di Singapura. Ini dilakukan untuk mempercepat implementasi SPBE di Indonesia,” jelas Rini dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu (21/12/2019).

Menurutnya, Singapura yang menduduki peringkat ke-7 di dunia dalam e-Government Development Index terbukti memiliki sistem yang unggul untuk penerapan SPBE. Rini menceritakan untuk mewujudkan SPBE yang baik di Singapura, langkah dimulai dari rekrutmen sumber daya manusia (SDM).

Untuk menjaring SDM yang berkualitas, baik dalam mendukung pemerintah dan dunia usaha, khususnya bidang teknologi, maka pemerintah Singapura melibatkan beberapa perguruan tinggi, di antaranya Republic Polytechnic (RP) dan Institute of Technical Education (ITE).

Sementara itu, SDM yang telah bekerja dan menjadi aparatur sipil negara (ASN) di Singapura akan diberikan pelatihan dan pembekalan di Civil Service College (CSC).

Selain itu, Singapura juga menerapkan talent scouting atau pencarian bakat yang sesuai dengan kebutuhan pemerintah.

Penerapan e-government sendiri dilakukan oleh GovTech selaku implementing agency dari Smart Nation and Digital Government Office (SNDGO) Singapura. GovTech berfokus pada pengembangan aplikasi, keamanan siber, ilmu data, dan infrastruktur teknologi informasi komunikasi (TIK) pemerintah.

Selain itu, delegasi Indonesia juga mengunjungi pelayanan publik di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Singapura yang memiliki inovasi Kartu Pekerja Indonesia Singapura (KPIS) dan Kartu Pelaut dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Inovasi tersebut dihadirkan untuk memudahkan dalam tracking, kepastian latar belakang pendidikan dan kualifikasi, serta memantau aktivitas dan keterjaminan penghasilan yang layak bagi WNI.

Pada kesempatan tersebut, Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa mengapresi pelayanan KBRI di Singapura. “Kami dapat melihat bagaimana layanan tersebut memanfaatkan teknologi sehingga memudahkan masyarakat,” ujarnya.

Di samping itu, KBRI di Singapura juga melakukan diplomasi ekonomi. “Suatu bentuk diplomasi kepada negara lain untuk memasarkan potensi-potensi ekonomi yang dimiliki Indonesia untuk dipasarkan di negara tujuan sehingga mampu meningkatkan kuantitas ekspor Indonesia,” jelas Diah. (prb)