Menko Perekonomian: Indonesia Konsisten Naikkan Peringkat Kemudahan Berbisnis

:


Oleh Endang Saputra, Jumat, 31 Januari 2020 | 09:45 WIB - Redaktur: Admin - 425


JPP, JAKARTA - Bank Dunia merilis World Development Report (WDR) edisi tahun 2020 yang mengangkat tema “Trading for Development in the Age of Global Value Chains”, pada Selasa (28/1/2020) di Jakarta. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara peluncuran laporan ini pun menegaskan keyakinannya bahwa Indonesia saat ini tengah menuju transformasi ekonomi, melalui upaya peningkatan daya saing, perbaikan iklim investasi, dan percepatan pertumbuhan ekspor.

Di tengah kondisi perekonomian global yang penuh tantangan, fundamental ekonomi Indonesia tetap sehat. Indonesia masih mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi berkualitas tinggi di kisaran 5% pada tahun 2019, dengan pendorong utama berasal dari konsumsi dan investasi domestik.

Indonesia pun terus meningkatkan daya saing dan iklim investasinya. Menurut Menko Airlangga, saat ini seluruh Credit Rating Agency telah mengakui Indonesia sebagai negara layak investasi dengan resiko rendah. “Terlebih lagi, Indonesia juga secara konsisten meningkatkan peringkat ease of doing business (EoDB) sejak 2015. Hal ini didukung juga oleh peningkatan skor Indeks Persepsi Korupsi selama enam tahun terakhir,” tegasnya.

Menko Airlangga melanjutkan, Indonesia juga berencana untuk meningkatkan peran dalam skema Rantai Nilai Global (Global Value Chains/GVC) untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penciptaan pekerjaan bergaji tinggi.

“Ini merupakan waktu yang tepat bagi kita untuk meningkatkan partisipasi dalam GVC dan menjadi pemain global utama dalam revolusi industri keempat. Tentu saja kita perlu menarik lebih banyak investasi untuk dapat melakukan hal tersebut,” imbuhnya.

Untuk memperkuat dan memperluas peran Indonesia dalam GVC sehingga menjadi negara dengan industri manufaktur dan jasa yang maju, pemerintah pun menjalankan sejumlah strategi berdasarkan program prioritas pemerintah, mulai dari penyederhanaan regulasi melalui Omnibus Law (khususnya RUU Cipta Lapangan Kerja dan RUU Perpajakan) hingga implementasi Online Single Submission (OSS) versi terbaru. Upaya ini pun sejalan dengan rekomendasi kebijakan yang tertuang dalam WDR 2020 ini.

Di tengah tantangan teknologi global dan revolusi industri 4.0, pemerintah pun terus bertekad membuat kebijakan yang dapat mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) berkualitas tinggi dan memastikan bahwa setiap pekerja dapat meningkatkan keterampilan mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang layak.

Wujud atas tekad tersebut, pemerintah telah membuat kebijakan pendidikan kejuruan (vokasi) untuk mempercepat investasi SDM dengan merevitalisasi kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan industri. Hal ini didukung dengan adanya super deduction tax dan pelatihan melalui program Kartu Pra-Kerja.

Selain itu, Indonesia akan bertransformasi dari negara yang mengekspor bahan mentah menjadi negara yang mengekspor barang-barang industri. Perjanjian perdagangan juga akan dieksplorasi untuk lebih meningkatkan keikutsertaan Indonesia dalam GVC. Salah satunya melalui Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) yang akan diimplementasikan pada 2021/2022.

Biaya logistik berhasil diturunkan dengan adanya Proyek Strategis Nasional (PSN) dan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang akan meningkatkan konektivitas. Saat ini terdapat 92 PSN dan 15 KEK yang tersebar di seluruh Indonesia.

Menko Airlangga menutup sambutannya dengan menegaskan bahwa tingkat partisipasi Indonesia dalam GVC juga dapat ditingkatkan dengan menerapkan strategi peningkatan daya saing nasional dan pertumbuhan ekonomi yang adil, sehingga nilai tambah ekspor Indonesia meningkat dan berkontribusi lebih besar pada kegiatan perdagangan. (ekon)