APBN yang semakin Sehat

Jakarta, InfoPublik – Cuaca di Indonesia, khususnya Ibu Kota Jakarta pada akhir Januari dan awal Februari 2023, diselimuti mendung. Laman resmi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) (https://www.bmkg.go.id) per 31 Januari 2023, secara eksplisit menyebut kondisi berawan pada pagi dan hujan sedang pada siang dan hujan ringan di malam hari.

Seiring waktu, kondisi itu akan berangsur mereda, bahkan akan berbalik ke arah kering (kemarau) yang diprakirakan akan dimulai pada April - Mei 2023 mendatang.

Di tengah prakiraan cuaca yang kurang bersahabat itu, tersiar kabar melegakan dari Menteri Keuangan (Menkeu)) Sri Mulyani. Menurutnya, Kinerja APBN 2022 menunjukkan angka positif. “Kinerja (APBN 2022) positif tersebut tercermin dari realisasi belanja yang mencapai Rp3.090,75 triliun. Itu artinya tumbuh 10,92 persen dibandingkan tingkat belanja 2021,” ungkap Menkeu dalam Konferensi Pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Hasil Rapat Berkala KSSK I Tahun 2023 di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Jakarta, Selasa (31/01/2023).

Menkeu menggambarkan APBN 2022 telah bekerja keras. Selain berperan penting dalam melindungi rakyat, juga sekaligus menjaga momentum pemulihan ekonomi. Pada saat yang sama, APBN 2022 juga menunjukkan kinerja yang sehat dan sustainable atau berkelanjutan. Itu tergambar dari daya beli masyarakat yang terus terjaga. Ini ditopang kenaikan subsidi terutama untuk Bahan Bakar Minyak dan energi yang sangat besar. Lebih dari tiga kali lipat dari Rp152 triliun ke Rp555 triliun.

APBN 2022 juga telah menopang pemulihan ekonomi melalui dukungan subsidi dan kompensasi, penebalan bantuan sosial, dukungan proyek strategis nasional, penurunan stunting dan pengentasan kemiskinan ekstrem, dukungan program Jaminan Kesehatan Nasional, serta perbaikan layanan publik.

Meningkatnya belanja APBN (tumbuh 10,92 persen), berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya dunia usaha pun mulai bangkit lebih kuat sehingga memberikan dampak positif terhadap pendapatan negara di APBN.

Kemenkeu mencatat, realisasi pendapatan negara mencapai Rp2.626,42 triliun atau 115,90 persen dari target APBN yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022. “Kenaikan pendapatan itu tumbuh 30,58 persen year on year (YoY) dibandingkan pendapatan 2021. Jadi itu kenaikan yang sangat tinggi,” tandas Menkeu.

Menkeu menjelaskan, kinerja pendapatan negara yang kuat dan sangat tinggi itu dipengaruhi oleh pemulihan ekonomi, aktivitas ekonomi yang menguat dan juga tingginya harga komoditas, serta dilaksanakan langkah-langkah reformasi perpajakan yang terus dilakukan secara konsisten.

Kombinasi dari pendapatan negara yang tumbuh kuat dan belanja negara yang tumbuh positif berdampak pada pengendalian resiko fiskal tahun 2022 yang sangat baik, solid, dan tercermin pada defisit APBN yang sebesar 2,38 persen dari PDB atau Rp464,33 triliun. Realisasi defisit APBN ini jauh lebih kecil dari target Perpres 98/2022 yaitu tadinya perkirakan 4,5 persen dari PDB.

Dengan defisit yang jauh lebih rendah dari target awal, maka rasio utang pemerintah juga mengalami penurunan dari 40,74 persen dari PDB pada akhir 2021 menjadi 39,57 persen dari PDB pada akhir 2022. Selain itu, dari sisi keseimbangan primer APBN yang sebelumnya mengalami kenaikan dan negatif sangat besar, saat ini juga makin mengecil dan menuju netral atau positif.

Dengan kinerja APBN yang sangat baik tersebut, dapat dimaknai bahwa APBN 2022 merupakan instrumen untuk meredam gejolak atau shock absorber, telah berfungsi optimal di dalam meredam berbagai syok atau gejolak yang berasal dari sisi global. APBN juga mampu melindungi masyarakat dan menjaga tingkat kesejahteraan masyarakat agar tidak terguncang terlalu besar dari berbagai gejolak global.

“APBN juga terus mengendalikan resiko lebih solid sehingga dia bisa menjadi fondasi di dalam pertama menyehatkan kembali APBN pada 2023 ini dan terus mendukung pemulihan ekonomi dan transformasi ekonomi Indonesia,” jelas Menkeu.

Tren seperti itu diharapkan terus berlanjut pada APBN 2023 yang  direncanakan sebesar Rp2.463,0 triliun. Anggaran tersebut bersumber dari Penerimaan Perpajakan sebesar Rp2.021,2 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp441,4 triliun.

Tentu saja, target besar tersebut telah memperhitungkan berbagai faktor termasuk kapasitas ekonomi, iklim investasi, dan daya saing usaha dalam menakar basis perpajakan.  Tata kelola PNBP akan dioptimalkan semakin baik. Peran PNBP sebagai instrumen regulatory akan diarahkan untuk mendorong aktivitas ekonomi, mendukung dunia usaha, serta meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

Dengan kondisi seperti itu Tim Kajian Outlook Ekonomi di Organisasi Riset Tata Kelola Pemerintahan, Ekonomi, dan Kesejahteraan Masyarakat, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), memperkirakan ekonomi Indonesia pada akan tumbuh sebesar 4.9 - 5.2 persen, sedangkan angka inflasi 3.25 - 3.75 persen. Sementara nilai tukar rupiah terhadap USD diperkirakan berada di kisaran Rp15.676 - Rp15.877/USD. (*)

Foto: Aktivitas ekspor impor (Dok. Pelindo)

Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2023

Sumber: Kementerian Keuangan