Tito Karnavian Resmi Menjabat Kapolri

Jakarta - Presiden Joko Widodo secara resmi melantik Komisaris Jenderal Polisi Drs. M. Tito Karnavian, M.A., Ph.D. sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Pelantikan tersebut digelar di Istana Negara pada Rabu, 13 Juli 2016.

Pengangkatan Tito Karnavian sebagai Kapolri didasarkan pada surat Keputusan Presiden Nomor 48 Polri Tahun 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kapolri. Bertindak sebagai saksi dalam pelantikan tersebut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan dan Panglima TNI Gatot Nurmantyo.

Bersamaan dengan pengangkatan Tito Karnavian sebagai Kapolri, dalam kesempatan tersebut, beliau juga diberikan kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi dari yang sebelumnya berpangkat Komisaris Jenderal menjadi Jenderal Polisi. Hal tersebut dikukuhkan melalui Keputusan Presiden Nomor 49 Polri Tahun 2016 tentang Kenaikan Pangkat Perwira Tinggi Polri.

Usai pengambilan sumpah dan penandatanganan berita acara, Presiden Joko Widodo memberikan sambutannya dan mengingatkan akan tantangan tugas yang semakin berat dan kompleks yang akan dihadapi Kapolri.

"Ke depan, Saudara menghadapi tantangan tugas yang semakin berat dan kompleks," terang Presiden.

Namun demikian, di tengah tantangan tersebut, Presiden Joko Widodo meyakini Tito Karnavian mampu mengemban tugas dan menjadikan Polri sebagai institusi yang semakin dipercaya oleh masyarakat.

Jaga Kekompakan Polri

Dalam sambutannya, Presiden meminta kepada Kapolri yang baru dilantik untuk berfokus pada soliditas internal dan reformasi Polri secara menyeluruh. Menurutnya, hanya dengan kekompakan, Polri akan memiliki fondasi yang kokoh dan kuat dalam menjalankan tugas negara.

"Saya minta Saudara untuk fokus pada dua hal. Pertama, jaga persatuan, kekompakan, soliditas internal Polri. Kedua, lakukan reformasi Polri secara menyeluruh dan konsisten," pesannya.

Terkait dengan reformasi Polri, Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan bahwa dirinya menginginkan reformasi Polri dilakukan secara konkret dan terlihat nyata dalam wajah pelayanan Polri kepada masyarakat. Kualitas pelayanan yang diberikan Polri kepada masyarakat menjadi hal yang pertama kali diminta Presiden Joko Widodo untuk lebih ditingkatkan.

"Perbaiki kualitas pelayanan pada masyarakat sehingga lebih mudah, sederhana, tidak berbelit-belit, bebas pungli, dan dengan prosedur yang jelas," ucap Presiden.

Lebih lanjut, permasalahan penegakan hukum yang terjadi di Indonesia juga diminta untuk dihilangkan oleh Presiden Joko Widodo. Hal tersebut dimaksudkan agar masyarakat Indonesia mendapatkan keadilan dan kepastian hukum yang sama.

"Berantas dengan tegas praktek-praktek mafia hukum, makelar kasus di kepolisian. Perkuat profesionalisme dalam penegakan hukum sehingga dapat menjamin kepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat. Beri pengayoman dan perlindungan yang setara kepada semua warga bangsa yang beragam. Polri harus mampu menjadi perekat kebhinnekaan, penjaga toleransi, serta memperkuat persatuan Indonesia," tegasnya.

Selain itu, Presiden juga menginstruksikan kepada jajaran Polri agar bersinergi dengan institusi pemerintah yang lain sehingga mampu mencegah dan mendeteksi dini setiap potensi kerawanan yang ada, utamanya ancaman terorisme dan narkoba.

Mengakhiri sambutannya, Presiden mengucapkan terima kasih kepada Jenderal Polisi Badrodin Haiti yang telah mengemban tugas sebagai Kapolri mulai 17 April 2015 hingga selesainya masa tugas pada hari ini.

"Kepada Jenderal Polisi Badrodin Haiti, saya ucapkan terima kasih atas pengabdian Saudara kepada Bangsa dan Negara. Untuk Kapolri yang baru, sekali lagi saya ucapkan selamat bertugas. Bekerjalah dengan baik dan penuh amanah," tutupnya.

Acara pelantikan Kapolri yang baru kemudian ditutup dengan pemberian ucapan selamat kepada Tito Karnavian dari sejumlah pejabat yang hadir.

Turut hadir dalam acara tersebut di antaranya Presiden Republik Indonesia ke-5 Megawati Soekarnoputri, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Badan Intelijen Negara Sutiyoso, Wakil Ketua MPR Oesman Sapta Odang, dan sejumlah pejabat publik lainnya.