Menkomdigi Meutya Hafid. (Foto: Bismo Agung/KPM Kemkomdigi)
Jakarta, InfoPublik – Satu tahun sejak dimulainya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menunjukkan capaian nyata dalam mempercepat transformasi digital nasional.
Di bawah kepemimpinan Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, kementerian ini menjadi motor utama pelaksana visi Asta-Cita, khususnya agenda membangun pemerintahan yang efisien, transparan, dan berbasis teknologi digital untuk meningkatkan layanan publik.
Meutya menegaskan bahwa tahun pertama menjadi fase konsolidasi sekaligus lompatan awal menuju kedaulatan digital nasional.
“Kami tidak hanya membangun jaringan dan sistem, tetapi juga membangun kepercayaan publik terhadap layanan digital pemerintah. Setiap capaian harus berdampak langsung bagi masyarakat,” ujar Menkomdigi di Jakarta, pada Rabu (15/10/2025).
Transformasi Layanan Publik Digital
Kemkomdigi berhasil mengintegrasikan lebih dari 240 layanan pemerintah pusat dan daerah melalui Portal Layanan Publik Nasional (PLPN). Program itu memangkas waktu dan biaya layanan administratif hingga 40 persen, serta memperkuat interoperabilitas data antarinstansi lewat sistem Digital Government Backbone (DGB) yang kini menghubungkan 1.200 lembaga pemerintah secara aman dan terenkripsi.
“Kebijakan Presiden Prabowo untuk mempercepat digitalisasi layanan publik kami terjemahkan menjadi kerja nyata lintas instansi,” jelas Meutya.
Pemerataan Akses dan Infrastruktur Digital
Sepanjang 2025, Kemkomdigi melalui Badan Aksesibiltas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) menyelesaikan 6.747 Base Transceiver Station (BTS) 4G di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), melebihi target 6.600 lokasi. Akses internet publik aktif di 27.800 titik—meliputi sekolah, puskesmas, dan kantor desa.
Satelit SATRIA-1 beroperasi penuh dengan kapasitas 150 Gigabyte per second (Gbps) dan keandalan 99,97 persen, sedangkan proyek Palapa Ring menunjukkan SLA 100 persen dengan utilisasi 52,88 persen. Hasil itu memperkuat konektivitas digital dari Sabang hingga Merauke.
Inovasi Cepat dan Regulasi Adaptif
Empat program quick wins, yakni Papua Terkoneksi, Wi-Fi 6/7, Internet Murah, dan e-SIM Nasional, selesai pada 2025.
Papua kini sepenuhnya tersambung jaringan 4G, sementara uji coba Wi-Fi 6/7 telah berjalan di kampus dan balai latihan digital. Program Internet Murah membuka akses frekuensi 700 megahertz (MHz) yang menurunkan biaya akses publik, sedangkan e-SIM Nasional telah diterapkan oleh operator besar setelah lahirnya Peraturan Menteri Komdigi (Permenkomdigi) Nomor 1 Tahun 2025.
Dari sisi kebijakan, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 (PP TUNAS) menjadi regulasi paling strategis karena memperkuat perlindungan anak di ruang digital, selaras dengan semangat pemerintahan Prabowo–Gibran untuk memastikan teknologi tidak meninggalkan aspek kemanusiaan.
Peraturan yang mulai berlaku 1 April 2025 ini mengatur kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) untuk menyediakan fitur verifikasi usia, penyaringan konten negatif, dan pengendalian orang tua. Langkah ini merupakan bagian dari misi Asta Cita pemerintahan Prabowo–Gibran: memastikan transformasi digital tetap berlandaskan nilai kemanusiaan.
“PP TUNAS bukan sekadar regulasi teknis, tapi fondasi moral untuk memastikan ruang digital Indonesia ramah anak dan ramah keluarga,” tegas Menkomdigi.
Regulasi ini juga diintegrasikan dengan Gerakan Literasi Digital Nasional (GNLD), melalui pelatihan dan kampanye daring, Kemkomdigi mengedukasi lebih dari 15 juta peserta tentang keamanan siber, etika digital, dan perlindungan data pribadi.
Dengan demikian, PP TUNAS tidak hanya menjadi payung hukum, tetapi juga alat edukasi nasional bagi orang tua dan anak dalam menghadapi era digital.
Penanganan Konten Negatif Meningkat Signifikan
Sebagai bagian dari penguatan ruang digital yang sehat, Kemkomdigi melalui Direktorat Pengendalian Infrastruktur Digital telah menangani 1.324.712 konten negatif selama periode Januari–September 2025.
Dari jumlah tersebut didapat bahwa 57 persen merupakan konten perjudian daring, 23 persen penipuan digital dan phising, 12 persen pornografi, dan sisanya berupa ujaran kebencian, hoaks, serta konten kekerasan.
Penanganan dilakukan melalui penurunan konten atau takedown otomatis dan manual bekerja sama dengan platform digital global.
Mekanisme baru yang diperkenalkan tahun ini memungkinkan waktu respons turun dari rata-rata 24 jam menjadi hanya enam jam, menjadikan Indonesia salah satu negara tercepat di Asia Tenggara dalam mitigasi konten siber.
Dukungan terhadap Agenda Nasional dan Kolaborasi Lintas Sektor
Sebagai bagian dari pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 4, 5, dan 6 Tahun 2025, Kemkomdigi menyediakan akses Pusat Data Nasional (PDN) untuk program Data Sosial dan Ekonomi Tunggal, melatih pengelola data di sepuluh provinsi, serta menguatkan komunikasi publik pada program swasembada beras.
Kementerian juga cepat menangani mispersepsi kebijakan digital, seperti isu e-SIM, e-sport, dan pembatasan promo daring, melalui klarifikasi transparan dan komunikasi proaktif.
Pengakuan Nasional dan Internasional
Kinerja Kemkomdigi mendapat pengakuan luas, mulai dari Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2024 (Badan Publik Informatif), WSIS Prize 2025 dari International Telecommunication Union (ITU), hingga penghargaan individu untuk Menkomdigi Meutya Hafid melalui CNN Indonesia Leading Women Awards 2025, RA Kartini Awards 2025 dan sejumlah penghargaan lainnya. Prestasi ini menunjukkan bahwa dalam satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran, diplomasi dan kepemimpinan digital Indonesia diakui di kancah global.
“Transformasi digital adalah inti dari arah pembangunan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran. Kami ingin memastikan bahwa kemajuan teknologi tetap berpihak pada manusia,” pungkas Menkomdigi.
_thumb.jpeg)
