Presiden Tegaskan Natuna adalah Teritorial NKRI

JPP, NATUNA - Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa wilayah Kepulauan Natuna merupakan teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kepulauan tersebut beserta perairannya secara administratif termasuk dalam Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, yang menjadi kabupaten terluar di sebelah utara.

Hal itu disampaikan Presiden saat bertemu dengan ratusan nelayan di Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Selat Lampa, Pelabuhan Perikanan Selat Lampa Natuna, Kabupaten Natuna, Rabu (8/1/2020).

"Di Natuna ini ada penduduknya sebanyak 81.000, juga ada bupatinya dan gubernurnya (Kepulauan Riau). Jadi jangan sampai justru kita sendiri bertanya dan meragukan. Dari dulu sampai sekarang Natuna ini adalah Indonesia," tegas Presiden.

Oleh karenanya, Presiden menegaskan tidak ada tawar-menawar terhadap kedaulatan Indonesia atas wilayahnya, termasuk wilayah Kepulauan Natuna.

Terkait dengan insiden masuknya kapal asing yang banyak diberitakan belakangan ini, Kepala Negara menjelaskan bahwa tidak ada kapal asing yang memasuki teritorial Indonesia.

"Tapi kita juga harus tahu apakah kapal negara asing ini masuk (laut) teritorial kita atau tidak. Enggak ada yang masuk teritorial kita. Tadi saya tanyakan ke Panglima TNI, tidak ada," kata Presiden.

"Yang ada (kapal asing) hanya masuk ke Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Itu lewat semua kapal bisa," sambungnya.

Meski demikian, tegas Presiden, di zona tersebut Indonesia memiliki hak atas kekayaan alam di dalamnya dan berhak menggunakan kebijakan hukumnya.

Maka itu, apabila terdapat kapal asing yang memanfaatkan kekayaan alam di dalamnya secara ilegal, Indonesia memiliki hak berdaulat untuk menangkap atau menghalau kapal asing tersebut.

Turut mendampingi Presiden dalam kesempatan tersebut, antara lain Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. (stng)