:
Oleh Norvan Akbar, Sabtu, 25 Januari 2020 | 10:23 WIB - Redaktur: Admin - 366
JPP, BATANG - Mal Pelayanan Publik (MPP) telah resmi beroperasi di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo lantas memberi tantangan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk menghadirkan MPP di seluruh kabupaten dan kota di wilayahnya dalam lima tahun.
Menteri Tjahjo meminta seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah untuk studi banding pendirian MPP di Kab Batang, Kab. Banyumas, dan Kab. Kebumen.
"Dalam waktu dua hingga lima tahun, semua daerah tingkat II di Jawa Tengah harus memiliki Mal Pelayanan Publik," tegas Menteri Tjahjo saat peresmian MPP Kab. Batang, yang juga dihadiri oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Kamis (23/1/2020).
MPP Kab. Batang adalah MPP ketiga di Jawa Tengah. Jumlah instansi yang bergabung dalam MPP Batang sebanyak 23 instansi dengan 329 jenis layanan. Pelayanan di MPP antara lain ada layanan perpajakan, BPJS, perbankan, layanan kepolisian, layanan ketenagakerjaan bagi TKI, dan sebagainya.
Jenis pelayanan yang jadi unggulan MPP Kab. Batang adalah SIM Drive Thru. Awalnya, SIM Drive Thru hanya melayani perpanjangan SIM C, yang kemudian ditambah dengan perpanjangan SIM A.
Dengan inovasi ini, pemohon pun tak perlu turun dari kendaraannya dan cukup membawa persyaratan lengkap, menyerahkan ke petugas loket pendaftaran, foto, bayar PNBP, dan langsung bisa mengambil SIM. Estimasi waktu diperkirakan tidak lebih dari 10 menit.
Pengelolaan pusat pelayanan ini, menurut Menteri Tjahjo, harus mampu membentuk Aparatur Sipil Negara (ASN) modern yang memiliki pola pikir untuk berkinerja tinggi. Dengan terintegrasinya layanan, ASN bisa memberikan pelayanan terbaik, sehingga memperkuat daya saing global serta menumbuhkan minat investor.
Kehadiran MPP juga sebagai bentuk nyata reformasi birokrasi. Pemangkasan alur perizinan, tentu akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah tingkat II. Menteri Tjahjo juga meminta kepada instansi paguyuban Kementerian PANRB, yakni BKN, KASN, ANRI, dan LAN, agar bisa membangun birokrasi yang ramping demi pelayanan yang lebih cepat.
"Tujuannya adalah menyejahterakan masyarakat, dan memberi pelayanan terbaik bagi masyarakat," imbuhnya.
Tantangan setelah MPP ini berdiri adalah mempertahankan dan mengembangkannya. Pelaksanaan MPP tidak boleh telat beradaptasi. Dalam beberapa kesempatan, Presiden Joko Widodo mengemukakan arahannya agar sistem pemerintah menggunakan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence.
"Oleh karena itu, pemerintah seharusnya dapat memanfaatkan teknologi dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai bentuk dari pembenahan birokrasi yang selama ini dianggap rumit dan berbelit. Dalam konteks pelayanan publik, juga harus mengikuti perkembangan zaman, sehingga mampu memberikan pelayanan optimal," tandas Menteri Tjahjo.
Di sisi lain, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menginginkan agar menambahkan satu layanan dalam MPP, yakni pengaduan. Ia berharap masyarakat bisa menyampaikan semua aspirasinya melalui berbagai kanal.
Di lingkup Pemprov Jateng, misalnya, warga bisa mengadu melalui SMS, WhatsApp, Instagram, aplikasi LAPOR!, dan menyampaikan langsung. "Tambahi satu pelayanan, kanal pengaduan. Itu ruh kita," ujar Ganjar. (prb)