:
JPP, JAKARTA - Kantor Staf Presiden (KSP) mengawali tahun 2020 dengan formasi tim baru. Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyambut para tenaga profesional yang mulai bergabung di KSP di Lobi Gedung Bina Graha, Komplek Istana, Jakarta, Senin (6/1/2020).
Moeldoko mengingatkan kepada seluruh tenaga profesional di KSP untuk memastikan 32 Program Prioritas Pemerintah tahun ini bukan sekedar sent, namun harus delivered. Sebab saat ini KSP mendapat tugas tambahan sebagai delivered assurance units.
“Pekerjaan ini tidak mudah. Saya tahu Anda semua adalah superman dan superwoman. Tapi yang lebih saya butuhkan adalah superteam,” ujar Moeldoko disambut tepuk tangan staf KSP.
Hingga kini sudah 107 tenaga profesional bergabung di KSP dari sekitar 1.300 pelamar. Beberapa orang lagi akan melengkapi jumlah tim pada awal Februari. “Saat ini kita sudah tutup pintu bagi pelamar baru,” ucap Moeldoko, Selasa (7/1/2020).
Struktur di KSP nantinya akan tetap dibagi dalam lima kedeputian. Masing-masing bertugas untuk mengawal Program Prioritas Pemerintah berdasarkan bidangnya. Seperti infrastruktur, energi, sosial, pendidikan, budaya, pertanian, juga ekonomi.
Selain itu juga mengurus soal hukum, pertahanan, HAM, dan Papua. Berdasarkan Perpres Nomor 83 tahun 2019, salah satu tugas KSP adalah Pengelolaan Strategi Komunikasi di Lingkungan Lembaga Kepresidenan.
Kepala Staf Kepresidenan meminta seluruh staf agar mendengar aspirasi masyarakat dan mencarikan solusi terbaik untuk mereka. Selain itu, Moeldoko juga berharap seluruh tenaga profesional menjunjung tinggi nilai-nilai KSP berupa sikap kolaboratif, loyal, memiliki integritas, handal, dan berorientasi pada publik.
Acara diakhiri dengan penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh karyawan KSP. Didalamnya juga berisi kode etik lembaga yang meliputi aspek religiusitas, integritas, dan profesionalitas. Termasuk mekanisme penanganan bagi yang melanggar.
Moeldoko mengingatkan, seluruh tenaga profesional KSP agar tidak menyalahgunakan statusnya untuk kepentingan-kepentingan yang bisa merugikan nama baik Istana Negara. Setiap enam bulan mereka akan dievaluasi berdasarkan hasil kerja dan integritasnya. (ksp/nbh)