Menghadirkan Terang Malam di Papua

Jakarta, InfoPublik – Pembangunan infrastruktur Indonesia bagian timur tertinggal? Itu cerita lama. Kini, wilayah timur, khususnya di Papua, sudah mengalami kemajuan pesat. Pemerintah terus menggenjot pembangunan infrastruktur di sana. Di sector energi, pemerintah meluncurkan dua kebijakan khusus untuk masyarakat Papua dan Papua Barat, yaitu kebijakan BBM satu harga dan ketersediaan listrik sampai ke pelosok negeri, kebijakan BBM satu harga telah dilakukan di 170 titik penyaluran. Semua ini dalam rangka mewujudkan percepatan pembangunan untuk kesejahteraan Papua dan Papua Barat sesuai dengan amanat Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2017. (http://indonesiabaik.id/motion_grafis/elektrifikasi-100-untuk-tumbuhkan-ekonomi-papua).

Selain itu, pemerintah juga memberikan akses mendapatkan terang di malam hari. Papu dan Papua Barat pun menjadi bagian penting dalam skema yang disiapkan pemerintah dalam program pembangkit listrik. Dalam program ini, pemerintah menyambungkan ratusan kilometer kabel transmisi kabel. Khusus untuk masyarakat di pedalaman yang secara geografis sulit dijangkau, pemerintah melalui Kementerian ESDM menghadirkan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE).

Ketersediaan sumber energi yang cukup dan terjangkau, merupakan syarat utama untuk menggerakkan ekonomi suatu wilayah. Oleh karena itu, kecukupan pasokan listrik merupakan hal yang penting dan vital. Listrik merupakan sumber energi bagi aktivitas individu, rumah tangga, dan industri.

Berdasarkan data dari Kementrian ESDM, pada 2020 Rasio Elektrifikasi (RE) di seluruh tanah air mencapai 99,2 persen. Angka itu naik tipis dari posisi 2019 yang sebesar 98,89 persen. Berikutnya pada 2021, Menteri ESDM Arifin Tasrif mentargetkan rasio elektrifikasi dapat tembus 99,9 persen. Artinya, hampir semua wilayah akan mendapatkan aliran listrik pada 2021. “Capaian elekstrifikasi nasional, meningkat 14,85 persen dalam enam tahun terakhir. Karena, rasio elektrifikasi pada 2014 baru sebesar 84,35 persen,” jelas Menteri Arifin.

Angka rasio elektrifikasi itu terus bertambah dari waktu ke waktu. Sampai kuartal I 20201, rasio elektrifikasi sudah mencapai 99,28 persen. Sementara untuk rasio desa berlistrik sudah mencapai 99,59 persen. "Kami sudah identifikasi, sampai kuartal I 2021 kemarin itu sejumlah 542.124 rumah tangga, tentu saja ini data dinamis, karena tiap hari rumah tangga bertambah. Tapi untuk yang desa tidak sedinamis data rumah tangga," jelas Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana dalam rapat bersama Komisi VII DPR, Kamis (27/5/2021). Dia sampaikan pula bahwa terdapat  terdapat sekitar 345 desa yang belum menikmati listrik.

Untuk wilayah Papua, hingga akhir 2020 rasio elektrifikasi di Provinsi Papua adalah 94 persen dan Papua Barat 99 persen. Angka ini dicapai dari kontribusi PLN dengan 'Program 1.000 Renewable Energy for Papua', dan program Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) dari Kementrian ESDM serta listrik swadaya inisiatif Pemda-Pemda setempat.

Guna mencapai target elektrifikasi 100 persen yang ditargetkan tercapai penuh pada 2022, Kementerian ESDM menyampaikan sejumlah langkah dibutuhkan. Antara lain, penguatan modal PT PLN (Persero) sekitar Rp12,02 triliun. "Melalui forum ini mohon bantuan sekira PMN PLN bisa ditambah dan kami tentu akan kawal agar penggunaannya betul-betul dimanfaatkan apa yang kita agendakan yaitu melistriki," tuturnya.

Dana PMN itu sendiri nantinya bakal dimanfaatkan untuk menjalankan beberapa strategi yang sudah dirancang. Pertama, melakukan perluasan jaringan untuk mengalirkan listrik ke desa dan atau rumah tangga yang dekat dengan grid PLN. Program perluasan jaringan untuk 24 desa di tahun 2021.

