Batang, InfoPublik – Tak ada alasan rakyat miskin tak bersekolah. Kalimat inilah yang menjadi semangat utama di balik langkah besar Pemerintah Kabupaten Batang dalam menghadirkan akses pendidikan setara bagi seluruh warganya. Dalam waktu dekat, sebuah kawasan pendidikan terpadu bertajuk Sekolah Rakyat akan segera dibangun di Desa Clapar, membawa harapan baru bagi ribuan anak dari keluarga prasejahtera.
Berdiri di atas lahan seluas sekitar delapan hektare, sekolah ini dirancang dengan fasilitas lengkap untuk menampung hingga 2.000 peserta didik. Uniknya, pendidikan di tempat ini disiapkan secara berkelanjutan dalam satu kawasan, mulai dari jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga Sekolah Menengah Atas (SMA).
Bupati Batang M. Faiz Kurniawan memastikan bahwa proyek ambisius ini bukan sekadar wacana. Proses administrasi dan pengadaan kini telah berada di garis akhir, dan pengerjaan fisik ditargetkan langsung tancap gas sebelum pergantian tahun.
“Besok ini sudah penetapan pemenang lelang. Saya berharap Desember nanti sudah mulai. Sembari menunggu alat berat mulai bekerja di Desa Clapar, Pemkab Batang tidak tinggal diam. Strategi paralel langsung dijalankan dengan menyiapkan tahapan sosialisasi serta penjaringan calon siswa sejak dini,” katanya saat ditemui di Kantornya, Jumat (20/11/2026).
Tujuannya sederhana: begitu gedung sekolah rampung dan siap beroperasi pada tahun 2027 mendatang, kegiatan belajar mengajar bisa langsung berjalan tanpa hambatan.
Namun, Bupati Faiz memberikan catatan tebal terkait siapa yang berhak duduk di bangku sekolah ini. Ia menekankan bahwa kuota 2.000 kursi tersebut diprioritaskan secara ketat bagi anak-anak yang kondisi ekonomi keluarganya memang membutuhkan uluran tangan.
“Ini diperuntukkan bagi anak-anak yang benar-benar tidak mampu. Agar proses seleksi tidak meleset dari sasaran, pemerintah daerah memilih untuk tidak bekerja sendirian. Tokoh-tokoh masyarakat setempat akan dilibatkan secara aktif dalam memetakan calon siswa. Sebagai warga yang bersentuhan langsung dengan kehidupan sehari-hari di lingkungannya, para tokoh masyarakat dinilai paling memahami kondisi riil warga yang layak mendapatkan hak pendidikan gratis dan berkualitas ini,” tegasnya.
Bagi Pemkab Batang, kehadiran Sekolah Rakyat bukan hanya soal menambah deretan gedung sekolah baru. Lebih dari itu, ini adalah upaya memutus rantai keterbatasan ekonomi agar tidak merenggut masa depan generasi muda Batang.
“Jangan sampai ada anak yang putus sekolah karena biaya,” tandasnya. (MC Batang, Jateng/Edo/Jumadi)