Sejumlah pedagang menata barang dagangannya di Pasar Tanah Abang, Jakarta, Rabu (2/7/2025). Menteri Keuangan Sri Mulyani memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 di kisaran 5 persen atau lebih rendah dibandingkan asumsi dalam APBN 2025 yang ditetapkan sebesar 5,2 persen. ANTARA FOTO/Fauzan/bar
Jakarta, InfoPublik - Pada semester pertama 2025, ekonomi global diliputi ketidakpastian akibat perang tarif antara AS dan negara mitra dagangnya, perlambatan ekonomi Tiongkok, serta stagnasi di Eropa.
Konflik geopolitik seperti Rusia-Ukraina dan Iran-Israel turut memperburuk situasi, menekan investasi dan perdagangan internasional.
Di tengah tekanan global ini, Indonesia berhasil mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 4,87% pada triwulan I, didukung oleh konsumsi domestik dan belanja negara. Pemerintah memberikan berbagai stimulus seperti insentif pajak dan subsidi untuk menjaga daya beli masyarakat.
Sementara itu, perekonomian dunia masih belum sepenuhnya pulih seperti level sebelum pandemi. Perekonomian Amerika Serikat melambat dari 2,5 persen (yoy) pada triwulan IV 2024 menjadi 2,1 persen (yoy) pada triwulan I 2025.
Di kawasan Eropa, pertumbuhan ekonomi cenderung melemah dari 1,44 persen (yoy) pada triwulan keempat 2024 menjadi 1,41 persen (yoy) pada triwulan I 2025.
Perekonomian Tiongkok juga cenderung stagnan akibat krisis di sektor properti, serta permintaan domestik yang masih lemah dan diperparah dengan kebijakan tarif perdagangan dengan Amerika Serikat.
Dengan berbagai ketidakpastian tersebut, proyeksi pertumbuhan global 2025 diperkirakan hanya sebesar 2,8 persen (yoy) dalam World Economic Outlook yang diterbitkan IMF pada bulan April 2025, diturunkan dari proyeksi bulan Januari 2025 yang sebesar 3,3 persen. World Bank, dalam Global Economy Prospects bulan Juni 2025, menurunkan proyeksi pertumbuhan global dari perkiraan di bulan Januari 2025 yang sebesar 2,7 persen (yoy) menjadi hanya 2,3 persen (yoy).
“Pelaksanaan APBN 2025 luar biasa menantang, tetapi kami tetap berusaha menstabilkan dan menjaga APBN tetap kredibel dan menjadi instrumen yang dapat diandalkan guna melaksanakan program – program prioritas Pemerintah," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani di Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI dalam Pelaporan Realisasi Semester I APBN TA 2025, Selasa (1/7/2025).
Kinerja APBN hingga Semester I Tahun 2025 menunjukkan peran sentralnya sebagai instrumen utama dalam menjaga stabilitas dan mendukung pemulihan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global yang tinggi.
Pada triwulan I tahun 2025, pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 4,87 persen (yoy), termasuk salah satu yang tertinggi di antara negara – negara G20.
Pertumbuhan tersebut ditopang oleh konsumsi masyarakat selama Ramadan dan Idulfitri serta Belanja Negara yang diarahkan untuk menjaga daya beli dan mendukung sektor produktif.
Pemerintah memberikan stimulus dalam menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas perekonomian di triwulan I tahun 2025 berupa diskon listrik, insentif pajak penghasilan untuk karyawan di sektor padat karya, insentif perpajakan untuk properti, serta diskon tiket untuk hari Raya Nyepi dan Idulfitri.
Memasuki triwulan II tahun 2025, dampak perekonomian global sangat kuat yang ditandai sektor manufaktur mulai mengalami tekanan. Sebagai respons, Pemerintah kembali memberikan paket stimulus pada bulan Juni dan Juli 2025.
Kelima insentif tersebut mencakup insentif berupa diskon tarif transportasi, diskon tarif tol, penebalan bantuan sosial, bantuan subsidi upah, serta perpanjangan diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).
Dengan akselerasi pelaksanaan program-program Pemerintah pada triwulan II tahun 2025 serta terjaganya indikator ekonomi tersebut maka diharapkan perekonomian nasional diperkirakan tetap dijaga dan diakselerasi pada semester I tahun 2025 mencapai sekitar 5 persen.
