• Beranda
  • Sorot Ekonomi & Bisnis
  • Menkeu Minta Pejabat Baru Bantu Atasi Tantangan Kemenkeu

Menkeu Minta Pejabat Baru Bantu Atasi Tantangan Kemenkeu

:

Oleh Endang Saputra, Senin, 3 Februari 2020 | 11:43 WIB - Redaktur: Admin - 527

JPP, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa tantangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk menjalankan tugas sebagai bendahara negara dalam menjaga keuangan negara semakin menantang. Dari sisi kebijakan fiskal, harus terus-menerus mampu mendesain dan melakukan komunikasi serta bekerja sama dengan DPR yang memiliki hak budget.

"Tentu sebagai institusi yang memungut dan mengumpulkan pajak dan juga sebagai institusi yang mampu merespons kebutuhan negara kita untuk meningkatkan sumber daya manusia, membangun infrastruktur, melakukan transformasi ekonomi,  mempermudah birokrasi, menyederhanakan regulasi agar seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mampu menyiapkan institusinya dan para pejabat baru dengan pengalaman serta dengan kapasitas yang dimiliki, mampu membantu untuk mewujudkan tugas tersebut," harap Menkeu.

Oleh karena itu, Menkeu meminta kepada seluruh jajaran Kemenkeu, terutama para pejabat baru di bidang belanja negara, bidang peraturan dan di bidang pengawasan perpajakan untuk membantu institusi, membantu pejabat struktural serta organisasi struktural.

Hal tersebut disampaikan Menkeu dalam sambutannya pada acara pelantikan tiga Pejabat Pimpinan Tinggi Madya (Staf Ahli) di Kemenkeu di Aula Mezanine Gedung Djuanda pada Jum'at (31/1/2020). 

Tiga orang Staf Ahli tersebut yaitu Yon Arsal sebagai Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak, Nufransa Wira Sakti sebagai Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak, dan And. Kunta Wibawa Dasa Nugraha sebagai Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara.

Menkeu meminta seluruh Staf Ahli yang baru dilantik, bekerja penuh mendukung program prioritas dan berbagai tujuan strategis serta isu-isu penting untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas ekonomi. Terutama untuk DJP, dapat mengurangi atau menghilangkan shortfall, menyelesaikan pembahasan omnibus law perpajakan dan terus mampu merespons fenomena baru ekonomi digital agar menjadi salah satu sumber pendapatan yang layak dan terpercaya.(keu)