:
JPP, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar pekerjaan yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bukan hanya dikerjakan oleh BUMN itu sendiri, namun juga dapat diberikan kepada swasta terutama para pengusaha-pengusaha muda yang terhimpun dalam Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI).
Hal itu disampaikan Kepala Negara saat menghadiri pelantikan Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Masa Bakti 2019-2022 di Dian Ballroom Raffles Hotel, Kuningan, Jakarta, Rabu (15/1/2020) kemarin.
“Saya sudah titip kepada Bang Erick Thohir, Pak Erik Thohir agar jangan sampai pekerjaan-pekerjaan yang ada di BUMN itu semuanya dikerjakan oleh BUMN sendiri. Sebetulnya dari dulu sudah saya ingatkan itu, tapi sekarang mestinya akan lebih jelas, karena yang memegang kementerian adalah dari keluarga besar HIPMI, yaitu Pak Erik Thohir,” ujar Presiden.
Penegasan yang disampaikan oleh Presiden merupakan jawaban dari keluhan-keluhan HIPMI berkaitan dengan kemitraan para pengusaha muda baik dengan BUMN, maupun investor. Dasar pemikiran tersebut, karena dalam setahun di BUMN ada banyak proyek yang dapat dikerjakan dengan nilai mencapai Rp 2.400 triliun.
“APBN kita hanya 2.200, di BUMN itu ada 2.400 triliun. Dari angka itu mestinya kita bisa menumbuhkan yang muda-muda, pengusaha muda ini untuk naik kelas dari yang kecil menjadi menengah, dari yang menengah menjadi besar. Berikan peluang kepada mereka. Saya sudah titip,” jelas Presiden.
Lebih lanjut, Kepala Negara juga menyampaikan bahwa selain di Kementerian BUMN, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), yang saat ini dipegang oleh mantan Ketua HIMPI, memiliki peluang yang besar, karena memegang kurang lebih Rp 800 sampai Rp 900 triliun investasi.
“Saya sudah titip kepada beliau agar dikawinkan, agar dimitrakan investasi-investasi yang datang ke sini dengan pengusaha-pengusaha lokal, dengan pengusaha-pengusaha nasional kita. Jangan sampai mereka berjalan sendiri dan itu bisa dilakukan pada saat datang mereka minta izin untuk investasi di sektor-sektor yang ada di negara kita. Saya sudah titip investor layani dengan baik,” ujar Presiden.
Pada kesempatan tersebut, Kepala Negara juga menyampaikan bagaimana investor mengalami kesulitan untuk menyelesaikan proses investasi setelah masuk ke Indonesia karena terkendala masalah pelayanan, sehingga balik lagi.
“Banyak sebetulnya investor sudah masuk ke kandang kita, sudah masuk ke negara kita, tapi kita tidak bisa menyelesaikan mereka, sehingga mereka balik lagi. Sudah masuk. Bukan di depan pintu, sudah masuk ke dalam kita. Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Bahlil, Rp 780 triliun sudah di dalam, menyusul ini kurang lebih Rp 2.200 triliun juga sudah di dalam,” ungkap Presiden.
Kepala Negara juga berharap bahwa setelah dilantiknya Kepala BKPM yang memiliki kewenangan setingkat menteri dapat menyelesaikan masalah-masalah kecil yang dihadapi terkait investasi, contohnya pembebasan lahan seperti yang telah dilakukan Kepala BKPM di Provinsi Banten.
Meski tahu saat menyelesaikan itu membawa nama dirinya, Presiden mengaku tidak masalah asalkan persoalan di bawah dapat diselesaikan dan membawa kebaikan.
“Pak Bahlil sudah ngomong ke saya, Pak saya sering memakai nama Bapak. Enggak apa-apa, asal untuk kebaikan enggak apa-apa. Hal-hal seperti ini yang kita ini memang kacau. Investasi sudah di dalam tapi kita tidak bisa mengeksekusi gara-gara urusan pembebasan tanah, urusan perizinan yang tidak pernah kita layani. Izin di kementerian, izin di provinsi, izin di kabupaten, di kota,” tutur Presiden.
Hal lain yang menjadi kendala dalam investasi, menurut Kepala Negara, adalah regulasi yang saat ini jumlahnya mencapai 42.000 mengalami tumpang tindih dan rencana dalam pekan ini akan diselesaikan.
“Insyaallah minggu ini kita akan mengajukan omnibus law ke DPR. Ada 74 undang-undang yang langsung kita mintakan revisi agar semuanya bisa selesai. Kalau kita, kemarin kita hitung-hitung, kalau kita mengajukan satu per satu, revisi satu undang-undang ajukan, ajukan, 50 tahun enggak akan mungkin selesai, enggak akan selesai. Sehingga kita memang mengajukannya Omnibus law, satu undang-undang menyelesaikan 74 undang-undang sebelumnya,” ulas Presiden.
Inilah, menurut Kepala Negara, yang akan menjadi sebuah lompatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dunia usaha, dan UKM sehingga diharapkan mampu memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi signifikan kepada dunia usaha.
Ibu Kota Baru
Soal Ibu kota baru, Kepala Negara menceritakan bahwa bukan hanya pindah lokasi atau memindahkan gedung kementerian atau gedung istana, namun yang terpenting adalah perpindahan mindset, pola pikir, pola kerja, dan kultur kerja.
“Sehingga yang kita instal yang pertama kita menginstal sistem sehingga orang mengikuti sistem itu, ini yang ingin kita kerjakan, bukan yang lain-lain,” ucap Presiden.
Di Ibu kota yang baru nanti, menurut Kepala Negara, transportasi umum atau transportasi massalnya adalah autonomous.
“Mobil-mobil pribadi nanti juga akan autonomous vehicle, electric vehicle dan autonomous vehicle. Dan saya juga memiliki mimpi besar agar kita ini menjadi ibu kota pertama yang transportasi massalnya, transportasi pribadinya memakai electric vehicle dan autonomous vehicle,” tutur Presiden.
Semua sistem yang ingin dibangun, menurut Kepala Negara, agar semua efisien dan murah. Di akhir sambutan, Presiden memohon dukungan semua pihak untuk perpindahan ibu kota ini karena di sana akan ada sebuah perpindahan transformasi ekonomi di Indonesia menuju ke sebuah peradaban yang lebih baik.
Turut mendampingi Presiden dalam acara tersebut, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Mensesneg Pratikno, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menpora Zainuddin Amali, Mensos Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Mendag Agus Suparmanto. (stkb/nbh)