Inflasi domestik juga tetap terkendali dan berada pada targetnya terutama didukung oleh terkendalinya harga pangan.
“Kondisi ini memberikan ruang kebijakan yang lebih optimal untuk menjaga stabilitas makroekonomi sekaligus mendukung kesinambungan pertumbuhan ekonomi ke depan,” ujar Menkeu.
Beberapa kondisi tersebut tentunya berpengaruh terhadap kinerja pelaksanaan APBN di paruh pertama tahun 2025.
Dinamika pendapatan negara pada Semester I tahun 2025 dipengaruhi dari berbagai faktor yaitu perekonomian global, harga komoditas, maupun kebijakan pemerintah.
Resiliensi ekonomi domestik yang terjaga menopang pendapatan negara pada paruh pertama tahun 2025 di tengah harga komoditas yang termoderasi.
Kinerja pendapatan negara yang di awal tahun mengalami tekanan tumbuh semakin baik pada Triwulan II 2025. Secara akumulatif, realisasi pendapatan negara Semester I tahun 2025 mencapai Rp1.210,1 triliun atau 40,3 persen terhadap APBN tahun 2025.
Kontribusi dalam pencapaian pendapatan negara ini bersumber dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan penerimaan hibah.
Kinerja pendapatan negara pada Semester I tahun 2025 dipengaruhi oleh berbagai faktor. Dari sisi penerimaan perpajakan, kinerja sepanjang Semester I tahun 2025 dipengaruhi oleh kebijakan pengenaan tarif PPN 12 persen secara terbatas untuk barang mewah, implementasi tarif efektif rata-rata PPh Pasal 21, peningkatan restitusi PPh dan PPN, fluktuasi harga beberapa komoditas (seperti harga minyak mentah Indonesia/ICP, harga minyak kelapa sawit mentah/ CPO, dan harga batubara), relaksasi ekspor, serta kebijakan pelunasan cukai hasil tembakau.
Di sisi lain, kinerja PNBP terutama dipengaruhi oleh fluktuasi harga komoditas dan volume produksi sumber daya alam.
Selain itu, peralihan pengelolaan setoran dividen BUMN ke Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) turut memengaruhi kinerja PNBP. Adapun penerimaan hibah dikontribusikan baik penerimaan hibah dalam negeri maupun luar negeri.
Selanjutnya, realisasi Belanja Negara pada semester I 2025 mencapai Rp1.407,1 triliun atau 38,9 persen terhadap pagu APBN tahun 2025, atau tumbuh 0,6 persen apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Negara pada periode yang sama tahun sebelumnya.
Realisasi Belanja Negara tersebut terdiri dari realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.006,5 triliun (37,3 persen dari pagu APBN tahun 2025) dan realisasi Transfer ke Daerah sebesar Rp400,6 triliun (43,5 persen dari pagu APBN 2025).
Realisasi Belanja Pemerintah Pusat pada semester I tahun 2025 antara lain untuk meningkatkan kualitas belanja melalui kebijakan yang antara lain berfokus pada: (1) akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan; (2) efisiensi pada belanja operasional dan non operasional pemerintahan khususnya belanja barang seiring dengan pemanfaatan TIK; (3) belanja modal untuk mendukung mobilitas dan produktivitas dalam rangka percepatan transformasi ekonomi; (4) peningkatan kualitas SDM melalui pembangunan Sekolah Unggulan, sekolah rakyat, revitalisasi sekolah dan makan bergizi gratis (MBG); dan (5) penguatan reformasi Subsidi dan perlindungan sosial agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan. Adapun untuk Transfer ke Daerah, realisasi pada semester I tahun 2025: (1) peningkatan penerimaan negara yang dibagihasilkan melalui DBH; (2) peningkatan alokasi DAU; dan (3) kinerja pemerintah daerah dalam memenuhi persyaratan penyaluran anggaran.
Sejalan dengan target pertumbuhan ekonomi di Indonesia, pengelolaan pembiayaan anggaran dilaksanakan dengan tetap menjaga kesehatan APBN dan kesinambungan fiskal.
