Jakarta, InfoPublik - Di sebuah desa kecil di Sulawesi Tengah, sekelompok petani kakao tengah duduk beristirahat di bawah pohon rindang. Mereka bercerita tentang jalan desa yang kini sudah beraspal mulus, mempersingkat waktu tempuh ke pasar dari dua jam menjadi hanya tiga puluh menit.
“Sekarang hasil panen bisa lebih cepat sampai ke kota. Ongkos juga lebih murah,” ujar Ramlah (42), seorang petani perempuan.
Jalan itu dibangun dari proyek infrastruktur yang dibiayai oleh investasi, baik dari pemerintah maupun mitra swasta. Bagi masyarakat desa, investasi mungkin terdengar sebagai istilah jauh dari keseharian.
Namun, sesungguhnya, ia hadir nyata dalam wujud fasilitas publik yang memudahkan hidup sehari-hari, listrik yang masuk ke rumah, jembatan yang menghubungkan desa, hingga pabrik yang memberi lapangan kerja.
Di Karawang, suara mesin pabrik otomotif bergemuruh tanpa henti. Para pekerja, sebagian besar anak muda lulusan SMK, sibuk mengoperasikan peralatan canggih. Bagi mereka, pabrik itu bukan sekadar tempat bekerja, tetapi juga pintu menuju masa depan yang lebih cerah.
“Dulu saya sempat menganggur hampir setahun setelah lulus sekolah. Tapi sejak pabrik ini buka, saya bisa bekerja dan membantu keluarga,” tutur Dwi (23), operator produksi yang kini setiap bulan bisa mengirimkan sebagian gajinya untuk orang tua di kampung.
Pabrik tempat Dwi bekerja adalah salah satu wujud nyata dari realisasi investasi. Angka yang sering muncul dalam laporan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) itu sesungguhnya bertransformasi menjadi lapangan kerja, jalan yang lebih baik, hingga geliat ekonomi baru di sekitar kawasan industri.
Dalam konteks pembangunan ekonomi, investasi merujuk pada penanaman modal untuk menghasilkan keuntungan di masa depan. Di tingkat negara, investasi adalah salah satu komponen utama Produk Domestik Bruto (PDB) selain konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, serta ekspor-impor.
Sejak era Orde Baru, Indonesia telah menjadikan investasi sebagai motor pembangunan. Pada dekade 1970-an, investasi asing mengalir deras ke sektor minyak dan gas. Namun, krisis moneter 1997–1998 sempat memukul arus investasi karena instabilitas politik dan lemahnya kepastian hukum.
Memasuki era reformasi, pemerintah berusaha memperbaiki iklim investasi. Lahirnya berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Penanaman Modal (2007) hingga UU Cipta Kerja (2020), menjadi tonggak penting untuk menarik minat investor.
Dalam 20 tahun terakhir, investasi di Indonesia mengalami diversifikasi. Jika dulu terkonsentrasi pada sektor migas dan manufaktur sederhana, kini investasi meluas ke sektor teknologi, energi terbarukan, ekonomi digital, hingga infrastruktur besar-besaran.
Tenaga Ahli Bidang Ekonomi Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Fithra Faisal Hastiadi mengatakan sektor informal menjadi fokus pemerintah dalam upaya mencapai target investasi di sisa semester kedua tahun ini.
“Ketika industri berkurang, maka yang terjadi, lapangan kerja akan menyusut. Kita saat ini sektor informal lebih besar, yakni 60 persen. Yang menjadi roadmap ke depan bagaimana membesarkan industri di sektor informal,” katanya, Rabu (27/8/2025), dalam kegiatan Diskusi Publik bertajuk “Akankah Realisasi Investasi 2025 Capai Target?”
Sesuai tema diskusi yang diselenggarakan di Rumah Besar Gatotkaca tersebut, Fithra yakin target investasi akan tercapai. Apalagi melihat capaian pada semester I 2025, dimana investasi telah mencapai Rp942,9 triliun atau 49,5 persen dari target Rp1.905,6 triliun. Padahal, Indonesia di tengah tantangan geopolitik dan tekanan ekonomi global.
