Kemenko Polhukam Dorong K/L Bersinergi Susun Program Kamtibmas

JPP, JAKARTA - Seluruh Kementerian dan Lembaga (K/L) di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) diharapkan dapat bersinergi dalam menyusun program kegiatan dan anggaran tahun 2020, khususnya terkait dengan bidang keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

“Kita harus bersinergi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Menko Polhukam, mengkoordinasikan, menyinkronkan, dan mengendalikan. Oleh karena itu, di awal tahun ini kita coba mengidentifikasi, mungkin saudara-saudara punya program prioritas yang akan menyangkut dengan kementerian lembaga yang lain,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kemenko Polhukam Irjen Carlo B Tewu dalam Rapat Koordinasi Rencana Kerja Kementerian/Lembaga Dengan Prioritas Nasional terkait Bidang Kamtibmas, di Jakarta, Kamis (30/1/2020).

Carlo mengatakan, setiap lembaga pastinya sudah menyusun program kegiatan dan anggaran tahun 2020 sebelum terbentuknya kabinet baru. Oleh karena itu, pasti ada penyesuaian-penyesuaian dan hal ini yang akan diangkat sehingga menjadi program prioritas nasional yang perlu disinergikan.

Misalnya, terkait masalah penanganan terorisme. Carlo mengatakan, Kemenko Polhukam sudah melakukan Rapat Tingkat Menteri yang dipimpin oleh Menko Polhukam Mahfud MD tentang bagaimana menangani masalah Foreign Terrorist Fighter (FTF).

Disampaikan bahwa ada 660 orang berada di luar negeri sebagai pelaku teroris, di mana ada juga istri dan anak-anaknya.

“Kemarin kita sudah membahas dan agak sulit untuk bagaimana kita akan memulangkannya apa tidak, sehingga kita belum mengambil keputusan. Oleh karena itu, kemarin kita rapat memutuskan untuk dikoordinasikan oleh BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) penanganannya. Nah yang seperti ini agar supaya lebih efektif. Demikian juga program-program deradikalisasi,” jelasnya.

Kemudian terkait masalah penanganan narkoba. Carlo menjelaskan bahwa pemerintah sudah mempunyai rencana aksi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba atau P4GN, lalu bagaimana menjadikan itu sebagai program prioritas nasional.

“Oleh karena itu, saya percaya di masing-masing kementerian lembaga di kantor bapak ibu sekalian sudah ada perencanaan, tetapi yang perlu kita angkat dan perlu kita diskusikan adalah yang menjadi prioritas. Sehingga nantinya akan menjadi programnya Kemenko Polhukam, khususnya di Kedeputian V untuk kita men-drive agar supaya ini tidak lagi mandek,” tandas Carlo. (pol)