Sebut Tidak Ada Pelanggaran HAM Berat, Ini Alasan Menko Polhukam

JPP, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan bahwa memang tidak ada pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat saat kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, ada kesimpangsiuran pemberitaan yang beredar di masyarakat terkait pernyataannya tersebut beberapa waktu lalu.

“Salah jika berita mengatakan bahwa ‘Kata Bapak tidak ada pelanggaran HAM di zaman Pak Jokowi’. Banyak pelanggaran HAM. Teroris itu pelanggaran HAM, pembunuhan itu pelanggaran HAM, perampokan itu pelanggaran HAM,” tegas Menko Polhukam di Jakarta, Kamis (26/12/2019).

Menko Polhukam pun menjelaskan kembali mengenai pelanggaran HAM yang tidak terjadi di zaman Presiden Jokowi adalah pelanggaran HAM berat sebagaimana direkomendasikan oleh Komnas HAM.

“Saya bilang, kalau menggunakan ukuran pelanggaran yang ditetapkan oleh Komnas HAM, (maka) tidak ada pelanggaran HAM (berat) yang dilakukan,” ucapnya.

Menurut Menko Polhukam, pelanggaran HAM berat adalah sesuatu yang dilakukan oleh negara secara sengaja, terencana, dan terstruktur.

“Nah pelanggaran HAM (berat) itu ada 12 yang tidak ada di zaman Pak Jokowi,” terangnya. (pol)