Bandung, InfoPublik – Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengingatkan pelaku usaha depot air minum isi ulang (DAMIU) untuk memenuhi standar higiene, sanitasi, dan perizinan guna menjamin keamanan produk yang dikonsumsi masyarakat. Air minum yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan berpotensi menimbulkan penyakit, antara lain diare, tifus, dan hepatitis A.
Upaya penguatan kepatuhan tersebut dibahas dalam Diskusi Publik Penguatan Kepatuhan Usaha Depot Air Minum Isi Ulang dan Perlindungan Konsumen yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (Ditjen PKTN) Kemendag bersama Yayasan Jiva Svastha Nusantara di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Rabu (11/11/2026).
Kegiatan bertema “Mewujudkan Perlindungan Konsumen melalui Edukasi Kepatuhan Depot Air Minum Isi Ulang yang Aman, Sehat, dan Berdaya Saing” tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman pelaku usaha terhadap ketentuan perdagangan, persyaratan teknis, dan standar kesehatan.
Berdasarkan keterangan Kemendag tertanggal Kamis (19/11/2026), kepatuhan pelaku usaha DAMIU menjadi bagian penting dalam memastikan masyarakat memperoleh air minum yang aman, bermutu, dan memenuhi persyaratan kesehatan.
Sekretaris Ditjen PKTN Kemendag, Sri Sugy Atmanto, menegaskan perlunya kerja sama pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha dalam meningkatkan kepatuhan penyelenggaraan depot air minum isi ulang.
Menurutnya, kolaborasi tersebut diperlukan untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi pelaku usaha, terutama dalam memperoleh Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), sekaligus merumuskan langkah penyelesaian bersama.
“Kegiatan ini diharapkan tidak hanya menjadi forum diskusi dan pertukaran informasi, tetapi juga menghasilkan komitmen serta tindak lanjut konkret dalam meningkatkan kepatuhan pelaku usaha, memperluas kepemilikan SLHS, dan memperkuat perlindungan konsumen. Pemenuhan standar keamanan, higiene, dan sanitasi merupakan bagian penting dari tanggung jawab pelaku usaha untuk memastikan masyarakat memperoleh air minum yang aman, bermutu, dan memenuhi persyaratan kesehatan,” ujar Sri Sugy Atmanto.
Diskusi publik tersebut dibuka Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Bandung, Dudy Prayudi, yang mewakili Wali Kota Bandung.
Sejumlah narasumber hadir dalam kegiatan itu, yakni akademisi Johannes Gunawan, Wakil Ketua Umum Asosiasi Usahawan Depot Air Minum Sehat Indonesia (AUDAMSI) Desmanjon Purba,serta .
Ahli Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Bandung, Ni Luh Widyastuti, menjelaskan bahwa keamanan dan kualitas air minum isi ulang harus menjadi perhatian utama karena air yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan berpotensi menyebabkan berbagai penyakit, termasuk diare, tifus, dan hepatitis A.
Untuk mengurangi risiko tersebut, pengelola depot perlu memastikan seluruh proses operasional memenuhi persyaratan higiene dan sanitasi, mulai dari kelayakan tempat usaha, kebersihan peralatan, dan kualitas air baku hingga proses filtrasi, sterilisasi, serta kebersihan pekerja dan wadah air minum.
Ia juga menekankan pentingnya kepemilikan SLHS, pemeriksaan kualitas air secara berkala, serta pengawasan dan pembinaan berkelanjutan.
Sementara itu, Penata Perizinan Ahli Madya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandung, Dede Didin Jadidin, menjelaskan bahwa penyelenggaraan usaha DAMIU harus memenuhi ketentuan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui sistem Online Single Submission (OSS).
Menurut penjelasannya, berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 11052, usaha depot air minum isi ulang termasuk kategori risiko menengah tinggi.
Dengan klasifikasi tersebut, pelaku usaha diwajibkan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar Terverifikasi.
Selain itu, pelaku usaha juga perlu memenuhi persyaratan Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) berupa SLHS.
Pemenuhan legalitas tersebut harus disertai penerapan standar operasional yang memperhatikan keamanan bahan baku, proses pengolahan, kebersihan peralatan, serta sanitasi lingkungan usaha.
Aspek perdagangan depot air minum isi ulang juga berkaitan dengan ketentuan Pasal 7 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 651/MPP/Kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdagangannya, khususnya mengenai tata cara penjualan dan penggunaan wadah air minum.
Salah satu peserta diskusi yang juga pelaku usaha DAMIU, Yusran Mubaraq, mengaku mendapatkan tambahan pengetahuan mengenai aspek hukum, kesehatan, dan perizinan dari kegiatan tersebut.
“Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi kami. Banyak hal baru yang kami dapatkan, khususnya mengenai aspek hukum, kesehatan, Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), serta ketentuan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui sistem OSS. Penjelasan dari para narasumber memberikan wawasan yang lebih luas bagi kami dalam menjalankan usaha DAMIU,” jelasnya.
Pada kesempatan terpisah, Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag, Moga Simatupang, menegaskan bahwa kepatuhan pelaku usaha DAMIU bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bentuk tanggung jawab dalam melindungi konsumen.
“Perlindungan konsumen harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan usaha. Kepatuhan pelaku usaha dalam menjamin keamanan dan kualitas produk merupakan kunci untuk membangun kepercayaan masyarakat sekaligus mewujudkan usaha DAMIU yang sehat, bertanggung jawab, dan berdaya saing,” ujar Moga.
Moga juga mengimbau masyarakat agar lebih kritis dalam memilih produk dan layanan, termasuk air minum isi ulang, serta memahami hak-haknya sebagai konsumen.
Apabila mengalami kerugian dalam bertransaksi, masyarakat dapat menyampaikan pengaduan kepada Kemendag melalui WhatsApp 0853 1111 1010, surat elektronik pengaduan.konsumen@kemendag.go.id, atau telepon (021) 3441839.
Kanal pengaduan tersebut disediakan untuk memudahkan masyarakat memperoleh informasi serta fasilitasi penyelesaian persoalan perlindungan konsumen.
Kemendag juga mendorong penguatan pembinaan dan pengawasan, peningkatan kepemilikan SLHS, serta pemenuhan persyaratan perizinan sebagai langkah memperkuat keamanan air minum isi ulang.
“Kementerian Perdagangan membangun sinergi dan komitmen berkelanjutan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, asosiasi, dan pelaku usaha dalam meningkatkan kepatuhan penyelenggaraan usaha DAMIU. Upaya tersebut perlu ditindaklanjuti melalui penguatan pembinaan dan pengawasan, percepatan pemenuhan persyaratan SLHS, serta peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan perizinan dan standar higiene dan sanitasi. Dengan demikian, usaha DAMIU dapat berkembang secara legal, sehat, dan berdaya saing, sekaligus memberikan kepastian dan perlindungan bagi konsumen dalam memperoleh air minum yang sehat, aman dan berkualitas,” pungkas Moga.