Shenzhen, InfoPublik – Presiden RI, Prabowo Subianto, mendorong penguatan sistem perdagangan internasional yang adil, transparan, dan berbasis aturan, sekaligus memperluas akses teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) bagi negara-negara berkembang. Kedua isu tersebut menjadi perhatian Indonesia dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-33 Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) di Shenzhen, Tiongkok, Kamis (19/11/2026).
Pesan Presiden tersebut disampaikan Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso seusai mendampingi Prabowo dalam APEC Economic Leaders’ Meeting (AELM), yang merupakan agenda utama KTT APEC 2026 pada 18–19 November 2026.
Budi mengatakan, kehadiran Presiden dalam forum tersebut menunjukkan komitmen Indonesia untuk memperkuat kerja sama ekonomi kawasan dan memastikan hasil pertemuan memberikan manfaat bagi perekonomian nasional. “Hari ini, kami mendampingi Bapak Presiden RI dalam KTT APEC 2026. Pertemuan ini menghasilkan pernyataan bersama para pemimpin APEC yang menjadi arah kerja untuk mewujudkan Visi Putrajaya 2040,” ungkap Budi.
Menurut Budi, Presiden menekankan pentingnya sistem perdagangan multilateral yang berbasis aturan, adil, transparan, dan dapat diprediksi. Prinsip tersebut diperlukan untuk menjamin kepastian perdagangan serta akses pasar yang setara bagi seluruh ekonomi anggota APEC.
Selain perdagangan, Indonesia menyoroti pentingnya pemerataan akses teknologi dan inovasi. Presiden mendorong kawasan Asia-Pasifik menjadi salah satu penggerak pengembangan teknologi mutakhir, termasuk AI, dengan melibatkan negara-negara berkembang secara lebih aktif.
Budi menjelaskan, negara berkembang perlu memperoleh kesempatan bukan hanya untuk menggunakan teknologi AI, tetapi juga mengembangkannya melalui peningkatan keterampilan sumber daya manusia, penguatan riset, dan keterlibatan dalam menentukan arah perkembangan teknologi.
Langkah tersebut dinilai penting agar kemajuan teknologi dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih merata sekaligus memperkecil kesenjangan kemampuan digital antarnegara.
Dalam aspek kerja sama ekonomi, Presiden turut menekankan penguatan konektivitas kawasan melalui pertukaran teknologi, peningkatan investasi, serta perluasan kemitraan dengan negara-negara berkembang di kawasan Selatan Global (Global South).
KTT APEC 2026 mengusung tema Building an Asia-Pacific Community to Prosper Together dengan tiga prioritas utama, yakni keterbukaan, inovasi, dan kerja sama.
Ketiga prioritas tersebut diarahkan untuk membangun kawasan Asia-Pasifik yang semakin terbuka terhadap perdagangan, adaptif terhadap kemajuan teknologi, dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan.
Salah satu agenda yang mendapat perhatian adalah percepatan transformasi digital untuk meningkatkan produktivitas dan memperluas akses pasar bagi ekonomi berkembang, termasuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Bagi Indonesia, hasil dan rangkaian pertemuan ini menjadi momentum untuk memperkuat kerja sama ekonomi, membuka peluang perdagangan dan investasi, serta mendorong kawasan Asia Pasifik yang makin terhubung, tangguh, dan sejahtera,” tutur Budi.
Dalam KTT tersebut, para pemimpin ekonomi dan menteri APEC menyepakati empat dokumen kerja sama yang mencakup penguatan konektivitas kawasan, upaya mewujudkan Kawasan Perdagangan Bebas Asia-Pasifik, pemanfaatan teknologi digital dan teknologi baru, serta penguatan digitalisasi perdagangan antarekonomi anggota.
Kesepakatan tersebut menjadi bagian dari langkah bersama untuk mewujudkan Visi Putrajaya 2040, yang menempatkan perdagangan, inovasi, dan pertumbuhan inklusif sebagai unsur penting dalam pembangunan ekonomi kawasan.
Bagi Indonesia, kerja sama APEC memiliki nilai strategis mengingat besarnya kontribusi kawasan tersebut terhadap perdagangan nasional.
Pada 2025, total perdagangan Indonesia dengan ekonomi anggota APEC mencapai USD397,41 miliar, terdiri atas ekspor senilai USD201,92 miliar dan impor USD195,49 miliar.
APEC merupakan forum kerja sama ekonomi regional yang beranggotakan 21 ekonomi di kawasan Asia-Pasifik. Secara kolektif, para anggotanya menyumbang sekitar 61 persen produk domestik bruto (PDB) dunia.