:
Oleh DT Waluyo, Jumat, 1 April 2022 | 12:22 WIB - Redaktur: Taofiq Rauf - 1K
Jakarta, InfoPublik – Penyesuaian tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 10% menjadi 11%, resmi berlaku hari ini, Jumat (1/4/2022). Sebagaimana keterangan resmi Kementerian Keuangan (https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers/siaran-pers-penyesuaian-tarif-ppn-11-mulai-1-april-2022/) ketentuan tarif PPN tersebut merupakan amanat pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
Kebijakan tersebut merupakan bagian tidak terpisahkan dari reformasi perpajakan dan konsolidasi fiskal sebagai fondasi sistem perpajakan yang lebih adil, optimal, dan berkelanjutan.
PPN adalah pemungutan pajak terhadap tiap transaksi atau perdagangan berupa jual beli produk atau jasa kepada wajib pajak orang pribadi, badan usaha maupun pemerintah.
Menurut Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, naiknya tarif PPN untuk menambah penerimaan negara. Pasalnya, selama pandemi APBN sudah bekerja sangat keras. “Kenapa ini dilakukan? waktu itu kan kita lihat APBN kerja ekstrim selama pandemi ini kita ingin menyehatkan. Jadi, kita lihat mana mana yang masih bisa space-nya,” kata Menkeu Sri Mulyani dalam acara Bincang Bijak Soal Pajak yang berlangsung pada 23 Maret 2022.
Tarif PPN 11%, sejatinya masih terbilang rendah. Itu jika dibandingkan dengan negara-negara Anggota OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). Rata-rata PPN dunia mencapai 15 persen, seperti di Kanada, Amerika Serikat, Inggris, Denmark, Islandia, Jermal, Perancis dan lainnya.
“Kalau rata-rata PPN (Pajak Pertambahan Nilai) di dunia itu ada di 15 persen, kalau kita lihat negara OECD dan yang lain-lain. Indonesia ada di 10 persen kita naikkan 11 persen dan nanti 12 persen pada tahun 2025,” ujar Menkeu.
Pemberlakukan tarif PPN 11 persen, diprediksi akan meningkatkan harga barang dan jasa. Hal ini sejalan dengan sifat pajak ini yang adalah dikenakan baik atas konsumsi barang maupun jasa, dan dipungut menggunakan prinsip tempat tujuan, yaitu bahwa PPN dipungut di tempat barang atau jasa dikonsumsi.
Artinya jika kita membeli barang atau jasa maka akan langsung dikenai PPN sebesar 11 persen sehingga harga barang dan jasa akan lebih mahal. Namun demikian, pemberlakukan PPN sebesar 11 persen, tidak berlaku untuk semua barang dan jasa. Artinya, tidak semua barang dan jasa dikenakan tarif 11%, bahkan bebas PPN.
Mengutip penjelasan tertulis Kemenkeu, tarif baru PPN 11%, tidak berlaku untuk sejumlah barang dan jasa tertentu;
Adapun barang tertentu dan jasa tertentu yang dikenakan PPN sebesar 11 persen, diantaranya adalah:
Dengan kata lain, barang-barang yang berpotensi mengalami kenaikan harga, lantaran pemberlakukan PPN 11 persen per 1 April 2022 antara lain:
Sekalipun ada penyesuaian, Pemerintah juga melakukan sejumlah reformasi perpajakan:
Di samping memberikan dukungan perpajakan, pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) juga tetap melanjutkan dan akan memperkuat dukungannya berupa perlindungan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat dan kondisi perekonomian nasional.
Menurut Kemenkeu, Pemerintah akan terus merumuskan kebijakan yang seimbang untuk menyokong pemulihan ekonomi, membantu kelompok rentan dan tidak mampu, mendukung dunia usaha terutama kelompok kecil dan menengah, dengan tetap memperhatikan kesehatan keuangan negara untuk kehidupan bernegara yang berkelanjutan.
Adapun pengaturan lebih lanjut mengenai UU HPP klaster PPN akan tertuang dalam:
Seiring dengan penyesuaian tarif baru PPN, Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu juga melakukan penyesuaian aplikasi layanan perpajakan, seperti: e-Faktur Desktop, e-Faktur Host to Host, e-Faktur Web, VAT Refund, dan e-Nofa Online.(*)
Ilustrasi, menurut Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, naiknya tarif PPN untuk menambah penerimaan negara. Pasalnya, selama pandemi APBN sudah bekerja sangat keras.(Dok. Kemenkeu)