Ia tak membantah kondisi geopolitik, Trump tarrifs dan lain-lain, menjadi persoalan sendiri dalam capaian penanaman modal asing (PMA) di semester I 2025. “Tapi, ini jadi resiliensi kita juga, karena dari Rp942,9 triliun itu, terdapat Rp432 triliun penanaman modal dalam negeri (PMDN). Artinya, 54,1 persen capaian investasi ditunjang oleh PMDN. Peforma ekonomi domestik setengahnya dari investasi itu. Ekonomi kita cukup resilient,” urainya.
Dalam Asta-Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, persoalan lapangan kerja jelas termaktub dalam misi ketiga, yakni pemerintah berkomitmen menciptakan lapangan kerja berkualitas dengan mendorong pertumbuhan industri kreatif dan melanjutkan pembangunan infrastruktur. Selain itu, pengembangan kewirausahaan ditingkatkan melalui pelatihan dan akses permodalan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Selain itu, pada misi keempat Asta Cita tentang penguatan sumber daya manusia, dijelaskan pemerintah menitikberatkan pada pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan akses terhadap teknologi.
Pemerintah juga mendorong kesetaraan gender dengan meningkatkan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas dalam berbagai sektor pembangunan.
Wakil Ketua Komisi XII DPR Bambang Haryadi mengatakan kerap publik melihat investasi itu hanya dari masuknya investasi dari luar. Padahal, menggerakkan pertumbuhan ekonomi itu juga bisa terjadi dari adanya UMKM.
“Kita harus mengubah stigma di masyarakat soal investasi itu yang secara negatif hanya soal kaum kapitalis. Kami berharap ke depan investasi, termasuk hilirisasi bukan hanya mineral dan Batubara, tapi juga ada hilirisasi UMKM seperti membuat keripik pisang misalnya,” jelas Bambang.
Namun, investasi tidak datang begitu saja. Investor memerlukan kepastian hukum, regulasi yang ramah, birokrasi yang efisien, serta stabilitas politik. Indonesia dalam beberapa tahun terakhir berusaha memperbaiki iklim investasi dengan lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja, penyederhanaan perizinan melalui OSS (Online Single Submission), serta insentif fiskal bagi sektor strategis.
Komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan memperbaiki regulasi adalah kunci agar investor merasa aman menanamkan modalnya.
Bambang juga tak menampik pentingnya deregulasi untuk meningkatkan PMA. Ia mengaku sudah banyak menerima tamu dari anggota parlemen sejumlah negara, seperti Tiongkok, Norwegia, Rusia, dan Singapura. Mereka berharap dapat dimudahkan berinvestasi di Indonesia.
“Kita berikan ruang kepada mereka untuk berkontribusi berinvestasi di berbagai sektor. Kita dari sisi poilitiknya mendukung untuk memeberikan ruang kepada mereka. Tainggal bagaimana pemerintah yang akan Menyusun skema investasinya, apakagh itu B to B atau G to G, itu ranah perintah,” jelas Bambang.
Optimistis akan Target Investasi
Setiap tahun, pemerintah menargetkan masuknya investasi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, yang terpenting bukan hanya janji atau komitmen, melainkan realisasi—modal yang benar-benar masuk dan diputar di lapangan.
Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi, Todotua Pasaribu, dengan tegas menyatakan bahwa target realisasi investasi 2025 akan tercapai. “Jika pertanyaannya, realisasi investasi 2025 bisakah mencapai target? Dengan confidence kita nyatakan bisa,” ungkap Todotua.
Selain didasari data yang sudah masuk, Todotua Pasaribu mengatakan bahwa dari pemerintahan, kepemimpinan Presiden sendiri memang endorsement-nya terasa punya niatan yang besar untuk itu bisa terjadi, dan pergerakan-pergerakan angka terlihat sangat signifikan. "Semester pertama kita bisa naik 35 persen,” ungkap Todotua.
