:
[quote]pembangunan itu sebaiknya berbasis maritim yang memang dari sisi identitas bangsa, dari sisi sumber daya alam, keragaman hayati, keamanan nasional, dan geopolitik, aspek maritim wajib menjadi prioritas[/quote]
JPP, BOGOR JAWA BARAT - Kemenko Bidang Kemaritiman memandang penting adanya suatu pemahaman dan penghitungan yang terukur tentang ekonomi maritim, yang nantinya ditujukan sebagai landasan bagi pertumbuhan ekonomi nasional, utamanya bagi rencana pembangunan jangka panjang.
Hal tersebut terungkap dalam Rapat Koordinasi guna penyiapan bahan dalam rangka pleno dengan Forum Masyarakat Statistik (FMS), digelar di Bogor, Jawa Barat, Selasa (9/4/2019).
“Kita tidak mempengaruhi FMS yang independen, tetapi mampu meyakinkan dalam memberikan hal-hal yang rasional tentang kenapa kita menyampaikan angka atau value terhadap PDB maritim. Kaitannya juga bahwa PDB maritim ini dapat menjadi tolak ukur untuk nantinya menjadi angka. Kedepan dengan adanya pengertian tentang maritim, tol laut, dan lain sebagainya dapat lebih terukur secara akuntabel,” ujar Sekretaris Kemenko Kemaritiman, Agus Purwoto, usai membuka Rakor.
Sesmenko Agus mengakui, angka Pendapatan Domestik Bruto (PDB ) sektor maritim yang pernah ada dari kajian sebelumnya, itu belum berkembang seperti sektor-sektor yang selama ini secara riil ada. Misalnya, lanjut Sesmenko Agus, dengan adanya pembangunan infrastruktur seperti pelabuhan-pelabuhan dan infrastruktur maritim lainnya, ini diharapkan akan meningkatkan kegairahan ekonomi.
“Tidak seperti sebelumnya yang kita hanya melihat infrastruktur di darat, tetapi infrastruktur di laut maupun darat lainnya diharapkan bisa menjembatani, dari apa yang bisa kita dapatkan dari hasil antar-pulau tadi, apakah dari industri, pertanian dan bisnis yang lainnya. Karena ini juga akan menunjukkan bahwa poros maritim betul-betul dapat menjadi tumpuan kita,” jelasnya.
Senada dengan Sesmenko Agus, Kepala Pusat Penelitian Ekonomi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Agus Eko Nugroho juga menyatakan, adanya Rakor ini penting sekali, sebab dalam konteks maritim diperlukan sebuah basis pemahaman dan perhitungan data tentang ekonomi maritim.
“Dari situlah maka untuk memunculkan Indonesia baru di tahun 2025, maka pembangunan itu sebaiknya berbasis maritim yang memang dari sisi identitas bangsa, dari sisi sumber daya alam, keragaman hayati, keamanan nasional, dan geopolitik, aspek maritim wajib menjadi prioritas,” tambahnya.
Adapun, Rakor yang diinisiasi oleh Kemenko Bidang Kemaritiman ini ditujukan agar Indonesia dapat memiliki ukuran yang kuat dari sisi yang mampu menjadi rujukan, baik dari sisi pelaku usaha dan pembuat kebijakan dalam mengarahkan pembangunan kemaritiman.
Dengan adanya data atau PDB maritim ini, diharapkan dapat menjadi ukuran penting bagi setiap pembuat kebijakan dan ukuran penting mengenai bagaimana memahami sektor mana yang berkembang baik di kemaritiman, serta ukuran yang baik untuk membuat sumber pendapatan dari ekonomi maritim, seperti pajak dan juga pendapatan non-pajak. (mar)