:
Oleh Irvina Falah, Jumat, 1 Juli 2016 | 17:09 WIB - Redaktur: Irvina Falah - 367
Jakarta - Menindaklanjuti rapat terbatas mengenai pengembangan kawasan Natuna dan sekitarnya yang digelar di atas Kapal KRI Imam Bonjol pada tanggal 23 Juni 2016 yang lalu, siang ini Rabu 29 Juni 2016, Presiden Joko Widodo kembali memimpin rapat terbatas mengenai pengembangan potensi ekonomi Kepulauan Natuna di Kantor Presiden, Jakarta.
Mengawali rapat terbatas tersebut, Presiden mengingatkan kepada para menteri terkait mengenai tiga fokus yang harus dikerjakan guna mengembangangkan kawasan Natuna. Tiga fokus yang disinggung oleh Presiden Joko Widodo tersebut ialah industri perikanan, industri migas, dan pertahanan kawasan perbatasan.
"Dari kunjungan kerja saya kemarin ke Natuna, ada fokus yang ingin kita kerjakan di sana. Yang pertama, berkaitan dengan industri perikanan. yang kedua, berkaitan dengan industri migas. Dan yang ketiga, berkaitan dengan pertahanan. Tiga hal ini yang akan kita detilkan lagi pada rapat terbatas kali ini," ujar Presiden mengawali rapat terbatas.
Di sektor industri perikanan, Presiden mendapatkan laporan bahwa produksi sektor kelautan dan perikanan di kawasan Natuna saat ini hanya sebesar 8,9%. Presiden meyakini kawasan tersebut masih memiliki potensi yang luar biasa besar untuk dimanfaatkan.
"Oleh sebab itu, ini perlu dipercepat lagi sehingga bisa mendatangkan manfaat bagi kita," tambah Presiden.
Terkait dengan pengembangan sektor migas di kawasan Natuna, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said dalam rapat terbatas sebelumnya telah melaporkan bahwa dari 16 blok tersebut, baru 5 di antaranya yang sudah berproduksi, sementara sisanya masih dalam tahap eksplorasi dan terminasi. Berdasarkan laporan tersebut, Presiden Joko Widodo juga meminta untuk dilakukan percepatan pembangunan agar dapat menunjuang produksi migas di kawasan Natuna.
Lebih jauh, Presiden juga menginstruksikan kepada jajarannya agar meningkatkan usaha penjagaan sumber daya alam dan kedaulatan wilayah Indonesia, khususnya di kawasan Natuna yang diyakini Presiden sebagai pintu gerbang kedaulatan Indonesia. Terhadap pembangunan infrastruktur pertahanan di kawasan tersebut, juga diinstruksikan Presiden untuk segera dimulai.
"Di sektor pertahanan, untuk menjaga sumber daya alam dan kedaulatan kita, dalam rapat terbatas yang lalu telah saya perintahkan kepada TNI, khususnya TNI AL dan Bakamla, agar meningkatkan patroli dan penjagaan di wilayah Natuna. Infrastruktur yg ada di Natuna yang perlu dibangun dan diperbaiki saya kira juga harus dimulai," ucap Presiden sembari menutup pengantar rapat terbatas.