Jakarta, InfoPublik – Kementerian Perdagangan (Kemendag) mencatat 96 pelaku usaha impor memerlukan tindak lanjut setelah menjalani pemeriksaan khusus dalam pengawasan barang impor setelah melewati kawasan pabean (post-border) sepanjang Januari–Oktober 2026. Dari jumlah tersebut, 27 pelaku usaha dikenai surat perintah penarikan dan pemusnahan barang, sementara 18 lainnya menerima surat peringatan.
Temuan tersebut menjadi dasar Kemendag memperkuat pengawasan impor berbasis risiko (risk-based supervision) untuk meningkatkan kepatuhan importir, melindungi konsumen dan industri dalam negeri, serta memberikan kepastian berusaha bagi pelaku usaha yang memenuhi ketentuan.
Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag, Moga Simatupang, menegaskan bahwa pengawasan post-border harus mampu menjaga keseimbangan antara kelancaran arus barang impor dan perlindungan pasar domestik.
“Pengawasan harus memberikan manfaat bagi seluruh pihak. Bagi importir yang patuh, pengawasan harus memberikan kepastian dan kemudahan dalam menjalankan kegiatan usaha. Sebaliknya, terhadap importir yang tidak memenuhi ketentuan, pemerintah akan melakukan tindak lanjut secara tegas dan terukur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagi masyarakat, pengawasan memastikan barang impor yang beredar telah memenuhi ketentuan sehingga konsumen mendapatkan perlindungan yang semestinya,” ujar Moga dalam keterangannya yang diterima InfoPublik.id padaJumat (20/11/2026).
Penguatan pengawasan tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Post-Border Tahun 2026 dan Prioritas Pengawasan Perdagangan Berbasis Risiko di Jakarta, beberapa waktu lalu.
Rapat yang diselenggarakan Direktorat Jenderal PKTN melalui Direktorat Tertib Niaga itu melibatkan perwakilan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Lembaga National Single Window (LNSW).
Berdasarkan data Kemendag, sepanjang Januari hingga Oktober 2026 tercatat 170.563 Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dalam pelaksanaan pengawasan post-border. Sebanyak 67.790 PIB atau 39,75 persen di antaranya teridentifikasi sebagai PIB Siap Inspeksi.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 28.441 PIB menjalani pemeriksaan kesesuaian. Selanjutnya, pemeriksaan khusus dilakukan terhadap 733 PIB yang mencakup 169 pelaku usaha.
Hasil pemeriksaan khusus menunjukkan 73 pelaku usaha atau 43,20 persen telah memenuhi ketentuan, sedangkan 96 pelaku usaha lainnya memerlukan tindak lanjut pengawasan.
Dari 96 pelaku usaha tersebut, sebanyak 51 masih menjalani proses klarifikasi, 27 dikenai surat perintah penarikan dan pemusnahan barang, serta 18 menerima surat peringatan.
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Tertib Niaga Kemendag, Sukoco, menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan tersebut digunakan untuk menyusun profil risiko pelaku usaha dan menentukan prioritas pengawasan berikutnya.
“Data hasil pengawasan memberikan gambaran mengenai tingkat kepatuhan serta karakteristik risiko pelaku usaha dan komoditas. Informasi ini menjadi modal penting bagi kami untuk menyusun profil risiko yang lebih akurat, menentukan prioritas pengawasan secara lebih tepat, serta mengidentifikasi pelaku usaha yang memerlukan pembinaan maupun tindak lanjut sesuai ketentuan,” jelas Sukoco.
Menurut Sukoco, efektivitas pengawasan tidak hanya diukur dari jumlah pemeriksaan atau tindakan administratif, tetapi juga dari peningkatan kepatuhan importir terhadap ketentuan perdagangan.
Karena itu, Kemendag mendorong penguatan koordinasi dan pertukaran data antarinstansi agar proses identifikasi risiko, pemeriksaan barang impor, hingga tindak lanjut pengawasan dapat dilakukan secara lebih efektif.
“Pengawasan perdagangan tidak dapat dilakukan secara optimal oleh satu instansi saja. Diperlukan keterpaduan informasi dan kesamaan pemahaman antarinstansi agar proses identifikasi risiko, pelaksanaan pengawasan, hingga tindak lanjut hasil pengawasan dapat berjalan lebih efektif. Data hasil pengawasan juga akan menjadi umpan balik untuk memperbarui profil risiko secara berkelanjutan,” ungkapnya.
Untuk mendukung langkah tersebut, Kemendag memperkuat integrasi data perizinan, kepabeanan, realisasi impor, serta riwayat kepatuhan pelaku usaha melalui pemanfaatan Indonesia Single Risk Management (ISRM) yang dikelola melalui LNSW.
Sistem tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah mengidentifikasi komoditas dan pelaku usaha berisiko tinggi sehingga pemeriksaan lebih terarah tanpa menambah beban administratif bagi importir yang patuh.
Direktur Efisiensi Proses Bisnis LNSW, Purnomo, menekankan pentingnya penggunaan data yang terintegrasi untuk menghindari pemeriksaan berulang terhadap pelaku usaha yang sama.
“Pengawasan post-border berbasis risiko perlu didukung pemanfaatan data yang terintegrasi, dengan mempertimbangkan profil risiko pelaku usaha dan karakteristik barang atau komoditas. Hasil pengawasan dari masing-masing instansi juga perlu dipertukarkan dan dimanfaatkan untuk memperbarui profil risiko secara berkelanjutan. Dengan demikian, pengawasan dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran dan menghindari pemeriksaan berulang terhadap pelaku usaha yang sama,” jelas Purnomo.