Jakarta, InfoPublik – Menjelang Hari Raya Iduladha dan libur sekolah pertengahan tahun, pemerintah pusat bersinergi dengan pemerintah daerah untuk meredam potensi lonjakan inflasi. Langkah cepat, adaptif, dan kolaboratif ditempuh guna memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga di tengah meningkatnya permintaan kebutuhan pokok dan logistik.
Untuk itu, pemerintah pusat mengimbau seluruh pemerintah daerah (Pemda) untuk mewaspadai potensi lonjakan inflasi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional, khususnya Hari Raya Iduladha 1446 Hijriah. Pemda diminta menerapkan strategi yang efektif dan adaptif guna menjaga stabilitas harga di masing-masing wilayah.
Kolaborasi yang sinergis antara pemerintah pusat dan daerah dinilai menjadi kunci pengendalian inflasi secara merata hingga ke pelosok negeri.
Inflasi sendiri terjadi ketika harga barang dan jasa mengalami kenaikan secara umum. Menjelang Iduladha, sejumlah faktor diketahui dapat memicu inflasi, antara lain:
- Lonjakan Permintaan: pembelian hewan kurban, bahan makanan, dan kebutuhan rumah tangga meningkat tajam secara bersamaan, mendorong kenaikan harga.
- Stok Terbatas dan Distribusi Terhambat: tidak semua daerah memiliki ketersediaan stok hewan kurban atau bahan pokok yang cukup. Hambatan logistik juga menambah biaya distribusi.
- Kenaikan Ongkos Transportasi saat Mudik: lonjakan arus mudik menyebabkan peningkatan tarif transportasi dan ongkos distribusi barang.
- Aktivitas Ekonomi Musiman: momen Iduladha kerap dianggap sebagai “musim ramai”, di mana pedagang menaikkan harga secara musiman.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, menekankan pentingnya pemerintah daerah untuk rutin turun langsung ke pasar guna memantau harga dan memetakan potensi lonjakan harga komoditas.
“Pemerintah daerah diharapkan menjalankan langkah antisipatif yang responsif, tepat sasaran, dan adaptif untuk mencegah kenaikan inflasi sebelum berdampak signifikan terhadap masyarakat,” ujar Tomsi saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025, di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Rabu (4/6/2025).
Selain intervensi harga melalui operasi pasar, Tomsi juga mendorong pemerintah daerah untuk menjalankan program penanaman cabai rawit dan komoditas pangan strategis lainnya guna memperkuat ketahanan pangan lokal dan menekan tekanan harga dalam jangka panjang.
Menindaklanjuti hal itu, Wakil Bupati Tanah Datar, Sumatra Barat, Ahmad Fadly, meminta organisasi perangkat daerah segera mengimplementasikan instruksi dari Kemendagri. Ia menekankan perlunya kejelian dalam memanfaatkan peluang bantuan dari pemerintah pusat.
Sementara itu, Pemerintah Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, menggelar pasar murah untuk mengurangi dampak inflasi dan lonjakan harga menjelang Iduladha 1446 Hijriah. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan Kota Banjarbaru, Abdul Malik, menyebut kegiatan tersebut sebagai bentuk sinergi lintas pemangku kepentingan dalam menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan ekonomi.
“Pasar murah bukan hanya sekadar transaksi, tapi juga bentuk kepedulian sosial agar masyarakat bisa mendapatkan bahan pokok dengan harga terjangkau,” jelasnya. Ia berharap kegiatan ini bisa menjadi gerakan berkelanjutan, bukan hanya program musiman.
Langkah serupa juga dilakukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang menggelar pasar murah. Sekretaris Daerah Kalbar, Harisson, menyatakan kegiatan ini sebagai bentuk nyata antisipasi kenaikan harga menjelang hari besar keagamaan, serta bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan di tingkat daerah.
“Kami terus berkoordinasi dengan kabupaten/kota dan pelaku usaha agar harga pangan strategis tetap terjangkau dan tersedia,” ujarnya.
Di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, pemerintah daerah mengadakan Gerakan Tanam Cabai Nasional sebagai bagian dari implementasi Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025. Bupati Sambas menyebut cabai sebagai komoditas penting dalam rumah tangga, sehingga gerakan tanam cabai di tingkat keluarga dinilai tepat sasaran.
“Ajak setiap rumah tangga menanam lima pot cabai agar harga bisa dikendalikan. Jangan hanya seremoni, tapi perlu keseriusan dan doa agar tanaman tumbuh subur,” ujarnya.
Langkah strategis juga diambil oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, dengan menerapkan Strategi 4K yang meliputi: Ketersediaan pasokan, Keterjangkauan harga, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi yang efektif. Menurut Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Lumajang, strategi ini merupakan formula nasional dalam mengantisipasi gejolak harga menjelang hari besar.
“Koordinasi lintas perangkat daerah dan peningkatan komunikasi publik akan terus diperkuat untuk menghindari spekulasi pasar,” jelasnya.
Pemerintah Kota Padang, Sumatra Barat, turut menegaskan komitmen membangun sistem pengendalian inflasi yang adaptif dan berkelanjutan. Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, mendorong Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) memperkuat pemantauan terhadap komoditas penyumbang inflasi seperti daging, beras, cabai, dan bahan bakar minyak.
“Pemantauan intensif harus dilakukan di pasar utama agar tidak terjadi kelangkaan maupun lonjakan harga,” tegasnya.
Pemerintah Provinsi Riau juga menyatakan kesiapan penuh dalam mendukung strategi pusat. Asisten III Sekretariat Daerah Riau, Elly Wardhani, mengatakan bahwa pengendalian inflasi harus dilakukan secara kolaboratif, melibatkan pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat.
“Pemprov Riau akan memanfaatkan sistem digital dalam pemantauan harga dan distribusi barang. Digitalisasi menjadi kunci dalam merespons gejolak pasar secara cepat,” katanya.
Inflasi Masih Terkendali
Di tingkat nasional, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa inflasi Indonesia masih terkendali dengan angka 1,95 persen year-on-year (YoY), sesuai dengan target pemerintah.
Namun demikian, beberapa provinsi seperti Papua Pegunungan tercatat memiliki inflasi tinggi, mencapai 5,96 persen YoY. Mendagri mengingatkan agar pemerintah daerah terus memantau perkembangan harga dan mengambil langkah antisipatif.
“Target inflasi nasional berada pada kisaran 2,5 persen dengan toleransi plus-minus 1 persen. Jika ada daerah yang melebihi batas atas, harus segera dilakukan evaluasi dan langkah korektif,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, menyatakan bahwa inflasi yang terkendali merupakan syarat penting bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
“Inflasi yang tinggi dapat menggerus pendapatan riil, menurunkan daya beli, dan berdampak terhadap indikator pembangunan seperti kemiskinan dan daya saing,” ujarnya.
Rachmat menambahkan bahwa stabilitas inflasi perlu dijaga agar tidak menghambat pertumbuhan ekonomi dalam jangka menengah dan panjang.
_thumb.jpeg)
_thumb.jpg)