Target investasi Indonesia tahun 2025 sebesar Rp1.905,6 triliun, sementara realisasi investasi pada semester I 2025 mencapai Rp942,9 triliun atau 49,5 persen dari target tahun ini.
Pencapaian target investasi tersebut sangat mungkin terealisasi. “Ya, sangat mungkin terjadi, karena kalau kita lihat Rp942,9 triliun atau 49,5 persen dari target yang berhasil dicapai pada semester satu, lebih banyak terkendala faktor geopolitik. Sehingga untuk mencapai Rp1.906 triliun yang merupakan target tahun ini, sangat mungkin bisa kita kejar. Karena kalau kita lihat dari trajectory-nya, itu mengarah lebih positif di semester dua,” ungkap Fithra.
Sisa target investasi sebesar Rp962,7 triliun yang perlu direalisasikan pada paruh kedua tahun ini dapat dicapai bila Indonesia mampu mengoptimalkan komitmen investasi dari negara mitra yang selama ini sudah memiliki rekam jejak baik.
Selama ini, hubungan investasi antara Indonesia dan sejumlah negara investor berjalan baik. Jepang misalnya, sekitar 70 persen komitmen investasi berhasil diwujudkan.
"Nah, meniru contoh baik itu, Indonesia harusnya juga bisa melakukan hal serupa dengan Tiongkok, yang hingga saat ini realisasi investasinya masih sekitar 30 persen,” ungkap Fithra.
Realisasi investasi tersebut juga akan berdampak pada penciptaan lapangan kerja. Jika pada semester satu saja sudah 1,25 juta tenaga kerja, ekspektasinya bisa 3,5–3,6 juta tenaga kerja. Beberapa sektor yang menjadi daya tarik antara lain sektor industri logam, mineral, pertambangan, transportasi, pergudangan, telekomunikasi, pertanian dan sektor jasa lainnya.
Masa Depan Pembangunan
Menjelang usia 80 tahun kemerdekaan, Indonesia bercita-cita menjadi negara maju pada 2045. Untuk mewujudkan “Indonesia Emas,” investasi menjadi faktor yang tak terelakkan. Tanpa tambahan modal dan teknologi, pembangunan bisa terhambat.
Bagi Ramlah dan para petani di Sulawesi, investasi bukanlah istilah di meja rapat pejabat, melainkan kenyataan yang mengubah kehidupan sehari-hari. Jalan beraspal baru, pasar yang ramai, dan harga jual yang lebih baik adalah bukti nyata bahwa investasi adalah fondasi pembangunan bangsa.
Bagi masyarakat awam, realisasi investasi mungkin sekadar angka di laporan. Namun, bagi Dwi di Karawang investasi berarti kesempatan, penghasilan, dan harapan baru.
Di balik triliunan rupiah yang dilaporkan pemerintah, tersimpan cerita manusia: pekerja yang kini punya masa depan, desa yang lebih hidup, dan bangsa yang melangkah lebih dekat menuju cita-cita Indonesia Emas 2045.
Inilah wajah investasi. Ia bukan hanya deretan angka triliunan rupiah yang tercatat di laporan resmi pemerintah, melainkan cerita tentang perubahan kehidupan masyarakat. Dari desa terpencil hingga kota megapolitan, dari lahan pertanian hingga pusat data digital, investasi menjadi fondasi pembangunan bangsa.
Menjelang usia 100 tahun kemerdekaan, Indonesia menargetkan masuk dalam kelompok negara maju dengan pendapatan per kapita di atas USD13.000. Untuk mewujudkan visi ini, Indonesia membutuhkan pertumbuhan ekonomi rata-rata 6–7 persen per tahun.
Pertumbuhan setinggi itu tidak mungkin tercapai tanpa dukungan investasi yang kuat, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Investasi akan menjadi fondasi Indonesia Emas 2045.
Investasi harus diarahkan ke sektor yang punya multiplier effect tinggi, seperti pangan, energi, dan teknologi. Investasi bukan hanya mengejar angka, tapi juga harus berorientasi pada keberlanjutan dan pemerataan.
_thumb.jpg)
_thumb.jpeg)
