:
JPP, SURABAYA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan keinginan untuk memastikan bahwa program pengembangan alat utama sistem senjata (alutsista) betul-betul dapat memperkuat industri pertahanan di Indonesia.
Hal itu disampaikan Kepala Negara saat memimpin Rapat Terbatas (ratas) terkait Kebijakan Pengembangan Alutsista di Hanggar Fasilitas Produksi Kapal Selam, PT PAL, Surabaya, Jawa Timur, Senin (27/1/2020).
“Siang hari ini kita akan membahas mengenai strategi besar ke depan terhadap industri strategis pertahanan kita yang terutama berkaitan dengan kebijakan pengembangan pengadaan alat utama sistem senjata,” ujar Presiden.
Setelah melihat bersama-sama kondisi di lapangan, Kepala Negara ingin mempertegas lagi untuk fokus terhadap pembenahan ekosistem industri pertahanan baik yang berkaitan dengan fasilitas pembiayaan bagi BUMN klaster industri pertahanan kemudian juga ketersambungan dengan industri komponen baik itu pendukung maupun bahan baku.
“Termasuk di dalamnya adalah reformasi supply chain dan pengembangan industri lokal untuk mengurangi ketergantungan kita kepada barang-barang impor, juga yang berkaitan dengan peningkatan efisiensi, pembenahan manajemen tata kelola, semuanya,” jelas Presiden.
Flashback pada tahun 2015, Kepala Negara melihat bahwa saat itu tampak seperti tidak ada manajemen di pabrik ini atau workshop ini. Presiden menambahkan bahwa saat itu mesin-mesin berjajaran.
“Saat itu juga langsung saya perintah kepada menteri untuk dibenahi kemudian seingat saya dikucurkan juga setelah itu PMN sebesar 1,5 triliun (rupiah),” ucap Presiden seraya menyampaikan kegembiraan saat masuk kembali ke PT PAL sudah ada perubahan.
Kepala Negara mengakui bahwa dirinya pernah di pabrik sehingga dapat melihat bagaimana manajemen dan tata kelola perusahaan. Hal penting lain, menurut Presiden, adalah perubahan dari product driven kepada market driven.
“Ini penting sehingga kita bisa memproduksi, bukan hanya untuk kepentingan militer, tetapi juga alat-alat pertahanan, tetapi juga menghasilkan produk untuk menghasilkan produk nonmiliter sampai kepada mendorong agar lebih banyak pesanan, order, dari dalam negeri,” ulas Presiden.
Terutama, menurut Kepala Negara, soal belanja pertahanan dalam APBN yang mencapai Rp 127 triliun. Presiden menegaskan bahwa minimal paling tidak seperti di negara lain, 15 tahun industri-industri strategis harus memiliki order atau pesanan.
“Sehingga arahnya, tata kelolanya bisa direncanakan, bisa dibangun sebuah rencana panjang yang baik dan investasinya menjadi lebih terarah,” ujar Presiden.
Turut hadir dalam Ratas kali ini Menko Polhukam Mahfud MD, Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Seskab Pramono Anung, KSP Moeldoko, Menlu Retno Marsudi, dan Menhan Prabowo Subianto.
Tampak pula, Menkeu Sri Mulyani, Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Menkominfo Jhonny G Plate, Menristek/BRIN Bambang Brodjonegoro, Menteri BUMN Erick Thohir, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Kapolri Idham Aziz. (stkb/nbh)