: Plh Asisten Deputi Pengelolaan Produk Kehutanan dan Jasa Lingkungan, Kemenko Marves RI, Fatma Puspitasari, Junlah Angkatan Kerja Tinggi Harus Menyiapkan opsi-opsi yang dapat generate lapangan kerja, Jakarta, Jum'at, (19/7/2024) di Tangerang. Foto. Humas Kemenko Marves RI.
Oleh Fatkhurrohim, Jumat, 19 Juli 2024 | 22:55 WIB - Redaktur: Taofiq Rauf - 213
Tangerang, InfoPublik – Pemerintah terus melakukan upaya menurunkan angka pengangguran terbuka yang saat ini tercatat sebesar 4,72% dari jumlah angkatan kerja.
“Untuk itu diperlukan optimalisasi cipta lapangan kerja dari reklamasi pertambangan bentuk lain dan dari transisi energi sepeerti pengembangan biomasa,” ungkap Plh Asisten Deputi Pengelolaan Produk Kehutanan dan Jasa Lingkungan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) RI, Fatma Puspitasari, dalam Rapat Koordinasi Teknis di Tangerang, 17-18 Juli 2024, di Tangerang.
Biomassa, katanya, dapat dikategorikan hijau karena di Indonesia sumber utama biomassa adalah limbah kehutanan, limbah pertanian dan perkebunan seperti cangkang sawit. "Biomassa Indonesia tidak berasal dari deforestasi,” lanjut Fatma dalam keterangan tertulisnya, Jum'at, (19/7/2024) di Tangerang.
Reklamasi pascatambang terbagi dengan reklamasi vegetasi dan non vegetasi yang juga disebut sebagai reklamasi pertambangan bentuk lain. Kegiatan reklamasi di pertambangan telah diatur dalam Undang Undang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) No. 3 Tahun 2020.
Reklamasi pertambangan bentuk lain dapat dilakukan dalam berbagai kegiatan seperti, pembangunan area permukiman, pariwisata, sumber air, atau area pembudidayaan.
Sementara itu, perwakilan dari VP Pengelolaan Lingkungan dan Penunjang Tambang PT Bukit Asam Tbk (PTBA), Ketut Junaedi, menjelaskan terkait reklamasi pertambangan bentuk lain telah dilakukan PTBA.
“Kita ada program terkait pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di PTBA, unit pertambangan Tanjung Enim dan juga unit Pelabuhan Tarahan, program ini jelas untuk membantu percepatan penyerapan tenaga kerja lokal ,” jelasnya.
Direktur Ketenagakerjaan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Kemen PPN), Nur Hygiawati Rahayu, menjelaskan bahwa Indonesia sekarang ini memiliki banyak kesempatan dari lapangan pekerjaan baru di green jobs.
“Ini bisa menjadi cara mengoptimalkan kebijakan pengelolaan lingkungan dan kehutanan untuk mendukung terciptanya lapangan kerja. Dampak lain era transisi energi dimana pemerintah harus memperhatikan potensi lapangan kerja yang hilang,” tutupnya.