Berbagai tantangan global tetap perlu diwaspadai dan Pemerintah tetap harus pruden dalam melaksanakan APBN agar capaian atas target defisit anggaran tetap terjaga.
Seiring dengan kinerja Pendapatan Negara dan Belanja Negara maka postur APBN sampai dengan semester I tahun 2025 mengalami defisit sebesar 0,81 persen terhadap PDB.
Situasi perekonomian global yang sangat dinamis memerlukan antisipasi yang cermat terhadap prospek pertumbuhan ekonomi. Dalam World Economic Outlook edisi April 2025, IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global tahun 2025 hanya mencapai 2,8 persen, turun 0,5 poin persentase dibandingkan proyeksi sebelumnya di bulan Januari 2025.
Arah kebijakan tarif dan dampaknya pada arus perdagangan global akan terus menjadi faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi global.
Selain itu, eskalasi konflik geopolitik seperti konflik Rusia-Ukraina, serta konflik Iran-Israel turut menambah kompleksitas yang berdampak pada volatilitas harga komoditas dan sektor keuangan global.
Selain risiko eksternal, tantangan struktural juga membayangi prospek jangka menengah. Perubahan iklim dan demografi di sejumlah negara berpotensi menekan pertumbuhan jangka panjang dan meningkatkan tekanan fiskal.
Perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan, membuka peluang peningkatan produktivitas, namun juga menimbulkan tantangan berupa disrupsi pasar tenaga kerja.
Prospek pertumbuhan yang lemah serta tingginya beban bunga utang di tengah kondisi keuangan global yang ketat meningkatkan risiko instabilitas sosial, khususnya di negara berkembang.
Dalam konteks ini, menjaga kesehatan APBN menjadi sangat penting sebagai instrumen utama dalam menjaga stabilitas makroekonomi, menopang daya tahan perekonomian nasional, serta mendorong pencapaian target pembangunan di tengah ketidakpastian global yang terus berlanjut.
Kinerja perpajakan tahun 2025 dipengaruhi oleh proyeksi ekonomi nasional, fluktuasi harga komoditas utama, implementasi reformasi perpajakan, kebijakan perbaikan administratif, serta upaya pengawasan kepatuhan Wajib Pajak, baik dari kegiatan pengawasan, pemeriksaan, penagihan, penegakan hukum, serta edukasi.
Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai diperkirakan akan tumbuh positif didukung oleh kebijakan penguatan basis penerimaan dan extra effort pengawasan.
Kinerja PNBP pada semester II tahun 2025 diperkirakan akan didorong oleh pendapatan Kekayaan Negara yang Dipisahkan (KND) dari setoran dividen BUMN serta pendapatan layanan dari beberapa K/L.
Sementara itu, pendapatan SDA masih akan mengalami tekanan terutama pada PNBP SDA Migas dan Nonmigas. Namun demikian, secara keseluruhan sampai dengan akhir tahun 2025, PNBP diperkirakan masih mampu melebihi target APBN 2025.
Pada prognosis Belanja Negara semester II tahun 2025 diperkirakan akan mencapai Rp2.120,4 triliun atau 58,6 persen dari alokasinya di dalam APBN 2025.
Hal ini dipengaruhi terutama oleh rangkaian pelaksanaan kebijakan yang suportif dan antisipatif antara lain dengan melanjutkan berbagai progam prioritas Pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis, pembangunan sekolah unggulan, pembangunan dan pelaksanaan sekolah rakyat, melanjutkan pemberian bantuan dan subsidi, serta pemberian Dana Insentif Fiskal TA berjalan untuk pengendalian inflasi daerah (ketahanan pangan, penurunan stunting, dan kemiskinan ekstrem).
Dengan memperhatikan strategi fiskal serta outlook Pendapatan Negara dan Belanja Negara, maka defisit anggaran sampai akhir tahun 2025 diperkirakan akan berada pada level 2,78 persen terhadap PDB atau lebih tinggi dari target APBN.
Kebijakan defisit tersebut diikuti kebijakan Pembiayaan Anggaran dengan komitmen menjaga kewaspadaan atas dinamika global terutama di pasar keuangan yang sangat tidak stabil (volatile).
_thumb.jpeg)
_thumb.jpg)