Kedua, pembangunan minigrid atau pembangkit berbasis EBT bagi kelompok masyarakat yang tinggal di daerah yang sulit dijangkau. Program minigrid ini untuk 37 desa di tahun 2021.

Ketiga, menyediakan tabung listrik atau yang disebut dengan alat penyalur daya listrik (APDAL) sebanyak 20.711 unit untuk 285 desa melalui APBN dan menyediakan pengisian energi listrik (SPEL) pada tahun 2021.

Strategi tersebut khusus untuk wilayah yang jarak satu rumah ke rumah lainnya mencapai 500 meter atau lebih, sehingga tidak mungkin dilakukan perluasan jaringan maupun pembangunan minigrid.

Program Patriot Energi

Selain menambah modal PLN, Kementerian ESDM juga menyiapkan langkah lain dalam upaya membuka akses listrik bagi desa - desa di Indonesia yang belum teraliri listrik. Yakni, melalui optimalisasi penggunaan Energi Baru Terbarukan (EBT).

Terkait pengembangan EBT,  bauran EBT pada bauran energi primer nasional di tahun 2020 baru mencapai 11,2% atau dibutuhkan dua kali lipat dari kondisi saat ini untuk memenuhi target 23% pada tahun 2025 sebagaimana ditetapkan dalam Kebijakan Energi Nasional.

Dalam upaya menggalakkan EBT pula, Kementerian ESDM akan mengirim 100 generasi muda lewat program Patriot Energi. Mengutip penjelasan Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Dadan Kusdiana, Patriot Energi merupakan bagian dari dukungan percepatan peningkatan rasio elektrifikasi desa melalui penyediaan akses desa di 4T (Terdepan, Terluar, Tertinggal, dan wilayah Transmigrasi). "Kami memberikan kesempatan kepada generasi muda yang berjiwa sosial, aktif, cerdas, bersemangat dan memiliki motivasi untuk berpartisipasi dan terlibat langsung dalam pengembangannya," kata Dadan saat acara Launching Program Patriot Energi pada Jumat (18/6/2021).

Kehadiran patriot energi, imbuh Dadan, diharapkan mampu mendorong pertumbuhan kesejahteraan ekonomi masyarakat berbasis energi primer setempat. "Program serupa juga sudah pernah dilaksanakan oleh Ditjen EBTKE bekerja sama dengan Yayasan Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan (IBEKA) pada tahun 2015 dan 2016," jelasnya.

Saat itu, sekitar 200 orang mendapatkan pendidikan dan pelatihan oleh Kementerian ESDM untuk meningkatkan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat di bidang pemanfaatan EBT. "Pertimbangan kami untuk melaksanakan kembali program Patriot Energi adalah pertama masih adanya rumah tangga yang belum berlistrik dan atau sudah berlistrik namun menyala kurang dari 12 jam," ungkap Dadan.

Di samping itu, masih terdapat 433 desa yang gelap gulita dan 5.231 desa yang berlistrik swadaya bukan dari PLN dengan kualitas yang kurang memadai, serta terdapat 5.200 unit Pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) yang masih dioperasikan oleh PLN yang direncanakan akan dikonversi pembangkit EBT.

Pertimbangan lain adalah program lampu tenaga surya hemat energi yang dilaksanakan 2016 sampai 2018 telah habis masa pakainya. Kemudian, beberapa proyek infrastruktur EBT yang dibangun oleh APBN belum semuanya diserahterimakan kepada Pemda dan ada berapa yang rusak.

"Perlu direvitalisasi dan juga ada rencana kegiatan-kegiatan percepatan dari penyediaan listrik ke masyarakat di tahun 2021. Ini memerlukan pendampingan kepada masyarakat untuk menjelaskan cara pemakaian termasuk pengelolaannya. Penyelesaian kondisi tersebut akan sangat terbantu apabila program Patriot Energi dapat dilaksanakan kembali," pungkas Dadan.

Ilustrasi seorang petugas PLN membenahi jaringan listrik di Papua dalam program PLN terangi Papua. (sumber: PLN)