Menkominfo: Pemblokiran Situs Film Bajakan untuk Hargai HAKI

:


Oleh Norvan Akbar, Sabtu, 28 Desember 2019 | 18:08 WIB - Redaktur: Admin - 302


JPP, JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate menegaskan pemblokiran situs yang memuat konten bajakan dilakukan untuk menghargai hak atas kekayaan intelektual (HAKI) yang dimiliki bangsa Indonesia ataupun negara lain.

"Negara kita ini sangat menghormati yang namanya kekayaan intelektual. Dan tentu kita juga harus menghormati kekayaan intelektual bangsa-bangsa lain," kata Menkominfo ketika menjawab pertanyaan wartawan dalam acara Open House Natal 2019 di rumahnya, Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu (25/12/2019).

Menkominfo pun mengimbau agar masyarakat Indonesia tidak menyebarkan atau mengonsumsi konten bajakan karena dapat merugikan iklim investasi di Indonesia. 

"Sebagai bangsa nanti bisa dituduh tidak berpihak pada perlindungan kekayaan intelektual," jelasnya.

Menkominfo juga menjelaskan upaya penindakan yang dilakukan oleh pihaknya saat ini lebih mengedepankan teknik persuasif dan belum mengarah pada tindakan hukum. Meskipun demikian, jika pelanggaran tersebut terus berlanjut, pihaknya tidak segan-segan akan melakukan tindakan hukum. 

"Kalau itu berlanjut terus tentu ada tindakan hukum," tegasnya.

Ia pun mengapresiasi kesadaran pemilik atau pengelola laman situs konten bajakan yang memutuskan untuk menutup layanan. Menkominfo berharap bahwa tindakan tersebut dapat membuat masyarakat lebih dewasa dan cerdas dalam memanfaatkan internet.

"Kemkominfo terus mendukung para kreator aplikasi untuk mengembangkan kreativitasnya dengan membuat aplikasi-aplikasi yang baik dan tidak menyebarkan konten-konten ilegal," ujarnya.

Berkaitan dengan platform streaming film dari luar negeri yang digunakan masyarakat Indonesia, Menkominfo tidak mempermasalahkan. Namun, menurutnya, perlu ada aturan yang dibuat terutama untuk menarik pajak dari layanan tersebut. 

"Setiap nilai tambah yang dihasilkan di satu negara ada unsur pajaknya," katanya.

Untuk mengakomodasi hal tersebut, Pemerintah dan DPR tengah merumuskan Undang-Undang Omnibus Law Pajak yang dibuat dengan tujuan agar sistem pajak di Indonesia ramah terhadap investasi.

Di samping itu, Menkominfo juga meminta agar layanan streaming film mau bekerja sama dengan insan perfilman di Indonesia agar lebih banyak konten film lokal yang masuk ke dalam platform tersebut. 

"Kerja sama Netflix dengan perfilman nasional itu harus juga lebih baik," tandasnya. (kom)