:
Oleh DT Waluyo, Kamis, 16 Februari 2023 | 08:30 WIB - Redaktur: Taofiq Rauf - 5K
Jakarta, InfoPublik - Tiga tahun dengan intensitas hujan yang tinggi di tanah air, demikian rilis prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) terakhir, bakal berlalu. Itu terjadi karena fenomena La Nina, menunjukkan tanda-tanda melemah untuk selanjutnya menghilang.
"Kondisi La Nina yang tiga tahun masih mempengaruhi musim di Indonesia, dalam waktu ke depan ini akan mulai mengarah ke kondisi normal atau netral," kata Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Dodo Gunawan, saat konferensi pers Kick-Off Meeting World Water Forum (WWF) ke-10 di Jakarta Convention Center (JCC), Rabu (15/2/2023).
Buntut dari berakhirnya La Nina atau fenomena Suhu Muka Laut (SML) di Samudera Pasifik bagian tengah mengalami pendinginan di bawah kondisi normalnya itu, adalah datangnya musim kemarau 2023 yang lebih kering dibandingkan tiga tahun terakhir. Artinya, selain panas, masalah yang bakal dihadapi adalah terkait ketersediaan air baku, yang sangat dibutuhkan, khususnya di sektor pertanian.
Mengantisipasi hal itu, Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), pun bersiap sejak dini. Sejumlah langkah dijalankan. Antara lain, demikian ungkap Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR Jarot Widyoko, pihaknya saat ini tengah menginventarisasi sarana prasarana yang sudah ada untuk pengelolaan air.
"Semua sumber air kami inventarisasi, antara lain kami memastikan pemanfaatan volume air di bendungan, dengan cara mengatur volume di bendungan semaksimal mungkin. Untuk itu yang sangat diperlukan adalah pengoperasian pintu-pintu bendungan," kata Jarot dalam konferensi pers di sela-sela acara Kick-off meeting World Water Forum ke-10, Rabu (15/2/2023).
Jarot memberikan contoh, jika suatu daerah masih terjadi hujan, maka pintu bendungan akan dibuka untuk bisa mengurangi banjir. "Tetapi juga kalau daerah tersebut sudah masuk di dalam musik kemarau, kami akan tutup," jelasnya.
Dikatakan Jarot, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono telah membentuk Unit Pengelola Bendungan (UPB) guna mensiagakan semua bendungan yang ada untuk meminimalisir dampak kekeringan.
Selain bendungan, Jarot menyatakan, Pemerintah melalui Kementerian PUPR juga melakukan kegiatan operasi dan pemeliharaan seluruh sumur eksisting yang ada, yakni sekitar 3.230 titik di 20 provinsi dan merehabilitasi sumur-sumur eksisting sebanyak 25 titik di 12 provinsi.
Hal tersebut menurut Jarot perlu dilakukan karena tidak semua provinsi di Indonesia memiliki sumber air yang memadai seperti bendungan untuk menunjang kebutuhan masyarakat di musim kemarau.
"Oleh karenanya, Kementerian PUPR juga menyiapkan skenario untuk melakukan pengeboran sumur-sumur baru di daerah kering air. Belum tentu di wilayah-wilayah 31 provinsi tadi di bulan Agustus ada sumber-sumber airnya. Maka kami koordinasi dengan Kementerian ESDM, di situ ada CAT (cekungan air tanah) atau tidak," kata Jarot.
Dikatakan Jarot, Kementerian PUPR melalui Ditjen Sumber Daya Air akan mulai bergerak mengebor titik-titik yang diprediksi akan terjadi kekeringan pada Maret 2023. "Kurang lebih 37 titik di 19 provinsi. Jadi ini jangan sampai sudah terjadi kekeringan, kami baru bergerak," kata Jarot. (*)
Foto: Pemerintah menyiagakan bendungan dan sumur sebagai antisipasi kemarau panjang 2023 (Dok. Kementerian PUPR)
